Kita Terbagi Karena Letak Tetapi Satu Dalam Tujuan. Terus Bergerak Sampai Papua Merdeka! Selamat memperingati, 43 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Papua Barat. 1 Juli 1971 - 1 Juli 2014
Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Di Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda Pada Perjuangan, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Mari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme

Tuesday, September 16, 2014

KNPB : 29 DIBUNUH, 40 TERPENJARA, 5 DPO POLDA PAPUA

Dari kiri, Basoka Logo Jubir KNPB, Victor Yeimo tengah dan Ones Suhuniap (kanan) sekretaris KNPB
Victor Yeimo mengatakan sejak Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berdiri tahun 2008 hingga 2014 ini, pemerintah Indonesia melalui institusi TNI/POLRI telah membunuh 29 anggotanya.
“Anggota KNPB dibunuh dan dihilangkan tanpa ada pembuktian. Martinus Yohame itu pembunuhan yang ke 29,” tutur Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB, kepada awak media, Selasa (10/9) di Abepura, Kota Jayapura, Papua.
Menurut Victor, pembunuhan ketua KNPB Sorong Raya, Martinus Yohame setelah diculik tanggal 20 Agustus dan mayatnya ditemukan tanggal 26 Agustus serta pembunuhan anggota KNPB sebelumnya merupakan kejahatan Negara. Namun, hingga saat ini negara tidak pernah mau mengakui itu. Negara lebih memilih diam.
Karena ini alasan kemanusiaan, Victor mendesak pemerintah Indonesia mengakui kejahatan di Papua Barat. “Kami minta Polda segera mengeluarkan pernyataan itu dilakukan oleh instutusi TNI/Polrih bahkan Kopasus,” tegasnya.
Victor menilai, upaya pembunuhan terhadap anggota NKPB belum pernah berakhir. Polda Papua kembali merilis sejumlah nama Daftar Pencaharian Orang (DPO). Mereka itu atas nama Patris Wenda, Huber Mabel, Nael Elopere, Simeon Daby, Ronald Hiluka dan Herry Kossay.
“Tujuh DPO Polres Jayawijaya itu melanggar pasal 187, 340 dan 365 KUHP Undang-undang nomor 12 tahun 1951 tentang pembunuhan dan perampasan senjata, serta pembunuhan berencana,” kata juru bicara Polda Papua AKBP Sulistyo Pudjo kepada media, Jumat (5/9).
Kalau sudah menjadi DPO, menurut Victor Yeimo, pihak Polda Papua kapan saja bisa melakukan penembakan dan pembunuhan.
Anggota KNPB yang menjadi DPO itu, menurut Victor, satu permainan dari target lain. “Sebenarnya ada yang mereka targetkan dari list DPO itu. Huber Mabel yang sudah mereka tembak tahun 201
2 ada dalam daftar. Dan Buctar Tabuni dan Wim Medlama yang menjadi DPO tidak ada dalam daftar itu.” tambah Victor.
Menurut Victor, alasan yang mereka kenakan untuk mengeluarkan DPO itu menyangkut masalah yang sudah selesai.
“Kasus yang sudah selesai tahun 2010. Kalau alasan boikot pilpres, kami sudah memberikan pernyaan boikot dengan tidak ikut pilpres, tanpa ada kekerasan itu sudah jelas sejak awal,” tegasnya.
Karena itu, Victor berharap Polda Papua menghapus anggotanya dari daftar DPO.
“Polda Papua hapus nama anggota KNPB dari lst DPO.”
Selain pembunuhan, pengejaran, hingga saat ini, puluhan anggota KNPB sedang menjalani hukuman penjara. Puluhan aktivis itu tersebar di penjara di seluruh tanah Papua.
“Anggota KNPB ada sekitar 40 an lebih dipenjarahtetapi ada beberapa yang sudah bebas,” tambah Yeimo.
Semua upaya pemerintah Indonesia itu, menurut Victor tidak akan pernah mengangu komitmen KNPB melakukan perlawanan. “Kami sudah komitmen pada gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Karena itu, Polda jangan provokasi KNPB melakukan tindakan pidana. Hentikan tindakan-tindakan yang mengkriminalisasi,” tegasnya. (Jubi/Mawel)

Sumber : Jubionline
»»  read more

Thursday, August 28, 2014

Kontras Desak Kinerja Polisi di Papua Diperiksa

KBR, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diminta mengaudit kinerja Kepolisian Papua. Ini menyusul proses penyelidikan pembunuhan Aktivis Kemerdekaan Papua, Martinus Yohame.
Kontras Desak Kinerja Polisi di Papua Diperiksa
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menilai kepolisian setempat tidak serius untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengaku punya banyak catatan tentang pengungkapan kasus pembunuhan dan pelanggaran HAM yang tak dituntaskan kepolisian di bumi Cendrawasih.

"Pembunuhan misterius ini dianggap sebagai jalan keluar untuk membangun teror di Indonesia, terutama di Papua. Orang dibunuh, ditembak, mati tiba-tiba, lalu polisi tidak mau mengungkap itu," ujar Haris ketika dihubungi KBR, Kamis (28/8) malam.

"Jangan-jangan polisi juga harus diperiksa karena tidak mengungkap. Mestinya Kompolnas dan DPR itu periksa polisi. Kenapa polisi gagal terus kalau mengungkap kasus-kasus seperti ini di Papua?" tambah Haris.

Sebelumnya, Aktivis Kemerdekaan Papua, yang juga Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong Martinus Yohame ditemukan tewas. Mayatnya ditemukan di dalam karung dan mengambang di tengah laut. Kepolisian mengklaim kesulitan mengungkap pelaku pembunuhan, lantaran hanya mengantongi keterangan dari satu saksi.

Editor: Antonius Eko

Sumber : Portalkbr
»»  read more

Komnas HAM Papua: Mayat Misterius itu Ketua KNPB Sorong Raya

- Kabidhumas: Pihak Keluarga Bisa Saja Menduga Namun Polisi Harus Berdasarkan Fakta dan Data

JAYAPURA- Kendati Polda Papua belum merilis siapa identitas mayat yang ditemukan nelayan di pulau Nana, Distrik Doom, Kabupaten Sorong, namun Komnas HAM perwakilan Papua, telah mendapatkan informasi soal pembunuhan terhadap mayat tersebut, bahwa mayat tersebut merupakan Ketua KNPB Sorong Raya Martinus Yohame.
Pasalnya PLT.Kepala Kantor Perwakilan Komnas Ham Papua Frits Ramandey mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pengaduan yang diberikan oleh anggota KNPB sorong ke Komnas HAM Papua, sejak 26 Agutus lalu ada mayat yang ditemukan dimasukkan ke dalam karung, di ikat kaki dan tangan.
Oleh sebab itu, Frits meminta, agar Polda Papua melalui Polres Sorong harus berhasil mengungkap kasus ini, siapa otak dibelakang pembunuhan sadis ini.
“Kita mendapatkan informasi dari anggota KNPB Sorong, mereka juga menceritakan sebelumnya tanggal 19 Agustus, yang bersangkutan (Martinus Yohame), masih ada, dan memberikan keterangan pers, dan pernyataan terkait dengan kunjungan Presiden SBY ke Sail Raja Ampat,”
ungkapnya, saat ditemui di ruang kerjanya,Kamis (28/8),kemarin.
Lanjut Frits ramandey, bahwa sejak yang bersangkutan usai memberikan keterangan pers, 19 Agustus lalu, sejak saat itulah yang bersangkutan tidak ada lagi sampai ditemukan di Pulau Nana, Distrik Doom, tepatnya hari Selasa (26/8) lalu. “Kita lihat motif pembunuhan ini, maka dilakukan oleh kelompok terlatih,”tuturnya.
Frits Ramandey menjelaskan mengapa kasus ini menjadi konsentrasi dari Komnas HAM Papua, karena kejadian ini berkenan dengan kendatangan Presiden SBY di Sorong, maka Martinus Yohame, sebagai aktivis yang memberikan keterangan pers terkait dengan kedatangan Presiden. Dan ini wajar dimana ketika ada kunjungan dari tokoh negara, sering ada keterangan pers atau aksi, untuk mengingatkan Presiden terkait dengan kondisi HAM dan lingkungan. “Jadi ini sebenarnya hal yang baik, dalam rangka mengingatkan negera terkait dengan kondisi di Papua Barat,” tuturnya.
Frits, melihat dari rentetan peristiwa, dimana tanggal 19 Agustus yang bersangkutan memberikan keterngan pers, tanggal 26 Agustus ditemukan tewas, karena itu terkait dengan undang-undang no.39 tahun 1999, tentang HAM pasal 33, dimana setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa, jadi jika kondis ini dibiarkan, maka akan sama dengan kasus-kasus sebelumnya pada periode orde baru, atau sebut saja seperti kematian Theis Hiyo Eluai.
“Kita minta agar Polda Papua melalui Polres Sorong, untuk segera mengungkap, siapa dalangnya,”Dalam waktu dekat, jika tidak maka, akan memalukan institusi Polri,” tukasnya.
Bahkan kata Frits, jika ini dibiarkan lagi, maka akan menjadi preseden buruk bagi kondisi HAM di Papua, terutama terhadap para aktivis, dimana masyarakat internasional akan menilai jika negara tidak memberikan perlindungan kepada aktivis.
Sementara itu mayat seorang warga yang diduga Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong Raya, Marthinus Yohame, akhirnya gagal diotopsi setelah Kepala Suku Wamena yang ada di Sorong, Tias Kogoya, mengambil jenazah tersebut untuk kemudian dilakukan pemakaman di Taman Pemakaman Umum Kilo 10 Sorong, Rabu (27/8) kemarin.
Dengan tidak dilakukannya otopsi ini, otomatis pihak kepolisian akan kesulitan mengungkap penyebab pembunuhan mayat yang diduga bernama MY tersebut. Namun demikian, Kabidhumas Polda Papua, Kombes Pol Sulistyo Pudjo tidak memberikan sinyal bahwa kasus tersebut akan dihentikan penyelidikannya meskipun akan semakin sulit.
“Kemarin beberapa orang yang mewakili keluarga korban dan dipimpin kepala suku mereka datang ke Polres Kota Sorong. Mereka bertemu Kapolres dan Kasat Reskrim dan menyatakan menolak dilakukan otopsi. Padahal polisi menjelaskan kepada keluarga, otopsi adalah syarat mutlak dalam proses penyelidikan kasus dugaan pidaan penyebab, waktu dan modus, dan bukti-bukti di badan korban harus ditentukan dari otopsi,”
kata Pudjo kepada wartawan di ruangannya, Kamis (28/8).
Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya bahwa dari otopsi itu bisa ketahui penyebab kematian korban, apakah karena dipukul dengan benda tumpul, terkena sabetan atau tikaman benda tajam atau bahkan bisa diketahui bahwa korban ditembak dan lain-lain.
“Nanti nanti kalau dihentikan penyidikannya, kasus yang bisa dihentikan itu pertama karena tidak cukup bukti, kasusnya telah kadaluarsa, atau tersangka ternyata telah meninggal dunia. Nah untuk kasus ini belum bisa diarahkan ke sana, jangan-jangan nanti tersangkanya muncul, ada, jadi tidak bisa begitu saja dihentikan,”tambahnya.
Mengenai pihak keluarga dan kepala suku yang sudah mengambil mayat korban atas nama keluarga sehingga bisa disebutkan bahwa korban adalah Marthinus Yohame, Kabidhumas masih belum meyakininya. Pasalnya, kata Kabidhumas, pihak keluarga bisa saja menduga namun pihak kepolisian harus berdasarkan fakta dan data. Jika berdasarkan ciri fisik yang terlihat, memang keluarga korban merasa bahwa mayat tersebut adalah MY.
“Tidak bisa dipastikan karena sudah berapa lama dalam air. Tentu proses penyelidikan dan penyidikan sangat terhambat. Namun kita masih akan melakukan penyelidikan, polisi menyidik bersifat profesional yakni harus berdasarkan bukti, bukan hanya informasi,”
tandasnya.(cak/rib/wen
Jum'at, 29 Agustus 2014 , 23:17:00, Sumber :  CEPOS

»»  read more

Wednesday, August 27, 2014

DUKA TANAH PAPUA


 

- KNPB SERUKAN DUKA NASIONAL SELAMA 3 HARI ATAS TERBUNUHNYA MARTINUS YOHAME KETUA KNPB WILAYAH SORONG

JAYAPURA. Terkait penculikan dan pembunuhan terhadap ketua KNPB wilayah Sorong Martinus Yohame pada tanggal 20 Agustus dan ditemukan tewas mengenaskan di Rumah Sakit Umum kota sorong pada tanggal 26 Agustus 2014. 
Ketua KNPB wilayah sorong diculik dan dibunuh secara sadis serta tidak manusiawi oleh Negara klonial tanpa menghargai hak hidup orang lain. Pembunuhan terhadap ketua KNPB wilayah sorong merupakan salah satu kejahatan kemanusian dilakukan oleh Negara terhadap Martinus Yohame.
Martinus Yohame adalah salah salah satu yang korban pembunuhan yang merupakan kejahatan Negara terhadap sejumlah atau pejuang Papua Merdeka pada umumnya dan lebih khusus terhadap Aktivis KNPB yang selaluh jadi korban kekerasan Negara.



Sejak KNPB dibentuk pada tanggal 19 November tahun 2008 sampai dengan saat tahun 2014 jumlah Anggota dan Pengurus KNPB pusat sampai dengan KNPB wilayah sorong sampai merauke berjumlah 29 Aktivis KNPB yang jadi Korban kejahatan Negara. Marinus Yohame ketua KNPB wilayah Sorong adalah korban yang ke 29 .

Penculikan dan pembunuhan terhada ketua KNPB wilayah secara misterius sebelum kujungan presiden Rebuplik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono (SBY ) dalam rangga peresmian acara Pembukaan Sail Raja Ampat di Waisai, Sabtu 23 Agustus 2014.
Selama 5 KNPB berjuang untuk menuntut Hak Penetuan Nasib sendiri ( SELF DETERMINATION ) bagi rakyat Papua Barat KNPB selalu menjadi korban kekerasan Negara tanpa menghargai hak hidup orang lain yang dijamin oleh Hukum nasional dan Hukum internasional terlebih lagi hak hidup yang diberikan oleh Allah sebagai pencipta Lagit dan Bumi termasuk Manusia, dengan demikian yang punya Hak mengambil nyawa Manusia Hanaya Tuhan.

Penculikan pembunuhan selama 5 tahun KNPB berdiri 29 Anggota dan pengurus KNPB pusat Maupun wilayah yang jadi Korban kekerasan Negara, dan hal ini merupakan genosida terhadap manusia Melanesia yang hidup di bumi cendrawasih.

Diketahui Sebelum Almarhum diculik pada tanggal 19 Agustus 2014 pukul 15.00 WPB melakukan konfrensi press dengan sejumlah wartawan di kota sorong. Ketua KNPB Martinus Yohame didampinggi Wakil Ketua KNPB, Kantius H. melakukan jumpa press dengan menghadirkan wartawan dari berbagai media cetak yang ada di sorong papua barat untuk meliput knfrensi press, dalam rangka kedatangan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono SBY. Pada kesempatan KNPB Menolak Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) Di tanah papua”.
Makan Komite Nasional Papua Barat KNPB pusat menyeruhkan kepada seluruh wilayah KNPB sorong sampai merauke mengadakan Duka Nasional selama 3 Hari 27-29 Agustus 2014. Berikut adalah pernyataan sikap KNPB terhadap pembunuhan dan penculikan terhadap Ketua KNPB wilayah sorong Martinus Yohame.

1. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) Gubernur Irian Jaya Barat (IJB) Gubernur Papua Kepala BIN , Pangdam Cendrawasih, Polda Papua segera bertanggung Jawab atas penculikan Ketua KNPB Wilayah Sorong MARTIMUS YOHAME;

2. Kami seluruh Pengurus dan KNPB wilayah sorong sampai merauke mendesak kepada Pangdam Polda Paua Kepala Bin Kopasus Segera bertanggung jawab Ketua KNPB Wilayah Sorong Martinus Yohame ;

3. Aparat TNI/POLRI, BIN, KOPASUS dan Intelejen Indonesia segera hetikan penculikan, Penagkapan, Teror Intimindasi Terhadap Seluruh Aktivis KNPB sorong sampai Merauke;

4. Mendesak Kapolres dan Dandim wilayah sorong segera bertanggung Jawab dan segera mengungkap pelaku pembunuhan dan penculikan terhadap ketua KNPB wilaya Sorong Martinus Yohame;

5. Mendesak Kepada Amesti Internasional, KOMNAS HAM Pusat dan Papua dan lembaga kemanusiaan lainya segera lakukan penjelidikan terhadap Penculikan Ketua KNPB wilayah Sorong Martinus Yohame.
                                                                              

                                                                                          Numbay, 27 Agustus 2014


BADAN PENGURUS PUSAT
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

AGUS KOSAY                                                ONES SUHUNIAP
Ketua I                                                              Sekertaris Umum


Sumber  : Nesta
»»  read more

Monday, August 25, 2014

PASTOR JOHN DJONGA: STOP STIGMATISASI OPM!

Pastor John Djonga (Jubi-Aprila)
Pastor John Djonga (Jubi/Aprila)
Jayapura, 25/8 (Jubi) – Pastor John Djonga meminta aparat kepolisian menghentikan stigmatisasi OPM kepada warga sipil di Kabupaten Jayawijaya.
 
“Penangkapan dan penahanan Kepala Suku Besar Lani Jaya. Areki Wanimbo bersama tiga warga sipil dan dua wartawan asing pada 6 Agustus 2014 lalu merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pihak kepolisian,” kata penerima Penghargaan Yap Thiam Hien 2009 itu  melalui rilis  yang diterima tabloidjubi.com, Minggu (24/8).
Menurut Pastor John, tindakan polisi itu tidak sesuai prosedur hukum sebagaimana ditetapkan dalam KUHAP. Penangkapan dilakukan tanpa surat tugas, surat penangkapan, dan surat penggeledahan. Selain itu, empat warga  sipil tersebut diperiksa dan diinterogasi di bawah tekanan pihak kepolisian.
“Ini suatu bentuk teror terhadap masyarakat kami dan telah menimbulkan ketakutan bagi Masyarakat Pegunungan Tengah, Papua dan Wamena secara khusus,” ungkap Pater John lagi.
Data yang dihimpun tabloidjubi.com, pada 6 Agustus 2014 penangkapan dilakukan aparat kepolisian Polresta Jayawijaya terhadap dua jurnalis asing yaitu Thomas Dandois dan Valentine Bourrat. Sedangkan warga sipil yang ikut ditangkap adalah Areki Wanimbo (PNS), Akhy Logo (aktivis), Deni Douw (petani), Jornus Wenda (Petani).
“Penangkapan warga sipil ini dengan tuduhan OPM seperti yang dilansir  media cetak di Papua 8 Agustus 2014 menyebabkan ketakutan di masyarakat,” tutur Pastor John lagi.
Lanjut Pastor John Djonga, stigma atau cap  seperti ini membuat masyarakat merasa pihak kepolisian sedang memelihara konflik di Papua. Stigma OPM digunakan aparat kepolisian untuk melegalkan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil.
“Aparat keamanan semestinya memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil,” ungkap Pastor John.
Kekerasan terhadap masyarakat sipil dalam operasi keamanan menurut Pastor John merupakan tindakan pelanggaran HAM karena bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Aparat seharusnya memberikan perlindungan khusus bagi masyarakat sipil terutama kelompok rentan dalam hal ini perempuan dan anak.
Dalam rilis  yang sama, Theo Hesegem, Ketua Jaringan advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, menegaskan keempat warga sipil yang ditangkap bukanlah anggota OPM seperti yang dikira oleh Polda Papua dan menolak pemberian stigma OPM kepada keempatnya.
“Kami meminta pihak kepolisian segera membebaskan Areki Wanimbo dari segala jenis pemeriksaan,” kata Theo.
Theo juga meminta pada pimpinan TNI dan Polri di Papua untuk proaktif dalam melindungi masyarakat sipil. Selain itu, Theo meminta jurnalis internasional agar diberi akses seluas-luasnya untuk meliput kondisi keamanan dan pelanggaran HAM di Papua. (Jubi/Aprila)

Sumber : Jubionline
»»  read more

Saturday, August 9, 2014

PGI: di Papua OPM Ditembak Mati, di Sini ISIS Dibiarkan

Jakarta - Penolakan terhadap gerakan Islamic State of Iraq dan Syria (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Syria terus berdatangan. Salah satunya dari Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Pendeta Phil Erary.
Kelima, mendukung Menteri Agama dan Menko Polhukam untuk menolak ISIS. Keenam, tidak menerapkan standard ganda terhadap berbagai aksi, tindakan dan kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, Jakarta, Senin (04/08/2014) (Liputan6.com/Johan Tallo)
Erary pun menyangkan tindakan pemerintah, terutama aparat penegak hukum, yang terkesan lamban dalam mencegah munculnya ISIS dan seluruh pendukungnya di Indonesia.

"Kalau di Papua, setiap orang yang mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) langsung ditembak mati. Tapi kenapa kalau ISIS ini seakan dibiarkan. Saya ingin bertanya kenapa polisi diam?" kritik Erary di sela-sela pernyataan sikap penolakan ISIS di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2014).
Menurut Erary, munculnya video ISIS di media sosial yang mengajak masyarakat bergabung, seharusnya tidak terjadi jika pemerintah Indonesia peduli akan persatuan dan kesatuan umat beragama.

"Kami prihatin dengan fenomena ini, pemerintah dalam hal ini polisi, kejaksaan, dan tentara seakan diam dengan munculnya ISIS," kata Erary.

Erary mengatakan, jika fenoma seperti ISIS ini terus bermunculan di wilayah Indonesia, dikhawatirkan akan memicu ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dalam hal ini mengenai kebebasan dan persatuan antar umat beragama.

"Kami harap pemerintah dengan tegas menindak ISIS. Kami dari Papua bahwa sudah tidak lagi percaya oleh pemerintah, jika tidak ada jaminan hak hidup kepada rakyat Indonesia," ucapnya.

Sekelompok warga Indonesia muncul di sebuah video yang dirilis ISIS dan meminta kaum muslim di Indonesia ikut serta bergabung dengan kelompok mereka.

Video yang berdurasi 8 menit itu diunggah ISIS dengan judul 'Ayo Bergabung'. Video itu menyerukan kewajiban bagi kaum muslim bergabung dan juga menyatakan dukungan bagi kelompok tersebut.

Sumber : Liputan6.com
»»  read more

ISIS yang Ambil Alih Kota di Irak, Siapa Mereka?

Bagdad - Kelompok Islam militan yang dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS) telah mengambil alih sejumlah kota di Irak, di antaranya Mosul di Tikrit. Kelompok ini kian mendekati tujuannya untuk menciptakan sebuah negara Islam terpadu yang melintas dari Irak hingga perbatasan Suriah.

Tentara Irak, yang diharapkan untuk mengamankan Mosul, justru meninggalkan kota itu saat serangan ISIS dimulai. ISIS sebelumnya telah menyerbu Kota Fallujah. Kelompok tersebut kini juga menguasai wilayah yang cukup luas di tepi Aleppo di Suriah barat.

Berikut ini lima hal untuk memahami ISIS dan perjuangannya di Timur Tengah.

Siapa Mereka?
ISIS singkatan dari Negara Islam Irak dan Suriah, juga dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Levant (Islamic State of Iraq and the Levant/ISIL). Kelompok ini mencoba untuk membentuk sebuah negara merdeka dengan wilayah meliputi Irak, Suriah, dan bagian dari Lebanon. Kelompok ini dipimpin oleh seorang ulama Irak bernama Abu Bakr al-Baghdadi.

Apa yang mereka lakukan?
ISIS telah berjuang melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad serta kelompok-kelompok militan Islam lainnya di Suriah untuk mengontrol bagian dari Suriah. Mereka juga memerangi pemerintah Irak dalam upaya untuk membentuk negara ISIS bersatu. Taktik brutal yang ekstrem dilakukan setelah kepemimpinan dipegang pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.

Seberapa kuat mereka?
Minggu ini, pasukan ISIS menguasai Mosul, kota terbesar ketiga di Irak dan yang terbesar sepanjang perbatasan Irak-Suriah. Bersamaan dengan itu, ISIS menyita lebih dari US$ 400 juta uang tunai dari bank-bank di kota tersebut, menjadikannya lebih kaya dari banyak wilayah di negara itu. Menurut Associated Press, ISIS juga telah menguasai Tikrit, di mana Saddam Hussein dilahirkan.

Bagaimana bentuk perlawanannya?
Karena menguasai kota-kota di kedua sisi perbatasan Suriah-Irak, pasukan ISIS dapat dengan cepat memindahkan senjata yang disita dari Mosul ke Suriah pada hari Senin. Senjata-senjata, termasuk Humvee, senapan, rudal, dan amunisi, akan membantu mempersenjatai ISIS dalam pertempuran di kedua sisi perbatasan.

Bagaimana negara yang ingin mereka dirikan?
Wilayah di bagian barat Irak yang ingin ISIS dirikan berada di basis muslim Sunni, begitu juga wilayah Suriah yang ingin mereka rebut. Banyak muslim Sunni di Irak telah bergabung dengan ISIS untuk memerangi tentara Irak, yang berada di bawah kendali minoritas Syiah terutama yang tinggal di sisi lain negara itu.

AP | INDAH P. - Sumber : Tempo
»»  read more

Friday, August 1, 2014

KNPB: PEMERINTAH INDONESIA BERHENTI PAKSA ORANG PAPUA KIBARKAN MERAH PUTIH SAMBUT HUT RI


 


Jayapura,1/8(Jubi)- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengirimkan rilis ke redaksi tabloidjubi.com, (1/8), meminta pemerintah Indonesia untuk berhenti memaksakan orang Papua mengibarkan bendera Merah Putih menjelang HUT RI, 17 Agustus 2014. permintaan ini mencantumkan berbagai alasan mengapa orang Papua tidak perlu ikut merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia itu.

Sekretaris Umum KNPB pusat , Ones Suhuniap mengatakan Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano jangan memaksakan Rakyat Papua untuk mengibarkan bendera Merah Putih, memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia, karena itu menurutnya merupakan sebuah pemaksaan.
Sebelumnya, Wali Kota Jayapura dalam wawancara melalui TVRI Papua, pada tanggal 31 Juli 2014, mengatakan setiap rumah orang harus menaikkan bendera merah putih, jika tidak maka pemerintah akan lakukan sweeping di tiap kompleks dan rumah.
“Kalau itu yang terjadi, pemerintah terus memaksakan, melanggar hak orang lain yang sudah melekat pada setiap orang dan dijamin oleh hukum internasional maupun nasional. Apakah oranga Papua mau pasang bendera atau tidak itu hak mereka? Apa dasar hukum bagi pemerintah memaksakan rakyat mengibarkan bendera merah putih?” katanya.
Menurutnya ,wali kota Jayapura sangat keliru dan harus belajar sejarah perjuangan Indonesia, bahwa kapan orang Papua ikut berjuang untuk Indonesia merdeka ? Orang Papua Barat tidak pernah terlibat dalam sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan tidak pernah ikut hadir dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
“Orang tidak pernah akui dan merasa bahwa Papua adalah bagian dari NKRI tidak pernah merasa bangga menjadi bagian dari NKRI oleh sebab itu jangan paksakan,” katanya.
Sebelumnya juga, Penjabat Bupati Mimika, Ausilius You, melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Mimika, Erens Meokbun mengatakan pemerintah daerah setempat akan membagi-bagikan bendera merah putih gratis bagi masyarakat setempat, sebagai bagian dari memerahputihkan wilayahitu pada hari kemerdekaan RI, pengibaran bendera merah putih di seluruh rumah warga akan digelar tanggal 4 Agustus hingga 18 Agustus 2014.
Pihaknya meminta rakyat Papua Barat, tidak harus takut terhadap ancaman pemerintah kota . Adalah hak rakyat untuk tidak ikut berpastisipasi dalam 17 Agustus mendatang. Pihaknya menegaskan bangsa Papua bukan bagian dari NKRRI.
Dia mengatakan,sSelama rakyat Papua Barat belum pernah diberikan ruang demokrasi secara bebas untuk menentukan Nasib sendiri (Self Determination ) melalui Referendum, maka orang Papua Barat akan tetap menolak keberadaan NKRI di Papua.
Terlebih mengingat bahwa Indonesia pada masa perjuangan sampai dengan proklamasi kemerdekaan, katanya, hanya memiliki wilayah teritorial atau batas negara dari Sabang sampai di Amboina) saja. Itu adalah wilayah Indonesia yang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun.
Sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun.
Dia mengatakan, meski Papua Barat dan Indonesia sama-sama bekas jajahan Belanda, namun secara administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah.
“ Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina. Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke,” katanya.
Lebih jauh dia mengatakan, pada 1908 Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya.
Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, lanjutnya, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan.
Hal ini menurutnya dikarenakan musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing.
Selain itu, rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. ketika banyak banyak kumpulan pemuda Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
Tapi tidak pernah satu kumpulan pemuda dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut.
“Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu,” katanya.
Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.
Salah satu tokoh proklamator Bangsa Indonesia, Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945, juga menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah bangsa Negroid, ras Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”.
Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.
Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat). Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat.
“Dengan demikian orang Papua Barat tidak akan pernah ikuti negara NKRI di Papua Barat.,” katanya.(Jubi/Mawel)

Sumber : Jubi
»»  read more

Popular Posts