Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Di Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda Pada Perjuangan, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Mari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme
Memuat...
Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Di Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda Pada Perjuangan, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Mari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme

Friday, December 19, 2014

Mahasiswa Papua Gelar Aksi Menutut Kemerdekan

Anggota Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang, menggelar aksi menuntut
kemerdekaan di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (19/12/2014).
TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Sekitar 30 anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite
Kota Malang, menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang , Jumat (19/12/2014).
Aksi tersebut untuk memperingati hari perampasan hak bangsa Papua oleh Indonesia.
Pada 19 Desember 1961, Presiden pertama RI Soekarano mengumandangkan Trikora di Alun-
alun Utara Yogyakarta dengan tujuan menggagalkan pembentukan Negara Papua Barat.
Padahal pada 1 Desember 1961, rakyat Papua sudah mendeklarasikan diri sebagai Negara
Papua Barat.
Dalam aksi itu, mereka menuntut Presiden Jokowi agar memberikan kebebasan dan hak
menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Mereka juga meminta Presiden menarik anggota
TNI dan Polri dari Papua. (sha)

Sumber : m.tribunnews.com/regional/2014/12/19/mahasiswa-papua-gelar-aksi-menutut-kemerdekan
»»  read more

Tuesday, December 16, 2014

LMA Siap Mediasi TNI/Polri Dengan TPN/OPM

LMA Siap Mediasi TNI/Polri Dengan TPN/OPM Jelang Kunjungan Presiden
 
Jayapura (SP) – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (MA) Lenius Kogoya, STh,M.Hum menyatakan siap menjadi mediator guna membangun komunikasi antara TNI/Polri dengan TPN/OPM yang belakangan ini tengah bersitegang pasca penembakan dua anggota Brimob di Kabupaten Puncak dan sejumlah
insiden lainnya, agar tidak ada gangguan keamanan jelang kedatangan Presiden Jokowi, 27 Desember 2014 mendatang. “kedatangan Presiden itu sudah lama direncanakan, bahkan sebelum menjadi Presiden sudah ingin datang di Papua. Jokowi juga punya langkah untuk memajukan Papua, buktinya
Jokowi kampanye pertama di Papua”, tandas Lenius.
Lenius Kogoya, STh,M.Hum.

Masalah keamanan, menurut Ketua LMA Provinsi Papua itu, pihaknya siap membantu dan membangun komunikasi dengan TNI/Polri dengan TPN/OPM.
Lembaga Masyakat Adat (LMA) Provinsi Papua, Lenius Kogoya menyerukan kepada masyarakat
di Papua, untuk tidak mempersoalkan rencana kedatangan Presiden RI Jokowi Widodo ke Papua, Sabtu (27/12/2014) akan datang.
Sebab, kedatangan Presiden ingin membawa rakyat Papua untuk menjadi yang terdepan.
“Jadi kepemimpinan Jokowi, dia ingin membawa rakyat Papua untuk menjadi yang terdepan, bukan terbelakang lagi. Apalagi kedatangannya untuk perayaan Natal. Selain itu dia ingin memberikan sesuatu kepada orang Papua dengan adanya terobosan yang baru”, kata Ketua
LMA Papua, Lenius Kogoya, Senin (15/12/2014) kemarin.
Ia pun mengajak semua lapisan masyarakat dan semua umat, TNI/Polri, pantai dan gunung TNP/OPM untuk menerima kedatangan Presidan di Papua.
“semua harus menerima kedatangan Presiden dengan suka cita, apalagi kehadiran Presiden itu pada saat Natal. Maka tidak boleh ada kebencian antara TNI/Polri, dengan TNP/OPM, gereja dengan adat. Sekarang ini yang kita harapkan Papua damai”, katanya lagi.
Dengan masa kepemimpinan Jokowi, untuk lima tahun kedepan ini harus dimanfaatkan untuk membangun Papua, jangan ada pertikaian dan permusuhan.
”jadi tidak ada perbedaan hitam putih, tidak ada perbedaan gunung dan pantai, semua harus jadi satu untuk membangun Papua. Sebab kita ada didalam bingkai NKRI, negara sudah memberikan yang terbaik untuk orang Papua, yaitu Otsus, itu harus di kelola baik, dan digunakan dengan baik”, katanya lagi.
Dikatakannya, mengenai pro kontra di masyarakat tentang kedatangan Jokowi seharusnya tidak masalah dan dipermasalahkan, sebab tujuan Presiden ke Papua adalah untuk menghapuskan air mata dan memberikan kesegaran, dengan harapan lima tahun kedepan akan memberikan sesuatu kepada orang Papua dengan adanya terobosan dan perubahan.
“Jadi biarkan Jokowi masuk di kampung, dan pasar agar bisa dekat dengan masyarakat. Bisa
melakukan dialog membahas keamanan dan pengawalan pembangunan di Papua”, tandasnya
lagi.
(B/ASH/R1/LO1)

Sumber : Suluh Papua
»»  read more

Sunday, December 14, 2014

Kami Siap Berperang Dengan Indonesia Kapan Saja

Kalau dihitung sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969, Papua sudah 45 tahun bergabung dengan Indonesia. Sejak itu pula konflik berdarah terus membekap Bumi Cendrawasih.
Tokoh Papua sekaligus Menteri Luar Negeri Federal Papua barat Jacob Rumbiak menegaskan kesabaran rakyat Papua ada batasnya. "Kami terlalu yakin dalam waktu tidak lama akan ada perlawanan bersenjata besar-besaran oleh rakyat Papua," katanya saat dihubunginya melalui telepon selulernya
kemarin sore.

Berikut penuturan Jacob Rumbiak kepada Faisal Assegaf dari merdeka.com.

Tadi Anda bilang OPM bisa melawan kalau darurat militer ditetapkan. Siapa melaih dan memasok senjata bagi OPM?

Yang jelas bukan saja OPM tapi juga rakyat Papua sudah siap melawan. Rakyat sudah siap bertindak. Kekuatan OPM tidak seberapa, tapi rakyat dan mahasiswa sudah berada di garis depan bukan di hutan lagi. Sekarang mahasiswa asal Papua di Jakarta, Yogya, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain sudah menuntut kemerdekaan.

Jadi kapan OPM bakal menyatakan perang terhadap Indonesia?

Saya tidak tahu itu kapan, tapi saya terlalu yakin perlawanan dalam skala besar pasti datang, ditambah lagi pendekatan militer dilakukan Indonesia bertambah besar.

Perlawanan rakyat waktunya tidak bisa saya tentukan, tapi kekuatan diplomatik, politik, intelijen dan militer sudah terbangun rapih. Kami berpikir penyelesaian secara damai itu penyelesaian sangat bermartabat.

Menggunakan cara militer merupakan cara terakhir. Kami terlalu yakin dalam waktu tidak lama akan ada perlawanan bersenjata besar-besaran oleh rakyat Papua.

Tapi Anda setuju kalau tidak ada perlawanan bersenjata besar-besaran tidak bakal dapat perhatian masyarakat internasional?

Ini kan masih melihat situasi. Rakyat sipil Papua sangat besar jumlahnya, ini butuh pertimbangan. Jadi jangan ada pengorbanan besar dari mereka. Itu juga jadi perhitungan pribadi buat rakyat Papua merdeka untuk tidak melakukan kejahatan dalam melakukan revolusi.

Tapi Anda sudah melihat pemerintah berencana melakukan pendekatan militer. Kenapa OPM masih berdiam diri?

Sabar dan terus menggunakan cara-cara damai sedang kami dorong. Kami melihat isu global sangat alergi dengan perang. Kami harus hati-hati karena teroris hampir mirip dengan isu global. Kami harus hati-hati menghadapi pendekatan militer. Kami tidak mau dicap teroris.

Artinya OPM belum siap berperang dengan Indonesia?

Kami melihat ada batas kesabaran juga sehingga kita berusaha melakukan pendekatan lagi. Saya berharap awal tahun depan ada komite khusus diatur dari luar ke dalam. Kami sudah melakukan pendekatan secara khusus, mendesak pihak luar menjadi pendengar sebelum kami bertindak.

Kapan batas waktunya diberikan karena korban sipil terus berjatuhan?

Yakinlah, sabar adalah subur dan sehat. Masih ada waktu buat kami terus melakukan pendekatan bermartabat dan waktu kami terbatas.

Jadi OPM belum siap berperang dengan Indonesia?

Sebenarnya sudah siap, tapi kami tidak tahu waktunya, mungkin tahun depan. Yang jelas pihak Papua sudah siap sekali. Kami masih terus melakukan pendekatan sangat bermartabat, kami coba dulu.

Seberapa siap? Atau ini cuma sesumbar doang buat menjaga semangat untuk merdeka?

Kami sudah sangat siap dari sisi militer. Persiapan kami sudah cukup bisa hadapi militer Indonesia, tapi kami lihat itu bukan sebuah solusi cepat. Saya harap pihak Indonesia sudah bisa melihat kaki Papua suah siap kapan saja.

Bisa jelaskan kesiapannya dengan persenjataan lengkap militer?

Kami sedang dalam semangat dan momentum tepat. Kami ini mengalami kebijakan salah. Sekarang masyarakat internasional merasa bersalah memasukkan Papua ke tempat salah.

Jadi momentum perlawanan bersenjata besar-besaran perlu menunggu hingga 2019, bertepatan dengan setengah abad Papua bergabung dengan Indonesia sejak pepera 1969?

Saya pikir itu terlalu lama,

Kapan perlawanannya jika itu terlalu lama?

Kekuatan lain itu (militer) siap tapi tidak mungkin saya katakan soal itu. Kami melakukan persiapan bersenjata. Kami telah memutuskan harus menyeselaikan konflik politik di Jakarta dengan internasional secara damai.

Keputusan penyelesaian Papua ada di tangan para pemimpin. Saya tidak bisa mendahului keputusan para pemimpin tinggi buat menyelesaikan konflik Papua secara damai. Walau menderita, ada kucuran darah dan air mata, penderitaan terlalu hebat, kami ahrus menunjukkan kami tetap berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai.

Kalau nanti dengan cara cara damai tidak bisa nanti, baru kami menggunakan cara militer. Sekarang kami masih mencoba untuk beberapa tahun ke depan.

Jadi tenggat penyelesaian damai hingga 2019?

Bisa terlalu lama, mungkin juga bisa terlalu cepat. Harusnya lebih cepat lebih baik, bisa saja tahun depan atau 2019. Kami belum bisa pastikan. Tapi kami ingin kalau merdeka nanti kami tidak ingin rakyat Papua mencap Indonesia sebagai negara penjajah.
[fas]
Sumber : m.merdeka.com
»»  read more

Tuesday, December 9, 2014

WPNCL, NRFPB dan PNWP Bergabung Jadi ULMWP

 Deklarasi Saralana Vanuatu Untuk Papua Barat 

West Papua Leader’s Sumit Reconciliation & Unification atau Pertemuan Pemimpin Papua Barat Untuk Rekonsiliasi dan Uunifikasi yang berlangsung selama sepekan di Vanuatu, 30 November – 4 Desember 2014 kemarin berhasil menghasilkan beberapa keputusan bagi kelanjutan perjuangan dan pergerakan kelompok di Papua Barat yang menginginkan Provinsi Papua dan Papua Barat lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Salah satu keputusan penting adalah bersatunya beberapa organisasi perjuangan pembebasan Papua Barat yang selama ini eksis di Tanah Papua dalam sebuah wadah baru yang bernama United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) atau Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat.
Seperti dilansir oleh website resmi Komando Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) kemarin, setelah melalui perdebatan yang panjang, dimana masing-masing faksi mempertahankan argumen dalam sidang yang berjalan selama 6 hari tersebut.
Sekalipun begitu, sidang telah berhasil. Dan semua pemimpin Papua Barat dari masing-masing Faksi mengambil langkah ini, karena hal ini yang terbaik untuk menyelamatkan agenda perjuangan Bangsa Papua Barat.
Karena Pemerintah Vanuatu dan rakyat (Ni-Vanuatu) sejak tahun 1980-an sampai kini tetap memberikan dukungan penuh bagi bangsa Papua Melanesia, dimana mereka mempertaruhkan harga diri bangsa dan rakyat (Ni-Vanuatu) bagi saudara-saudari mereka di Papua Barat.
Dalam situs Komnas TPN/PB dijelaskan bahwa hal ini perlu dipahami baik oleh semua orang Papua Barat, karena apabila pemimpin Papua Barat tidak bersatu dalam Konferensi Reunifikasi kemarin maka Pemerintah dan rakyat Vanuatu bisa memberikan keraguan terhadap orang Papua.
Itu sebabnya, apapun keputusan yang telah disepakati oleh semua pemimpin Papua Barat dari berbagai faksi harus di terima dan dapat dilaksanakannya. Dan keputusan ini adalah campur tangan Tuhan, untuk menjelamatkan Bangsa Papua dari tangan penjajah Indonesia.
Konferensi tingkat tinggi Bangsa Papua ini, memilih 5 pemimpin secara demokratis, kemudian melakukan pemilihan Sekjen dan Juru Bicara yang bertujuan untuk selalu menjaga keterbukaan di antara pemimpin Papua Barat.
Lewat forum tertinggi ini terpilih Octovianus Motte sebagai Sekjen dan Benny Wenda Juru Bicara (Jubir), dan juga 3 anggota yaitu Rex Rumakik, Jacob Rumbiak dan Ny. Leoni Tanggama.
United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) atau Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat ini bertujuan untuk melakukan diplomasi di tingkat internasional, termasuk akan menyusun verifikasi aplikasi keanggotaan MSG bagi Papua Barat dan juga termasuk tujuan jangka panjang ke Pasific Island Forum dan De-Colonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Setelah mendirikan Badan Nasional ini, pertemuan kemarin juga menghasilkan Deklarasi Saralana atau Saralana Declaration on West Papua yang ditanda tangani oleh tiga kelompok perjuangan Papua, yaitu WPNCL (Tuan Rex Rumakiek), NRFPB (Tuan Edison Waromi) dan PNWP (Tuan Buchtar Tabuni) dengan saksi dari Dewan Adat Ni-Vanuatuma dan juga dari Pasific Conference of Churches juga tokoh pendiri Kantor OPM di Vanuatu yaitu mantan Perdana Menteri Bapak Barack Sope yang disaksikan langsung oleh Pemerintah Vanuatu (PM Joe Natuma dan Semua MP) serta oleh rakyat Vanuatu.
Deklarasi Saralana disertai dengan upacara adat yang dipimpin oleh Presiden Dewan Adat Vanuatu, dimana tiga kelompok perjuangan Papua Barat telah dapat disatukan oleh saudara-saudari Melanesia dari Ni-Vanuatuma di Port Vila Vanuatu sejak 6 Desember 2014, pukul 15:30.
Dalam deklarasi ini, PM Vanuatu, Joe Natuma dalam sambutannya menyatakan bahwa pemerintah dan rakyat Ni-Vanuatu berdiri bersama saudara/i Melanesia di Papua Barat.
PM Joe juga menyatakan bahwa apabila Indonesia masih mengancam Pemerintah Vanuatu, maka Pemerintah Vanuatu akan putuskan perjanjian penandatangan dengan Indonesia.
Bukti dukungan riil dari Vanuatu adalah hadirnya mantan PM Vanuatu (Moana Kalosil Carcasses) yang telah menghadiri konferensi kemarin dan mengajak Delegasi untuk jamuan makan malam di rumahnya.
Moana juga telah berjanji dihadapan delegasi Papua Barat bahwa pihaknya akan berburu (kampanye) ke tingkat internasional, dan saya (Moana) senantiasa bersama Orang Papua. Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintah dan rakyat (Ni-Vanuatu) sangat menunjung tinggi nilai demokrasi.
Sementara itu hingga usainya Pertemuan Vanuatu kemarin, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI belum memberikan pernyataan resmi, bagaimanapun dengan menyaturnya beberapa faksi perjuangan pembebasan Papua, maka jelas hal itu menjadi satu kekuatan dan ancaman serius bagi pemerintah.
(C/AMR/R1/LO1)

Sumber : SuluhPapua
»»  read more

Mahasiswa Asal Papua, Dilarang Bertemu Jokowi di UGM

YOGYAKARTA – Puluhan mahasiswa dari Papua dihadang polisi saat akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi ) yang berada di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM)
Yogyakarta . Mereka terhenti di kawasan Bundaran UGM atau jalan masuk menuju kampus.
Sambil membawa spanduk dan pengeras suara , mereka mengecam tindakan petugas
kepolisian yang melarangnya menemui Presiden Jokowi . Mereka berencana mengadu terkait kasus penembakan lima warga sipil dan 17 korban kekerasan di Kabupaten Paniai yang ditengarai dilakukan oleh gabungan polisi , Brimob , dan Tim Khusus 753 TNI AD.
“Kami ingin menemui Presiden agar kasus kekerasan di Paniai diusut tuntas , ” kata Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua Yogyakarta , Aris Teimo , dalam orasinya , Selasa ( 9/12/2014 ) .
Kedatangan mereka bukan ingin mengacaukan agenda Presiden Jokowi di UGM, namun murni ingin mengadukan tindak kekerasan di Papua dan meminta pelakunya diadili . Sayangnya , niat tersebut tidak mendapat restu dari pihak kepolisian.
 “Tolong bapak -bapak polisi , kalau kami tidak boleh masuk, bawa Presiden Jokowi ke hadapan kami . Kami ingin mengadu karena keluarga kami di Papua sedang berduka ,” teriak orator aksi yang mencegah massa agar tidak bentrok dengan polisi . Pantauan wartawan, massa aksi terlihat marah dengan mendorong gerbang yang dicegat polisi . Polisi yang jumlahnya jauh lebih banyak dari para mahasiswa menghalangi langkah para mahasiswa .
Hingga pukul 14 .00 WIB, para mahasiswa melakukan orasi secara bergantian . “Kita ingin melakukan aksi damai kawan -kawan , jangan terjadi tindakan anarkis, ” teriak orator aksi .” Informasinya, Presiden Jokowi menghadiri acara yang digelar KPK dalam peringatan Hari Antikorupsi di Gedung Graha Sabha Pratama
UGM Yogyakarta . Selain itu , Presiden Jokowi juga memberi Kuliah Umum di kampus tersebut.
»»  read more

Monday, December 8, 2014

POLISI MENANGKAP 8 WARGA SIPIL

KNPB NUMBAY NEWS:
POLISI MENANGKAP 8 WARGA SIPIL
KRONOLOGI KEJADIAN:

Jam 04:00 WPB (subuh), aparat kepolisian menggunakan 1 mobil dalmas dengan anggota kira2 20 orang dengan senjata api lengkap.telah melakukan penangkapan terhadap 8 warga sipil yang berdomisili di Jl.bayangkara 4 distrik Jayapura Utara, dengan alasan yang tidak jelas.

Berikut nama2 yang di tangkap:

1.Bpk.BANI GOMBO
2.BPK.YANY KAROBA
3.BPK.BAS GOMBO
4.BPK.ORKA GOMBO
5.BPK.BOMAY KAROBA
6.MINCE GOMBO (perempuan)
7.BENY GOMBO
8.BPK.ANUS GOMBO.

Sampai info ini kami muat, belum di ketahui mereka berada di mana?

Mohon Advokasi, info selanjutnya menyusul..

By: sekertaris KNPB NUMBAY (REGINA.W.BOMAY)
»»  read more

Komnas HAM: Penembakan Paniai Memiliki Unsur Kesengajaan

Tujuh warga sipil di Kabupaten Paniai, Papua, dilaporkan tewas ditembak aparat hari Senin ini (8/12).
Peristiwa penembakan itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIT ketika warga mendatangi Polres Paniai untuk
meminta pertanggungjawaban atas pemukulan yang dilakukan anggota Brimob terhadap anak-anak yang
sedang memprsiapkan perayaan Natal di depan Gedung DPRD Paniai, Minggu malam (7/12).
"Tadi pagi memang informasi mengatakan lima orang tewas. Tetapi kini jumlah korban tewas sudah
bertambah, menjadi tujuh orang, sementara lima dalam keadaan kritis dan beberapa lainnya dalam keadaan
luka-luka serius," ujar anggota Komnas HAM Natalius Pigai ketika dihubungi redaksi beberapa saat lalu (Senin malam, 8/12).
Pigai mengecam penembakan itu, dan mengatakan dari informasi yang merekada ada indikasi kuat tindakan
penembakan itu telah direncanakan. "Ini pelanggaran HAM berat," kata dia lagi.
Sebelumnya dalam pembicaraan via telepon, Ketua Dewan Adat Paniai, Jhon NR Gobay, mengatakan empat orang tewas di tempat dalam peristiwa itu. Mereka adalah 
Habakuk Degei, Neles
Gobay, Bertus Gobay (mahasiswa STIE
Karel Gobay), dan Apinus Gobay.
Sementara seorang lagi, Saday Yeimo, tewas sekitar lima jam kemudian saat
mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Madi, Enarotali, Paniai.
Menurut Jhon NR Gobay, peristiwa ini adalah kado paling memilukan dari pemerintahan Joko Widodo untuk rakyat Papua. John Gobay meminta Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih memeriksa Komandan Timsus 753 Enarotali, Kapolres Paniai dan memproses setiap anggota Polri dan TNI yang terlibat dalam penyerangan.
Siang tadi John Gobay juga menggelar jumpa pers di Kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP).
"Kami meragukan komitmen Jokowi untuk menyelesaikan persoalan Papua,"
ujar John Gobay mengulangi pernyataannya siang tadi. [dem]

Sumber : m.rmol.co
»»  read more

Saturday, December 6, 2014

LAPORAN PENDEK JENDELA KAMPANYE DAN DIPLOMASI

LAPORAN PENDEK JENDELA KAMPANYE DAN DIPLOMASI PERJUANGAN BANGSA MELANESIA PAPUA BARAT DI AMERIKA SERIKAT, TAHUN 2011 – 2014.

Oleh Herman Wainggai, Perwakilan NFRPB PBB

Tuhan Adalah Gembala Kami, patut dinaikan pujian dan syukur oleh karena Kasih-Nya Tuhan yang memberkati perjuangan kita semua secara khusus dalam penulisan laporan ini bisa saya siapkan secara sederhana sebagai informasi bersama. Maka perkenankanlah saya atas nama Departemen Hubungan Luar Negeri Otorita Nasional Papua Barat (Deparlu ONPB/WPNA USA) sekarang yang dikenal sebagai salah satu lembaga ketatanegaraan disebut Departemen Hubungan Luar Negeri Negara Federal Republik Papua Barat Perwakilan Perserikatan Bangsa- Bangsa (Deparlu NFRPB PBB) yang berbasis di USA, melaporkan beberapa hal yang mana isinkan saya memberi judul” Laporan Pendek Jendela Kampanye dan Diplomasi Perjuangan Bangsa Melanesia - Papua Barat di Amerika Serikat sejak tahun 2011 – 2014”, beserta sub judul, “Perjuangan kerja-kerja strategis dari apa yang telah dikerjakan, dan kerja-kerja perjuangan apa yang akan diperjuangkan.

Sebagaimana yang mungkin telah diketahui oleh kita semua melalui sharing online via FaceBook/
Twitter saya secara umum, maupun melalui catatan tertutup dari laporan pendek Jendela Diplomasi NFRPB sekarang ini yang mana disiapkan dan dishare terbatas bagi yang menerimanya entah bagi yang membacanya berada di dalam tanah air itu sendiri atau di Exile serta masyarakat internasional pada umumnya.

I. Kondisi umum perjuangan kampanye Papua Barat di negara Amerika Serikat (USA) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Negara Amerika Serikat yang mendeklarasikan hari kemerdekaannya pada 4 Juli 1776 dan diakui pada 3 September 1783. Tahun 2014, data statistik kepadatan penduduk di seluruh dunia menyebutkan bahwa sejak dari berdirinya negara Amerika Serikat hingga hari ini telah memiliki jumlah penduduk ratusan juta lebih besar bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk negara Indonesia.

Sehubungan dengan perjuangan panjang rakyat Papua Barat hari ini, tentu pula kita semua sepakat bersama-sama bahwa peran administrasi pemerintah Washington DC sangatlah penting sehingga konflik panjang diantara kekuasaan kolonialisme politik Indonesia dan kerinduan perjuangan pembebasan rakyat Papua Barat untuk berpemerintahan sendiri (Self Determination) hendaknya menjadi perhatian pemerintah USA dan sekiranya dapat ditinjau kembali status politik Papua Barat didalam mekanisme PBB. Demikianpun target lobbying yang mendesak dimana kita semua ingin capai dalam harapan dan doa rakyat Papua Barat termasuk bersama teman-teman advokasi di US, kami sebutkan perjuangan lebih kurang 50 tahun Papua Barat berjuang selama ini membutuhkan resolusi atau Washington Solution yang pro Demokrasi, Keadilan dan Pembebasan bagi rakyat bangsa Melanesia Papua Barat di hari ini dan waktu terdesak mendatang.

Bagaimanapun, hingga dalam penulisan laporan pendek ini, patut diakui bahwa perjuangan Papua Barat hari ini sedang terus diperjuangkan meskipun dapat dirasakan pemberitaan media massa US baik itu disebut media online, cetak, tv maupun radio untuk mengcover perjuangan Papua Barat di benua besar ini sangatlah minim sekali atau sama sekali tidak ada. Dengan kata lain, apabila berita perjuangan tentang Papua Barat minimalnya bisa terkover, maka itu akan menjadi proses pembelajaran konsumsi publik bagi penduduk Amerika Serikat pada umumnya. Realitasnya, berita Media kecil presentasenya atau sama sekali tidak termuat mengcover berita-berita tentang Papua Barat apabila dibandingkan dengan perjuangan kampanye berbagai media di benua Australia dan wilayah Pacific khususnya. Hal inipun disebabkan oleh beberapa alasan yang diamati disini dan saya menilai bahwa hal tersebut tidak dijelaskan di dalam penulisan lembaran laporan ini. Bagaimanapun, sebagai orang Papua Barat yang berjuang kita tetap memiliki rasa optimis yang tinggi dan terus bekerja keras untuk mendapatkan simpati dan memohon dukungan pemerintah US administrasinya President Barack Obama di Washington, DC demi dan berpihak pada perjuangan bangsa rakyat Papua Barat yang berjuang ditanah air dan kelanjutan advokasi termasuk lobbying internasional ke kota New York dimana organisasi internasional PBB ini berlokasi.


Photo di halaman pintu masuk markas besar gedung PBB kota New York, September 2014

Bersambung.....God bless America, God bless West Papua

Sumber : Diplomat NFRPB
»»  read more

Thursday, December 4, 2014

KTT Vanuatu, Pemimpin Papua Barat Segera Buat Badan Kordinasi Kerja

Jayapura, Jubi – Delegasi berbagai organisasi diharapkan bersatu dengan segera membuat badan kordinasi kerja untuk menjawab aplikasi Melanesian Spearhead Group (MSG) usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Penyatuan Papua Barat yang tengah berlangsung di Port Vila, Vanuatu. 
Foto Tokoh Kemerdekaan bangsa Papua Benny Wenda tinggal di Oxpord Inggris. Dipotret ketika Wenda mengikuti konfrensi tingkat tinggi di Vanuatu dan dijemput oleh masyarakat Vanuatu di atas panggung, senin, (/12/2014, dok Free West Papua.co.id).
Foto Tokoh Kemerdekaan bangsa Papua Benny Wenda tinggal di Oxpord Inggris. Dipotret ketika Wenda mengikuti konfrensi tingkat tinggi di Vanuatu dan dijemput oleh masyarakat Vanuatu di atas panggung, senin, (/12/2014, dok Free West Papua.co.id).
 
Elias Ramosta Petege, aktivis HAM Papua di Jogjakarta mengatakan, persatuan semua organisasi di Papua Barat untuk perjuangan pembebasan Bangsa Papua harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, penyatuan itu bisa diawali dengan melakukan rekonsiliasi, dimana para pemimpin organisasi harus mau membuat badan kordinasi kerja terkait aplikasi Melanesian Spearhead Group.
“Para pemimpin Papua harus segera membuat rekonsiliasi dan persatuan menyeluruh dalam sebuah badan kordinasi bersama. Setelah mereka pulang dari Vanuatu, entah hasilnya baik atau jelek, kita di Papua harus ada semangat baru, hidup baru yang dapat menghimpun semua kekuatan rakyat sipil dan organ-organ pergerakan yang ada di Papua untuk melawan penindasan dan ketidakadilan di Papua,” kata Petege kepada Jubi, Rabu (3/12).
Menurut Petege, masyarakat Papua sedang berada dalam sistem penindasan pemerintah Indonesia. Sistem penindasan itu digambarkannya melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih. Diantaranya, melakukan pemekaran wilayah-wilayah padahal belum memenuhi syarat dilakukannya suatu pemekaran, seperti jumlah penduduk. Untuk itu, Petege dari Nasional Papua Solidaritas (NAPAS) yang berbasis di Jakarta itu mengimbau agar hal-hal yang menimbulkan perpecahan antar masyarakat Papua dapat dihindari.
“Karena kita sudah akan melawan sistem penindasan pemerintah. Dan itu harus juga dinyatakan dengan membentuk sebuah wadah kordinasi bersama. Di wada inilah, setiap pemimpin Papua harus bersatu tanpa curiga, ego dan tanpa ragu demi Papua,” harapnya.
Petege mengatakan, ada empat syarat utama untuk penyatuan. “Pertama, para pemimpin Papua harus saling mengakui apa adanya. Kedua, para pemimpin Papua harus meninggalkan sikap ambisi, egois dan tidak boleh praktekkan politik primodialisme.”
Lanjut Petege, syarat ketiga, para pemimpin harus punya kekhasan berdemokrasi. “Itu artinya, para pemimpin Papua harus mengarahkan arah perjuangan Papua pada penegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya, jika kemerdekaan politik adalah agenda utama, maka setiap pemimpin harus setia melaksanakan agenda tersebut sampai sukses,” ujarnya.
Kemudian, syarat keempat, para pemimpin Papua harus melaksanakan segala sesuatu berdasarkan kebenaran. “Karena kebenaran akan membenarkan kita dan mengalahkan pemerintah, yang menindas dan membunuh rakyat Papua selama ini,” lagi kata Petege.
Dalam kesempatan berbeda, Yusak Reba, dosen Fakultas Hukum di Universitas Cenderawasih (Uncen) mengatakan, rakyat di Tanah Papua telah lama merindukan hubungan dan penyatuan antar setiap pemimpin. Ia mengaharapkan, sekembalinya para delegasi Papua Barat dari Vanuatu nanti, semua harapan rakyat Papua untuk persatuan itu benar-benar terwujud. (Ernest Pugiye).

Sumber : Jubi
»»  read more

Anggota TPNPB Rampas 2 Senjata

Anggota TPNPB Rampas 2 Senjata, Jenderal. Goliath Tabuni Bertanggungjawab Atas Tertembak 2 Anggota Brimob.


Salah Satu Anggota TPNPB, Setelah merampas Senjata Milik Militer Indonesia
Salah Satu Anggota TPNPB, Setelah merampas Senjata Milik Militer Indonesia


Puncak Ilaga hari ini Rabu tanggal 3 Desember 2014 pukul 10:15 WIT, Penembakan dua anggota Brimob di Ilaga depan Kantor Bupati adalah pelaku Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menembak 2 anggota Brimob, Pelaku adalah anggota dari Lekagak Telenggen dan Militer Murib dibawah Pimpinan Jenderal. Goliath Tabuni.
Peristiwa penembakan tersebut baru melaporkan melalui kepala penerangan Komando Daerah Pertahanan (KODAP) setempat, membenarkan bahwa penemabkan dan perampasan senjata dilakukan anggota TPNPB. “tadi pagi anggota TPN tembak 2 anggota Brimob, dua senjata jenis AK47 dan SS1 sudah ditangan kami” ujarnya via telpon ketika melaporkan peristiwa tersebut kepada admin komnas-tpnpb sore ini.
Sementara itu menurut Jederal. Goliath Tabuni melalui asisten pribadi, bahwa “penembakan hari ini adalah sesuai perinta Panglima Tinggi, kami masih dalam revolusi tahapan, sambil persiapan revolusi total, tujuan Papua merdeka” kata dia via telpon ketika Admin Komnas TPNPB konfirmasi terkait peristiwa penembekan di Ilaga yang menewaskan 2 anggota Brimob itu.
Sebelumnya pernyataan penolakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dikeluarkan bersama, pernyataan itu dari Jenderal. Goliath Tabuni, Lekagak Telenggen, Militer Murip dan Peni Murib adalah pimpinan di wilayah Puncakjaya, Puncak, Yambi dan Sinak. Mereka adalah dibawa pimpinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (Jenderal Goliath Tabuni). klik disini pernyataan selengkapnya:http://www.komnas-tpnpb.net/pernyataan-panglima-tinggi-tpnpb-jenderal-goliath-tabuni-tolak-pemekaran-daerah-otonomi-baru-2.html
Dua senjata Jenis AK47 dan satunya SS1 milik dua anggota Brimob sudah berhasil pindah tangan, hari ini menjadi milik Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dua anggota Brimob tersebut tertembak dari Anggota TPNPB. Anggota TPNPB selalu menunggu kecolongan anggota TNI/POLRI ataupun Brimob, kali ini merupakan kecolongan untuk mendapatkan senjata milik Brimob, di Puncak Ilaga. Rampasan senjata milik Aparat indonesia adalah bagian dari upaya persiapan Revolusi Total, untuk merebut hak kemerdekaan bangsa Papua Barat.
Senjata yang berhasil rampas dari tanggan militer Indonesia dari TPNPB, tidak akan pernah dikembalikan kepada aparat negara Indonesia. Senjata rampasan resmi menjadi milik TPNPB untuk melawan balik anggota aparat negara Indonesia di Papua. “kami tidak akan kembalikan senjata, dua senjata yang anggota kami ambil sudah menjadi milik kami” ujar Kanit Penerangan KODAP setempat, tambah dia “kami adalah tentara, mereka (militer Indoesia, red) juga tentara, kami akan lawan mereka pake senjata itu juga”. Tandasnya.
Rampasan senjata bagi TPNPB adalah bukan hal baru, itu adalah upaya mendapatkan senjata bagi kekuatan TPNPB, sebentara belum ada pihak mana pun membantu senjata, TPNPB tetap akan merampas milik militer Indonesia, kapan pun dan dimana pun di wilayah Papua Barat. Itu adalah jalan satu-satunnya cara untuk menambah kekuatan untuk lawan Militer Indonesia, dengan tujuan Nasional Penentuan Nasib Sendiri bangsa dan Rakyat Papua Barat.

 Sumber : KOMNAS-TPNPB

»»  read more

Tuesday, December 2, 2014

NRFPB Merayakan 53 Tahun Kemerdekan West Papua

Abepura, Jubi – Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) merayakan 53 Tahun Kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember 2014 di Sabron Yaru, Sentani Barat, Port Numbay, Papua.

Presiden Papua, Forkorus Yaboisembut (Jubi/Mawel Benny)
Perayaan kemerdekaan dirayakan dalam bentuk ibadah syukur yang dipimpin Pdt. Yesaya Dimara. Dalam khotbahnya, Dimara mengatakan kemerdekaan adalah pemberian Allah yang menjadi hak semua orang. Orang Papua harus menyambutnya tanpa takut kepada siapapun.
“Saudara jagan takut mengakui diri anda sebagai bagian dari sebuah bangsa. Bangsa yang memilik wilayah, memiliki kekayaan, bangsa yang memiliki kemerdekaan, pemimpin dan keamanan,” ujarnya serius kepada warga Papua.
Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, Foekorus Yaboisembut dalam pidato resminya mengatakan manifesto politik Papua Barat 19 Oktober 1961 dan 1 Desember 1961 adalah dua fakta sejarah yang tidak dapat dipisahkan dan tidak boleh dilupakan oleh setiap generasi Papua Barat.
Karena manifesto itu, menurut Yabosisembut adalah fakta sejarah orang Papua melalui Komite Nasional Papua pertama kali menyatakan diri sebagai satu bangsa dengan tanah Air Papua Barat, Bendera Kebangsaan Bintang Fajar. Pernyataan diri orang Papua itu pernah terjadi dalam pengakun pemerintah Nenderland Nieuw Guinea.
“Mereka menghargai, mengakui dan mengizinkan pengibaran bendera kebangsaan Papua Bintang Fajar secara terbuka untuk diketahui umum dan diterima oleh setiap pihak, teristimewa oleh rakyat bangsa Papua sendiri, serta dipertahankan untuk selamalamanya,”.
Walaupun begitu, pemerintah Indonesia karena kepentinganya mencaplok dan mengambil wilayah orang Papua Barat melalui kekerasan militer. Indonesia melancarkan invasi militer ke Papua Barat.
“Indonesia aneksasi Papua Barat melalui TRIKORA yang diumumkan pada 19 Desember 1961 dengan fakta serangan militer pada Januari 1962. Sampai sekarang memaksakan bangsa Papua menjadi bangsa Indonesia melalui pembunuhan, penahanan, pemenjaraan, intimidasi, teror, dan banyak yang disiksa. Ini bukti pelanggaran HAM,” tegasnya. (Mawel Benny)

Sumber : Jubionline
»»  read more

Follow by Email