Kita Terbagi Karena Letak Tetapi Satu Dalam Tujuan. Terus Bergerak Sampai Papua Merdeka! Selamat memperingati, 43 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Papua Barat. 1 Juli 1971 - 1 Juli 2014
Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Di Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda Pada Perjuangan, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Mari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme

Saturday, July 26, 2014

Kawan Yang Telah Tiada.

Kemarin Saat Aksi, Masih Kulihat Senyum Diwajahmu
Kemarin Saat Dijalanan Masih Kudengar Suara Pekikanmu Tentang Kemerdekaan
Kemarin Digaris Komando Kau Masih Bersama Untuk Ambil Bagian
Kemarin Dikala Massa Berbaris, Berjalanpun Masih Kau Temani.....

Tak Sekilas Terlintas Ajal Yang Kan Menjemput.
Bahkan Usiamu Masih Muda Sedang Perjuangan Belum Berakhir.
Masih Harus Mengejar Untuk Menggapai Impian, Masa Depan Bangsamu.
Kini Semua Harapan Itu Telah Pergi, Kawan Kau Telah Tiada.

Tubuh Kaku Tidur Terlentang, Diring Isak dan Tangis.
Semangat Perlawanan Telah Kita Jalani, Melawan Penjajah,
Kini Kami Yang Tersisa Akan Terus Melanjutkan...
Sedangkan Kawan, Biarlah Tenang Beristirahat Di Alam Sana, Rumah BapaYang Permai.
Bersama Rakyat Papua Akan Tetap Berjuang Untuk Merdeka, Dan Namamu Kawan;
Akan Selalu Ada Didalam Perjuangan Rakyatmu.
Untuk Kawan Yang Telah Tiada
Selamat Jalan Kawan.
Selamat Jalan Pejuang


Kuagas 24 Juli 2014
By @Angin Selatan-------------------------------------------

Lihat Video :


atau Klik Link  : ini
»»  read more

Pernyataan Sikap AMP Kota Solo Terkait Seruan Palsu

ALIANSI MAHASISWA PAPUA KOMITE KOTA SOLO (KK-AMP) MENYATAKAN SIKAP
TERKAIT SERUAN YANG BEREDAR DARI OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB
MENGATASNAMAKAN AMP JAWA, JAKARTA, DAN BALI.

________________________________________

PERNYATAAN SIKAP
Seruan Palsu

Bahwa Kami sadar, Kami mengerti, Kami paham, Kami mengetahui, setelah kami mengikuti dan mempelajari Karakter, Prinsip, Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Berwatak KOLONIALIS selama 52 Tahun di Tanah West Papua. Sejak Aneksasi Papua ke Pangkuan NKRI pada 1 Mei 1963, tidak ada Perubahan, tidak ada perkembangan terhadap orang asli Papua maupun tanah Papua. Indonesia melegitimasi diatas penderitaan orang Papua hanya datang untuk membunuh, meniksa, memperkosa, merampas kekayaan alam.
Oleh sebab itu, berdasarkan kebenaran Sejarah Perjuangan Pembebasan bangsa dan Tanah air West Papua, Kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Se-Jawa, Jakarta, dan Bali akan terus berjuang dan Menyuarahkan aspirasi Rakyat West Papua mengenai Hak Penentuan Nasib Sendiri (The Right To Self Determination) Kepada Nasional Indonesia maupun Masyarakat Dunia Internasional, untuk mengetahui Kejahatan dan Pelanggaran oleh Negara Indonesia, Belanda, Amerika dalam Perebutan wilayah Papua pada dekade 1960-an membawa kedua negara antara Indonesia dan Belanda dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New York Agreement/Perjanjian New York”, terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal. Yaitu diantaranya sebagai berikut: Pasal 14-21 mengatur tentang “Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 mengatur tentang transfer Administrasi dari PBB kepada Indonesia, yang dilakukan pada 1 Mei 1963 dan kemudian Indonesia dikatakan ‘Hari Integrasi’ atau kembalinya Papua Barat kedalam pangkuan NKRI.
Tidak lama Kemudian pada 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di West Papua pada tahun 1969. Namun dalam prakteknya, Indonesia mobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka rakyat West Papua. Dengan tindakan operasi Khusus (OPSUS) yang diketuai oleh Jendral Ali Murtopo untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) diikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas. Akibat dari operasi-operasi tersebut terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat West Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurun waktu 6 tahun. Lebih ironis lagi, tanggal 7 April 1967 Kontrak Karya Pertama Freeport McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika dengan pemerintahan rezim fasis Soeharto. Yang mana klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia jauh 2 tahun sebelum PEPERA dilaksanakan. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa, bagaimanapun caranya dan apapun alasannya Negara West Papua harus masuk dalam kekuasaan Indonesia.
Tepat 14 Juli – 2 Agustus 1969, PEPERA dilaksanakan. Dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.
Praktek yang kemudian diterapkan Indonesia hingga saat ini untuk meredam aspirasi prokemerdekaan Papua. Militer menjadi tameng yang reaksioner dan kesenjangan sosial/kesejahteraan menjadi alasan untuk menutupi aspirasi kemerdekaan rakyat Papua dari pandangan luas rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.
Maka dengan Tegas, Kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Se-Jawa, Jakarta, dan Bali Pada Umumnya dan Khususnya Komite Kota Solo Menyatakan Sikap Sebagai Berikut:
1. Kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Mengutuk, Menolak, dan Membantah Kepada OKNUM yang mengatasnamakan ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) JAWA, JAKARTA, dan BALI melakukan melegitimasi untuk mengacau balaukan perjuangan (AMP) untuk Hak Penentuan Nasib Sendiri.
2. Kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Membantah dan Menolak Tegas atas Seruan/Selebaran yang disebarluaskan dengan mengatasnamakan Kawan kami ROY KAROBA adalah Bukan Ketua ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) JAWA, JAKARTA, dan BALI, setelah kami mencermati isi dari seruan tersebut bukan Pernyataan Asli oleh (AMP), Maka kami yang tergabung didalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tidak ada kompromi dan tidak menerima tawaran dari Pihak manapun, untuk memperhentikan dan/atau mematikan langkah Pejuangan AMP.
3. Perjuangan kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jelas Bahwa Hak Penentuan Nasib Sendiri adalah Solusi Demokratis bagi Rakyat West Papua secara Mekanisme Hukum Internasional untuk mengarah REFERENDUM dan Peninjauan Kembali pada Kebenaran Sejarah Perjuangan Orang Papua.
4. PEPERA 1969 di West Papua Tidak Sah, Indonesia, Belanda, Amerika, melahirkan Cacat Hukum dan Cacat Moral dalam Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), karena PEPERA dimenangkan oleh kekuatan MILITER INDONESIA dan penuh Melanggar Perjanjian Hukum Internasional.
5. Kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tetap pada posisi, tidak bisa merubah Karakter, tidak bisa Mematikan Langkah dan Ideologi untuk MERDEKA dari pihak manapun, entah Mu Elite Politik Lokal Papua, ORMAS, TNI/POLRI, INTELIGEN, BIN, BAIS, BARISAN MERAH PUTIH, tidak peduli, kapanpun dimanapun kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) akan terus berjuang Hak-hak Dasar orang Papua.
6. Kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menghimbau kepada seluruh Mahasiswa Papua, maupun Rakyat West Papua tidak terprovokasi dengan perkembangan isu dari oknum yang tidak bertanggung jawab, siapapun dia adalah musuh, lawan alasanya harus lawan.

Demikian Pernyatan ini kami buat, atas perhatian, dan kerja sama yang baik untuk Menghargai Hak-hak Dasar dan Nilai-nilai Demokrasi kami ucapkan banyak terimakasih.
Jabat erat selalu. & Salam Pembebasan…!

Surakarta,26 Juli 2014
Mengetahui

Kordinator Komite Kota Solo
Aliansi Mahasiswa Papua (KK-AMP)

Golo Walela Paul Waine
Ketua Sekjen

Sumber : AMP KK Solo FB
»»  read more

Tuesday, July 22, 2014

Begini Isi Lengkap Pidato Sikap Politik Prabowo Subianto

JAKARTA - Beginilah isi lengkap pidato politik Prabowo Subianto menyikapi proses rekapitulasi hasil Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum.

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamualakum wr. wb, salam sejahtera.
Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, baru saja kami dari pimpinan Koalisi Merah Putih melaksanakan suatu tinjauan terhadap perkembangan situasi yang dihadapi negara kita terutama tentang hasil pelaksanaan Pilpres 2014.
Saudara sekalian, apakah Koalisi Merah Putih mengiktui langkah-langkah dalam rangka menjalankan demokrasi dengan sepenuh hati dengan penuh keihhlasan, dengan penuh semangat, dengan penuh keinginan untuk menghormati kedaulatan rakyat yaitu menghormati bahwa rakyat Indonesia lah yang harus memiliki kekuasaan dan menentukan nasibnya sendiri.
Kita yang di belakang saya dadalah pejuang demokrasi, hampir semua pemimpin politik di belakang saya ikut demonstrasi ikut mempertaruhkan nyawa uintuk demokrasi.
Saya walau di TNI, saya termasuk perwira-perwira muda yang mendorong TNI mendukung demokrasi. Dari saya sejak saya usia muda saya dengan rekan-rekan purnawirawan yang sekarang ada di samping saya, kita mempertaruhkan jiwa raga saya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Kalau kita sekedar mencari hidup enak dan hidup dengan nyaman, saya kira tidak perlu lagi berjuang di bidang politik.
Saudara-saudara, demokrasi artinya rakyat berkuasa, wujud dari demokrasi adalah pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yg jujur, bersih, adil, kalau di TPS yang berhak memilih 300 orang, tetapi yang datang 800 orang itu berarti tidak jujur, tidak adil, tidak bersih.
Kalau ada pejabat yang mencoblos-coblos puluhan suara itu tidak demokrastis.
Saudara-saudara sekalian, tim hukum kami, saksi-saksi kami dari belasan provinsi telah melaporkan kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak pernah melaksanakan pencoblosan apapun. Di DKI terdapat 5.800 TPS yang oleh Bawaslu sudah direkomendasikan untuk pemungutan ulang tetapi tidak digubris KPU. Di Jawa Timur begitu juga direkomendasikan.
Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kami capres-cawapres no 1 Prabowo-Hatta mengambil sikap sbb:
Pernyataan sikap capres-cawapres no 1, tentang proses rekapitulasi Pilpres 2014:
Saudara-saudara sebangsa setanah air, izinkan saya menyampaikan apa yang sudah menjadi hasil rapat tim kampanye nasional Prabowo-Hatta Pilpres 2014:
Mencermati proses pilpres yang diselenggarakan KPU, kami menemukan bebrapa hal yang mmprlihatkan cacatnya pilpres 2014, sehingga hilang hak-hak demokrasi Warga Negara Indonesia, antara lain:
1. Proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan KPU bermasalah tidak demokrastis dan bertentangan dengan UUD 45. Sebagai pelaksana KPU tidak adil dan tidak terbuka, banyak aturan main dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.
2. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian di lapangan di berbagai wilayah Tanah Air diabaikan KPU.
3. Ditemukan tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur dan tidak adil.
4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah keberatan dari Prabowo-Hatta bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui MK, padahal sumber masalah ada di internal KPU.
5. Telah terjadi kecurangan masiv terstruktur dan sistematis pada pelaksanaan Pilpres 2014.
atas beberapa pertimbangan itu, kami Prabowo-Hatta sebagai pengemban amanat rakyat, sesuai UUD 45, akan menggunakan hak konstitusional kami yaitu:
Menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum & kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.
Kami, tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan rakyat dipermainkan dan diselewengkan, kami Prabowo-Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat.
Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami, kami minta untuk tetap tenang, karena yakinklah, kita tidak akan pernah diam dan membiarkan hak demokrasi kita diciderai.
Dengan demikian, saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo-Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak melanjutkan proses tersebut.

Jakarta, 22 Juli 2014
A.n. Pasangan Capres-Cawapres No. 1
Prabowo Subianto.

Editor : Sepudin Zuhri

Sumber :News
»»  read more

Mundur dari Pilpres, Prabowo Terancam Penjara 6 Tahun

Jakarta - Prabowo Subianto menyatakan menarik diri atau mundur dari pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Namun dengan mengambil langkah ini, Calon presiden (capres) itu terancam pidana 3 hingga 6 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 246 disebutkan bahwa "Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)"

Pakar hukum tata negara, Refly Harun membenarkan adanya pidana tersebut bahwa Prabowo bisa terancam pidana lantaran mundur dari Pilpres.

"Iya. Undang-Undang itu dibuat untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini," ujar Refly Harun saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Dia menjelaskan, meski demikian, pengunduran diri Prabowo tak berpengaruh terhadap proses rekapitulasi dan pengumuman hasil Pilpres 2014. Jika keberatan, menurut dia, kubu Prabowo hanya bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Proses pemungutan suara sudah selesai. Jadi hasil pemilu tetap dilanjutkan. Mereka (Prabowo) bisa mengajukan gugatan 24 jam (ke MK) setelah pengumuman KPU," jelas Refly.

"Yang berpengaruh bila mundurnya setelah pemungutan suara, rakyat jadi tidak memilih. Kalau ini kan setelah pencoblosan, rakyat sudah menentukan pilihannya," imbuh dia.
Tolak Pilpres

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di Rumah Polonia, Jakarta, capres nomor urut 1 Prabowo Subianto menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres 2014.

Berikut 5 pernyataan sikap yang disampaikan Prabowo yang menurutnya merupakan hasil dari pertemuan dengan pimpinan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta di Rumah Polonia, Selasa (22/7/2014) siang:

Setelah mencermati proses pelaksanaan pilpres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014 sehingga hilang hak-hak demokrasi warga negara Indonesia, antara lain:

1. Proses Pilpres 2014 bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka, banyak aturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian serta penyimpangan di berbagai wilayah di Tanah Air diabaikan oleh KPU.

3. Ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan  melibatkan penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu sehingga pemilu menjadi tidak jujur dan adil.

4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo-Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan di MK, padahal sumber masalahnya ada di internal KPU.

5. Telah terjadi kecurangan yang massif, terstruktur dan sistematik pada pelaksanaan Pemilu tahun 2014,

Atas pertimbangan itu, maka kami sebagai pengemban suara dari rakyat akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014.
(Rizki Gunawan)

Sumber :Liputan6
»»  read more