Kita Terbagi Karena Letak Tetapi Satu Dalam Tujuan. Terus Bergerak Sampai Papua Merdeka! Selamat memperingati, 43 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Papua Barat. 1 Juli 1971 - 1 Juli 2014
Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Di Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda Pada Perjuangan, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Mari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme
Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Di Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda Pada Perjuangan, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Mari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme

Search This Blog

Loading...

Thursday, October 23, 2014

West Papua Activists Celebrates 3rd Anniversary of Congress Day.

In 2011, five-thousand academics, politicians, church leaders, and senior tribal leaders established the FRWP on 19 October during the 3rd Papua Congress with its determined objective to elect a president and a prime minister.
The Indonesian government immediately charged President Forkorus Yaboisembut, Prime Minister Edison Waromi, and three organizers of the Congress, with subversion, and they were incarcerated for three years.
In July 2014, they were released from prison and currently building a political house for the carriage and distillation of the nation’s tribal, traditional, and modern ways of thinking and being.





























 Sumber :  Album Foto

»»  read more

Wednesday, October 22, 2014

Larangan Penjualan Pinang di PNG, Timbulkan Banyak Korban

Jayapura, Jubi – Pemerintah Papua Nugini (PNG) melarang penjualan buah pinang termasuk sirih dan kapur. Larangan ini diterapkan di Ibukota PNG, Port Moresby sejak Januari 2014. Ia bertujuan mewujudkan lingkungan yang bersih dari ludah kunyah pinang.

Target larangan ini lebih dititikberatkan kepada para pedagang buah pinang. Sejak resmi diberlakukan pada Januari tahun ini, pedagang pinang menjadi bulan-bulanan razia aparat pemerintah. Aksi tersebut bahkan memakan korban jiwa.
Laporan media pngfact.com mengatakan, seorang nenek, Veronica Memi Onne ditemukan tewas karena hantaman ketika dirinya berusaha melarikan diri dari pihak berwenang yang sedang melakukan razia disebuah warung pinang di Hohola, Port Moresby.
Selain itu, beberapa orang dinyatakan tenggelam saat mencoba melarikan diri dari kejaran pihak berwenang. Mereka berusaha berenang di Sungai Laloki dengan membawa tas berisi banyak pinang dan barang lainnya.
Kendati larangan tersebut telah memakan banyak korban, namun pemegang otoritas yakni Wakil Manajer Komisi Distrik Ibu Kota Nasional, Honk Kiap menegaskan, pihaknya tetap akan melanjutkan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang larangan penjualan pinang.
“Saya menyesal atas hilangnya nyawa, termasuk yang terbaru, seorang nenek (Veronica Memi Onne)  secara tragis di Hohola. Hukum larangan penjualan pinang memang mengandung percobaan dan ada kesalahan tetapi otoritas telah koreksi. Program larangan pinang tetap dilanjutkan,” kata Honk Kiap seperti di kutip pngfacts.com, Rabu (22/10).
Menurut Gubernur Port Moresby, Powes Parkop, larangan tersebut mendapat respon baik dari masyarakat, terlihat dari berkurangnya para pedagang yang menjual buah pinang. Namun, ia juga mengaku, peraturan tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh warganya, khususnya di Port Moresby. Hal tersebut nampak dari masih ditemukannya ludah pinang dibeberapa tempat seperti pasar.
“Saya sangat senang dengan hasilnya, orang telah merespon dengan baik,” katanya. “Tapi masih ada beberapa bagian dari penduduk yang terus menjadi gangguan bagi orang lain. Pasar sementara yang kita biarkan, kita harus menutupnya sekarang karena menimbulkan beberapa tantangan yang mengandung dampak negatif dari mengunyah dan meludah pinang,” ucap Parkop.
Selain larangan penjualan pinang, Pemerintah PNG juga melarang penyalahgunaan minuman beralkhol. Honk Kiap mengatakan, kedua program tersebut merupakan program pemerintah untuk membersihkan kota dan menekan kejahatan yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. (Yuliana Lantipo)

Sumber : Jubi

»»  read more

Tugu Pepera 1969 di Kota Jayapura

Jayapura, Jubi- Monumen Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dibangun di samping  Jayapura Mall. Pertama kali dibangun pada 1969 usai pelaksanaan Pepera 1969, berdampingan dengan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Jayapura. Setelah Kabupaten Jayapura dimekarkan dan bangunan DPRD Kabupaten Jayapura dibongkar,  hanya Monumen Pepera 1969 yang bertahan sampai sekarang ini.


Saat Jubi mengunjungi Monumen, Rabu(22/10), di sana tertulis bahwa  Tugu Pepera diresmikan pada 16 September 1969 oleh Presiden Republik Indonesia kedua Jenderal Besar Soeharto.
Monumen ini sudah menjadi bagian dari benda cagar budaya  yang harus dilindungi, langsung  di bawah pengawasan  Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Papua. Hanya saja, tidak semua warga mengetahui sejarah Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera 1969 yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan panjang.
Socratez Sofyan Yoman dari Lembaga Rekonsiliasi Hak-hak Asasi Masyarakat Koteka(Lerhamkot) Papua Barat dalam buku berjudul PEPERA 1969 di Papua Barat Tidak Demokratis menyebutkan, tiga dokumen penting terkait Papua dan PEPERA.
Pertama,  hasil PEPERA 1969 yang terdapat pada dokumen PBB di New York dan Geneva(Swiss) dengan kode Annex I dan Annex II, A/7723. Kedua, hasil-hasil perdebatan sengit yang terjadi dalam sidang Umum PBB, karena hasil PEPERA 1969 di Papua yang dilaprokan perwakilan PBB Dr Fernando Ortiz Sanz sangat berlawanan dengan laporan pemerintah Indonesia. Ketiga,  draf Resolusi Sidang Umum PBB berkaitan laporan hasil PEPERA 1969 yang dilaporkan perwakilan PBB.
Hal itu berbeda dengan laporang Pemerintah Indonesia dalam buku Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat, 1969, yang menulis bahwa misi Ortiz Sanz adalah untuk membantu pemerintah RI dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan New York dan dengan participationt diartikan to be present atau menyaksikan pelaksanaan tersebut. Tetapi, yang berwenang memutuskan ialah Pemerintah RI yang memegang sole responsibilty, tanggung jawab tunggal dalam pelaksanaan itu.
Dalam proses pelaksanaan PEPERA misi Ortiz Sanz dapat ikut hadir atau menyaksikan baik dalam komunikasi dengan DPRD Kabupaten maupun dalam proses pembentukan Dewan Musyawarah PEPERA dan akhirnya dalam Musyawarah PEPERA itu sendiri.(Dominggus A Mampioper)

Sumber : Jubi

»»  read more

Sunday, October 19, 2014

11 Pakar Tulis Naskah Pidato Jokowi

Jakarta,  - Pidato rakyat Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah selesai dibuat. Penulis naskah pidato Jokowi disusun oleh sebuah tim. Tim tersebut beranggotakan 11 orang. Di antaranya Arya Dwipayana pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada dan sejumlah deputi dari tim transisi.
Rencananya pidato itu akan berisi gagasan, harapan, serta program ke depan Jokowi sebagai presiden Indonesia ke tujuh.

Deputi Tim Transisi Eko Sandjojo membenarkan bahwa tim transisi juga bertugas menyusun pidato Jokowi saat pelantikan. Namun dia tidak bisa berkomentar lebih. ”Memang ada tim sendiri. Ada 11 orang,” jelasnya.

Eko mengatakan, koordinator tim 11 itu adalah salah satu deputi tim transisi Andi Widjajanto. Andi bertugas menjabarkan pemikiran Jokowi. ”Tapi hanya sebatas itu yang saya tahu,” ucapnya.

Salah satu anggota tim 11, Arya Dwipayana. Arya selama ini dikenal sebagai konseptor pidato Jokowi. Dia sudah bekerjasama dengan calon presiden ketujuh Indonesia itu sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Naskah pidato itu, kini sudah berada di tangan Jokowi.

Usai geladi kotor pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Jokowi mengaku belum selesai menuntaskan penyusunan naskah pidato perdana di hadapan MPR-DPR. Jokowi berjanji menuntaskan penulisan naskah pidato pada Sabtu (18/10/2014) malam.

Sebagaimana diketahui, Presiden terpilih Jokowi akan menyampaikan pidato rakyat di hadapan publik di monumen nasional (Monas), Senin (20/10/2014). Pidato ini akan disampaikan Jokowi tak lama setelah upacara penyambutan militer Presiden baru, di istana merdeka.

[Ksr]
»»  read more

Papua Masih Tertutup Bagi Jurnalis Asing

Tertangkapnya dua wartawan Prancis, Valentine Bourrat dan Thomas Dandois, sekali lagi memberi alasan, Papua masih tertutup bagi jurnalis asing. Kecaman atas ditahannya dua pekerja pers tersebut terus saja mengalir.
Wartawan Prancis, Valentine Bourrat dan Thomas Dandois. Foto majalahselangkah.com

Salah satunya datang dari lembaga pegiat hak-hak jurnalis yang memonitor kebebasan media; Reporters Without Borders. Menurut mereka, kasus ini telah mencoreng wajah Indonesia sebagai negara demokrasi modern. Reporters Without Borders bahkan meminta agar masyarakat mengisi petisi yang menuntut pembebasan Bourrat dan Dandois.
Di Indonesia, kasus wartawan asing yang ditahan karena pelanggaran visa jarang terjadi. Kalaupun ada, wartawan yang melanggar umumnya dideportasi. “Wartawan asing yang meliput di Papua memang harus mendapat izin khusus karena kebijakan keamanan di Papua sebagai wilayah otonomi,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan.
Kekhawatiran pemerintah terhadap keamanan di Papua, tak terelakan. Hal ini diakui oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti. “Ya karena Indonesia khawatir, bahwa kemudian persoalan Papua itu dapat menjadi persoalan internasional seperti dalam kasus Timor-Timur,” ungkap Ikrar.
Di tempat lain, Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta dua jurnalis Prancis yang diduga terlibat dengan kelompok separatis di Papua untuk dideportasi. “Memang ada ketentuan untuk visa, penyalahgunaan visa ditindak wilayah hukum administrasi saja. Dewan Pers membatasi ini hanya permasalahan keimigrasian,” katanya.
Menurut Bagir, keduanya perlu dibebaskan karena kepolisian tidak memiliki cukup bukti atas keterlibatan mereka dengan kelompok kriminal bersenjata. Setelah dibebaskan, langkah yang perlu diambil pemerintah adalah mendeportasi mereka lantaran tidak menggunakan visa semestinya. “Bagi kami, setiap wartawan berhak mendapatkan perlakuan sebagai jurnalis sesuai perundang-undangan di Indonesia.”
Sebelumnya, dua jurnalis media televisi ArteTV asal Prancis, Thomas Charles Dandois dan Marie Valentine Bourrat, ditangkap atas dugaan memiliki keterlibatan dengan kelompok bersenjata di Papua pada 6 Agustus 2014. Thomas dan Valentine diduga memiliki keterkaitan dengan penembakan di Lanny Jaya, Papua, karena sempat menemui masyarakat lokal sebelum peristiwa terjadi. Polisi juga mendapatkan fakta bahwa keduanya hanya berbekal visa turis dalam menjalankan tugas peliputan di Papua.
Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) turut mengecam penahanan Dandois dan Bourrat. Ketua AJI Eko Maryadi dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pers di Jakarta mengatakan penahanan kedua jurnalis itu tidak sesuai dengan iklim kebebasan pers yang didengungkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“AJI menilai aktivitas jurnalistik yang dilakukan Thomas dan Valentine tidak salah karena Indonesia adalah wilayah bebas, dan Papua tidak pernah dideklarasikan oleh pemerintah Indonesia sebagai wilayah dengan kondisi tertentu,” kata Eko.
Menurut Eko, terdapat inkonsistensi penanganan oleh otoritas Indonesia terkait kasus Thomas dan Valentine. Karena sepanjang 2012-2013, ada tujuh jurnalis asing yang ditangkap di Papua, namun mereka segera dibebaskan dan dideportasi.
Thomas dan Valentine ditangkap atas dasar Pasal 122 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Imigrasi. “AJI menggarisbawahi bahwa satu-satunya hal yang bisa dianggap kesalahan adalah mereka masuk ke Papua dengan visa turis, bukan visa jurnalis.”
AJI juga menuntut pemerintah Indonesia agar memperjelas proses pemberian izin peliputan jurnalistik secara bebas di wilayah Indonesia, khususnya Papua. “Ini penting karena peran media adalah untuk mendapatkan cerita yang tidak `one-sided story` (cerita dari satu pihak),” kata Eko.
Kuasa hukum Thomas dan Valentine, Aristo Pangaribuan dari Firma Hukum Lubis, Santosa dan Maramis, mengatakan, tempat kedua jurnalis itu bekerja telah memberikan jaminan tidak akan memproduksi dan mendistribusikan materi-materi yang sekiranya dapat mendiskreditkan reputasi Indonesia di dunia internasional.
Kedutaan Besar Prancis di Indonesia juga telah memberikan jaminan bahwa Thomas dan Valentine adalah jurnalis dan tidak terlibat organisasi makar manapun, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wartawan Prancis, Valentine Bourrat dan Thomas Dandois. Foto www.bbc.co.uk
Wartawan Prancis, Valentine Bourrat dan Thomas Dandois. Foto www.bbc.co.uk
Dandois dan Valentine sebelum ditangkap, disebut sedang melakukan tugas liputan yang diberikan rumah produksi Memento dan kantor berita Arte TV, Perancis. Keduanya sedang membuat film dokumenter berjudul ‘Papua New Guinea’ yang terkait dengan pengambilan kondisi sosial dan budaya di Papua.
“Liputan ini akan menceritakan tentang keadaan soasial dan kebudayaan masyarakat Papua secara umum. Film dokumenter ini direncanakan akan ditayangkan dalam program mingguan Arte Tv,” kata Aristo.
Untuk tujuannya tersebut, keduanya meliput situasi dan pemandangan Kota Raja Ampat, Papua Barat. Kemudian, melanjutkan peliputan mengenai situasi dan pemandangan di Kota Jayapura.
Mereka, lanjut Aristo, seharusnya melakukan peliputan di wilayah Wamena dan sekitarnya. Termasuk mengenai kejadian baku tembak yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Pirime. Namun, mereka justru ditangkap oleh Kepolisian tidak lama setelah menemui masyarakat lokal atas dugaan keterlibatan dengan kegiatan kelompok kriminal bersenjata.
“Kita sudah kirimkan bukti-bukti yang menyatakan dia adalah jurnalis kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya. Walau demikian, kedua wartawan asing tersebut dikenakan dugaan penyalahgunaan fungsi visa.   

Dilimpahkan ke Kejaksaan
Meskipun dikecam oleh berbagai pihak, pihak berwenang Indonesia tetap memproses berkas perkara Thomas dan Valentine. Berkasnya, kini sudah P21 alias dinyatakan lengkap. Keduanya tinggal menunggu jadwal sidang.
Kepala Imigrasi Kelas 1 Jayapura, Gardu D. Tampubolon,  mengatakan setelah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan, selanjutnya tinggal menunggu persidangan. “Barang bukti sudah lengkap,” kata Gardu.
Namun, sambil menunggu jadwal sidang, untuk sementara kedua jurnalis Prancis tersebut akan dibawa kembali ke Kantor Imigrasi dengan status sebagai tahanan titipan jaksa.   
Dalam berkas tersebut, Thomas dan Valentine didakwa melanggar Undang-Undang Imigrasi dengan ancaman kurungan lima tahun dan denda Rp500 juta. Barang bukti yang telah diserahkan ke JPU antara lain rekaman audio, video, laptop,  dan telepon genggam.
Juru Bicara Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Pudjo Sulistyo, mengatakan kedua jurnalis asing itu telah melanggar ketentuan dan perundang-undangan di Indonesia. “Warga asing tidak boleh melakukan kegiatan tanpa izin di Indonesia, karena setiap negara memiliki aturan sendiri. Apalagi ini berhubungan dengan pemberontak yang mengancam kedaulatan negara, tentu salah.”
Mengenai desakan deportasi, Pudjo mengaku tidak setuju. Menurut dia, deportasi hanya berlaku kepada warga wasing yang habis izin tinggal. “Nah, ini kesalahannya bukan seperti itu, tapi berhubungan dengan pemberontak. Jelas diproses hukum sesuai yang berlaku di Indonesia,” katanya.

Minta Maaf
Thomas dan Valentine akhirnya meminta maaf secara tertulis pada pemerintah Indonesia. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya Aristo Pangaribuan. “Mereka berjanji untuk tidak menggunakan informasi apapun yang mereka peroleh di Papua dan tidak akan melakukan liputan yang berbau propaganda,” kata Aristo.
Dikatakan Aristo, liputan Thomas dan Valentine, intinya seputar keindahan di Raja Ampat, Papua Barat dan Festival Lembah Baliem di Wamena. Selanjutnya, mereka juga meliput baku tembak di Distrik Pirime yang melibatkan kelompok separatis. “Dalam kasus ini, masih ada sanksi administratif, yakni memulangkan kedua jurnalis tersebut,” kata Aristo.

(Jerry Omona/dari berbagai sumber)

Sumber : JeratPapua
»»  read more

Saturday, October 18, 2014

Selesaikan Persoalan Papua? Ini 14 Rekomendasi Masyarakat Sipil Untuk Jokowi-JK

Presiden terpilih Jokowi saat berkunjung ke Kota Jayapura, Papua, Kamis (5/6) lalu – Jubi/Indrayadi TH

Jayapura, Jubi – Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua terus berulang, pola kekerasan cenderung sama dan berulang; penggunaan pendekatan keamanan yang militeristik, seperti pembakaran, penyisiran ke rumah – rumah warga dengan cara yang intimidatif, diikuti dengan penangkapan, penahanan sewenang – wenang, penyiksaan dan penembakan kilat [diluar prosedur hukum], penggunaan kekuatan [senjata api] secara berlebihan, pembubaran aksi damai disertai kekerasan, penangkapan dan penahananan. Selain itu, masih terjadi stigmatisasi terhadap masyarakat Papua sebagai “separatis” atau “pengacau” dan sebagainya, sehingga dianggap layak untuk dikriminalisasikan.

Peristiwa dan pola kekerasan diatas, diantaranya terjadi di kepulauan Yapen, pada Februari 2014, kontak senjata antara TNI/Polri dengan TNPB [Tentara Nasional Pembebasan Papua] yang mengakibatkan 3 anggota TNI/Polri dan warga sipil mengalami luka tembak. Peristiwa ini menjadi alasan bagi TNI/Polri untuk melakukan penyisiran, sehingga membuat warga ketakutan, dan membuat warga di 7 [tujuh] kampung harus mengungsi ke dalam hutan. Selain penyisiran, TNI/Polri juga melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap sejumlah warga yang diduga merupakan anggota TNPB, dan melakukan pembunuhan diluar proses hukum terhadap Rudi Orarei. Pendekatan serupa juga terjadi dalam peristiwa di Pasar Yosefa, pembubaran tindak pidana perjudian di Pasar Yosefa pada 2 Juni 2014 yang mengakibatkan kematian 2 orang anggota polisi, berujung dengan penyisiran disekitar pasar dan pemukiman warga, yang mengakibatkan 3 [tiga] orang meninggal dunia. Peristiwa penyisiran dan pembakaran serupa juga terjadi di Kabupaten Lani Jaya pada Juli 2014.
Dalam catatan KontraS, sepanjang tahun 2014 [Januari - Agustus], setidaknya telah terjadi 66 [enam puluh enam] peristiwa kekerasan; 26 [dua puluh enam] peristiwa dilakukan oleh anggota POLRI, 6 [enam] peristiwa oleh pihak TNI, dan 21 [dua puluh satu] peristiwa dilakukan oleh OTK. Pada Januari – Desember 2013, setidaknya terjadi 110 [seratus sepuluh] peristiwa kekerasan dengan jumlah korban sebanyak 518 [lima ratus delapan belas] orang; 28 [dua puluh delapan] peristiwa dilakukan oleh anggota POLRI, 16 [enam belas] peristiwa dilakukan oleh anggota TNI, dan 33 [tiga puluh tiga] peristiwa dilakukan oleh orang tak dikenal [OTK].
Terus berlangsungnya praktik-praktik kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, khususnya yang dilakukan oleh pihak TNI/POLRI, harus menjadi catatan penting Pemerintahan  Jokowi – JK untuk segera mencari solusinya. Upaya mendorong dialog damai Papua yang telah digagas oleh Pemerintahan sebelumnya harus dijadikan prioritas utama Pemerintahan Jokowi – JK dalam 100 [seratus] hari pertama masa kerjanya, termasuk dengan memilih Menkopolhukam ataupun pejabat publik yang kompeten, mengerti masalah dan solusi penyelesaian Papua, dan bebas dari rekam jejak pelanggaran HAM, yang nantinya akan bertanggungjawab dalam menangani persoalan Papua.
Sebelumnya LIPI dan sejumlah organisasi sipil yang concern terhadap persoalan Papua telah merekomendasikan pemerintahan Jokowi – JK untuk melakukan penyelesaian Papua melalui pendekatan dialog damai.
Berdasarkan pada hal – hal tersebut diatas, kami mendesak pemerintahan Jokowi – JK untuk memprioritaskan penyelesaian persoalan di Papua, dengan melakukan agenda agenda prioritas sebagai berikut:
1.    Permintaan maaf dari pemerintahan Jokowi – JK terhadap masyarakat Papua, mengingat bahwa konflik yang terjadi di Papua sudah berlangsung cukup lama, mengakibatkan banyaknya hak–hak masyarakat Papua yang dilanggar, dan tidak sedikit korban jiwa dari masyarakat sipil akibat dari konflik yang berkepanjangan di Papua;
2.    Pemerintah secara aktif bersama masyarakat Papua membangun komunikasi untuk melakukan dialog dan solusi damai untuk Papua;
3.    Memastikan tindak lanjut penyidikan Pelanggaran HAM berat Wasior – Wamena di Kejaksaan Agung, mengimplementasikan pembentukan Pengadilan HAM dan KKR, sebagaimana dimandatkan dalam UU No 21 Tahun 2001 Tentang  Otsus Papua.
4.    Penghapusan stigma separatis terhadap orang Papua dan stigma penjajah terhadap pemerintah;
5.    Pemberian amnesti untuk semua tahanan atau narapidana politik [Tapol/Napol] sebagai tanda itikad baik dari pemerintah;
6.    Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh anggota TNI/POLRI maupun kelompok sipil bersenjata;
7.    Membuka ruang yang seluas–luasnya bagi jurnalis, peneliti, aktivis dan organisasi internasional untuk masuk ke Papua;
8.    Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh Papua;
9.    Penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah;
10.    Pemerataan dan perbaikan sektor pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu – ibu hamil di daerah – daerah terpencil di Papua;
11.    Perbaikan dan pemerataan sektor pendidikan, terutama pendidikan dasar di seluruh Papua;
12.    Pengakuan terhadap hutan adat sebagai milik rakyat di tanah Papua.
13.    Memberikan Jaminan akan hak demokratik rakyat Papua yang seluas-luasnya untuk berkumpul, berorganisasi, berekspresi, berideologi seperti yang dijamin oleh konstitusi”
14.    Memastikan adanya akuntabilitas dan kordinasi operasi keamanan di Papua

Jakarta, 17 Oktober 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia [ELSHAM] Papua, Nasional Papua Solidaritas [Napas], Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], Komite Persiapan Federasi Mahasiswa Kerakyatan (KP-FMK)  dan Biro Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan [KPKC] Sinode GKI di Tanah Papua, Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM di Papua.

Sumber : Jubi

»»  read more

Si Miskin Pencuri Emas Papua

Ilustrasi Emas Batangan. (Doc.Jubi)
Abepura, Jubi—“Surga kecil yang jatuh ke bumi….,”tulis Frangky Syahilatua dalam syair lagunya yang berjudul ‘Aku Papua’ yang dipopulerkan Edo Kondologit, penyanyi asli Papua dari wilayah kepala burung, Sorong, Papua.

Julukan Frangky itu memang satu gambaran komplet realitas Papua. Papua penuh susu dan madu yang memberikan kehidupan. Alam yang indah, hutan dan biota laut yang kaya, budaya dan bahasa yang beragam menjadi satu, milik manusia “Hitam kulit, keriting rambut,” tulis Frangky, ras Melanesia.
Surga kecil tidak hanya menggambarkan kekayaan alam dan budaya yang terlihat, melainkan juga satu gambaran kecil dari yang tidak terlihat. Banyak yang terkubur dalam daratan luas dari Sorong (West Papua) sampai Samarai (Papua New Guinea). Batuan bahan tambang dan mineral tersimpang di perut bumi Papua.
Kata para ahli, yang pasti Papua mengandung emas, tembaga, uranium, gas bumi dan minyak bumi triliunan barel. Masa habisnya mencapai puluhan tahun atau bisa mencapai ratusan tahun nanti. Orang awam sulit memprediksinya.
Kita memang sulit mematok waktu masa ekplorasi kekyaan alam Papua. Namun,  kontrak karya Freeport bisa menjadi ukuran masa habisnya. Kita ingat kontrak karya pertama 1967 hingga 2022,  namun Freeport telah memperpajang kontrak dengan pemerintah Indonesia hingga 2042.
Kekayaan alam Papua yang berlimpah telah menjadi pengetahuan publik. Ahmad Dhani, musisi Indonesia dan kawan-kawan tim juri, menjuluki suara Nowela Auparay, kontestan Indonesia Idol 2014  sebagai  “Suara Uranium dari Papua, dan Suara Emas dari Jayapura”. Begitulah para selebrita Indonesaia mengagumi alam Papua.
Nilai emas Papua itu tidak akan pernah lenyap kecuali barang habis pakai. Gas bumi, minyak bumi dan barang mudah karat atau habis pakai, misalnya. Di mana pun dan sampai kapan pun, emas Papua tetaplah emas Papua.  Walaupun terkubur dalam lumpur, air dan feses sekalipun tetaplah nilai emas. Emas adalah emas.
A.Riawan Amin dalam bukunya yang berjudul Satanic Finance True Conpirancies menulis “Ia (emas) tidak bisa diubah dengan bahan kimia lain, emas tidak berpengaruh dengan air dan udara. Emas tidak berkarat,”ungkapnya tegas.
Nilai emas yang tidak akan pernah lenyap itu menjadi incaran para pencuri dan perampok kekayaan alam kaum pribumi di seluruh dunia. Orang yang tidak memilik harta karun emas, alias pencuri sangat iri melihat emas, uranium, tembaga, minyak dan gas alam orang-orang pribumi yang lemah. Mereka menemukan diri mereka tidak mampu masuk ke dalam batasan-batasan wilayah orang-orang pribumi, termasuk di Papua.
Karena itu, Fredrik Nietzhe, dalam buku Genealogi Moral mengungkapkan, orang-orang yang tamak itu menciptakan bedil, hukum dan uang yang mampu menghipnotis, mengikis kekuasaan dan mengelabui pemilik harta karung emas dan uranium. Itulah yang dilakukan negara-negara besar di dunia.
Kita lihat saja, negara-negara membangun kekuatan hukum, finansial dan militer. Kita lihat mereka menciptakan uang kertas dengan alasan gampang dan budah dibawa-bawa dalam urusan pasar. Negara-negara Eropa meciptakan Euro. Amerika dengan kekuatannya menciptakan dolarnya yang menjadi ukuran pasar hampir seluruh negera di dunia, dan Indonesia menciptakan rupiah.
Uang yang mereka ciptakan itu lambat laut menjadi bukti penipuan dalam pencurian kekayaan alam masyarakat yang mereka datangi dan jajahi. “Lambat laun kami jadikan (uang) alat untuk explorasi….kami hanya datang dengan modal mensin cetak uang tapi akhirnya bisa menguasai hampir semua property dan kekayaan masyarakat,”Riawan Amin menguraikan manfaat finansial.
Belanda, Amerika dan Indonesia masuk ke Papua hanya dengan modal kekuatan militer, mesin dan sistem.Mereka menerapkan sistem demokrasi dan keadilan dan mengkampanyekan Hak Asasi Manusia. Mereka menerikan HAM tetapi pelanggaran hak orang Papua mereka abaikan. Mereka malah tawarkan solusi perang dan kematian menyebabkan bangsa-bangsa pribumi pemilik harta karung takluk dan mengakui penipuan.
Ketika warga pribumi tunduk dibawa kekuatan militer, alat manipulasi kepemilikan mereka hamburkan. Mereka menghamburkan potongan kertas yang tidak bernilai kepada pemilik emas. Orang Papua gengngam kertas Amerika, Eropa, Indonesia dan melepaskan ribuan lahan harta karung, emas dan tembaga dari genggaman.
Penipu masuk membabat habis hutan, membawa kayu dan mengeruk isi perut bumi dan biota laut. Ribuan ton Emas, tembaga, ribuan barel minyak dan gas tiap hari, penipu bawa ke negerinya, kepada koleganya. Mereka menimbun kekayaan dan membangun gedung-gedung pencakar langit. Simbol kekuasaan dan kekayaan mereka bangun.
Penipu menari-nari, berpesta pora dan menunjukan kekuasaan kepada dunia. Amerika menjadi negara adikuasa atau polusi dunia dengan peralatan cangih dibangun dari hasil pengerukan harta karung bangsa-bangsa di dunia. Indonesia membangun Jakarta, membangun satu kerja sama dengan Amerika berkat kontrak Freeport.
Amerika dan Indonesaia saling mengamankan kepentingan dengan mengadaikan alam Papua. Kita menyaksikan sendiri, di sela-sela itu, orang Papua, pemilik harta karung emas, tidak menerima yang baik, menikmati kebahagiaan dan kedamaian. Orang Papua hanya tertipu dan menerima remah-remahhasil kekayaan alamnya, menerima penderitaan. Simbol penindasan dan penjajahan.
Orang Papua yang menjadi karyawan sekalipun menerima siksaan dan membangun gubuk-gubuk penderitaan. Mereka mengabiskan waktu dan tenaga menghasilkan ribuan ton emas, ribuan dolar dan kebahagiaan pencuri yang penipu. Demi itu, mereka merelakan waktu rekreasi, meninggalkan keluarga berminggu-minggu hingga berbulan-bulan lamanya.
Orang Papua, yang berdiam di lokasi sekitar, yang bukan karyawan pun, menjadi bagian dari korban. Mereka hanya membangun gubuk, penderitaan, pikir dan pikir atas tuduhan yang dilimpahkan kepada mereka, seperti Organisasi Papua Merdeka hingga separatis. Mereka memikirkan perusakan alam, pencemaran tanah dan air akibat limbah perusahaan. Hidup mereka makin terancam. Pikiran menguras energi habis hanya untuk berpikir bagaimana harus keluar dari ancaman itu.
Mereka pikir mungkin pemberontakan bersenjata. “Saya memberontak maka saya ada,”kata Albert Camus, jurnalis dan filsuf Prancis. Mereka melakukan pemberontakan dengan emosia merebut kembali kekayaan alamnya, namun, pemberontakan mereka hanyalah sarana kebahagian, menguntungkan yang mengamankan lokasi perusahaan. Dana pengamanan makin menumpuk, korban terus berjatuhan. Penghabisan warga pemilik dan penguasan wilayah harta karung terus bertambah dari waktu ke waktu.
Masa penghabisan manusia. Orang Papua, mungkin, kini, ada dalam posisi frustrasi, gila-gilaan dalam permainan kepentingan penipu profesional dunia, menanti kematian yang menjemput di dusun-dusun dan gubuk-gubuk di pingiran kota dan di kampung-kampung. Kalau pasrah, tidak sadar dengan penipuan, memikirkan kebenaran adalah penipuan hari ini, hilang sudah harapan hidup orang Papua di negeri sendiri.
Apakah memang harus menerima penipuan dan pencurian? Ataukah lebih baik memilih perlawanan bermartabat, dialog, menghindari penipuan, penguasaan, pencurian dan penghabisan? (Mawel Benny)

Sumber: Jubi
»»  read more

Warga Long Apari: Jika Indonesia Terus Kucilkan, Kami akan Pasang Bendera Malaysia

Mahakam Ulu – Sepuluh desa di Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim), mengancam akan bergabung dengan Negara Malaysia. Pasalnya, sepuluh desa yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia itu, merasa dikucilkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Pusat.
Dikatakan Batoq Laga, Kepala Desa Long Penaneh I, Long Apari, masyarakat Long Apari tidak pernah mendapat keadilan dari pemerintah Indonesia. Sehingga, dalam waktu dekat pihaknya akan memasang bendera Malaysia di Kecamatan Long Apari.
Long Penaneh

“Kami akan memasang bendera Malaysia, jika kami terus dikucilkan oleh Pemerintah Indonesia. Kami tidak pernah diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia, jangankan insfratruktur, komunikasi saja kami tidak bisa. Kami punya HP, tapi gunanya hanya untuk pamer, dan mendengar lagu,” kata dia, (17/10/2014).
Dijelaskan Batoq, perekonomian di Long Apari tidak berputar. Batoq juga mengeluhkan masalah bahan pangan di Long Apari. Menurut dia, satu karung beras seberat 25 Kg, dibandrol seharga Rp 600 ribu.
“Beras sudah Rp 600 ribu, bensin sudah Rp 25 ribu. Semua serba mahal, semua karena insfratruktur yang menghambat perekomian kami,” ujarnya. Karena keterbatasan itu, semua Kepala Desa di Kecamatan Long Apari, berulang kali meminta keadilan dari Pemerintah. Tidak hanya Pemerintah Provinsi Kaltim, tapi juga Pemerintah Indonesia.
“Kami sudah ke mana-mana, mulai dari pembicaraan dengan Pemprov Kaltim hingga ke Pemerintah Pusat. Tapi hasilnya nihil, kami masih saja dikucilkan,” ketusnya. Sehingga, kata dia, jika Pemerintah Indonesia tidak memberi keadilan dan kesejahteraan, dipastikan 10 desa di Kecamatan Long Apari akan memasang Bendera Malaysia.
“Terutama di salah satu tower yang dibangun pemerintah, ada tower tapi tidak ada fungsinya. Tower telekomunikasi dibangun sejak tahun 2012, tapi hingga sekarang, Hp kami tidak bisa dipakai menelpon. Jika kami bergabung dengan Malaysia, pasti bukan hanya telekomunikasi saja yang akan dipasang, tapi insfrastruktur pun akan lancar, selancar perekonomian Malaysia,” pungkasnya.

Sumber : Tribunnews.com,
»»  read more

Panji Nusantara Demi Minta Pelantikan Jokowi - JK Ditunda

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA -Meski pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla tinggal menunggu waktu, tapi masih ada sebagian elemen masyarakat yang meminta penundaan pelantikan tersebut.
surya/wiwit purwanto
TUNDA PELANTIKAN - Majelis Kebangsaan Jiwa Nusantara (Panji Nusantara) memakai kaos hitam hitam berunjuk rasa di depan Makodam V Brawijaya, Jumat (17/10/2014).

Mereka adalah massa yang tergabung dalam Majelis Kebangsaan Jiwa Nusantara (Panji Nusantara). Memakai kaos hitam hitam, massa berunjuk rasa di depan Makodam V Brawijaya, dengan penjagaan ketat aparat gabungan TNI - Polri, mereka menyampaikan aspirasi di lapangan sisi Selatan Makodam.
"Kami sebagai elemen Bangsa Indonesia meminta kepada yang terhormat MPR RI, untuk menunda sidang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla," teriak seorang pengunjuk rasa.
Sejumlah alasan penundaan pelantikan Presiden ini dikemukakan oleh Panji Nusantara, diantaranya terkait isu proposal Jokowi, yang diduga sebagai bentuk komitmen Jokowi kepada rakyat Papua mengadakan referendum dan keluar dari NKRI.
"Kami meminta kepada TNI untuk menjaga NKRI, NKRI harga mati," kata M Zahdi, Korlap Panji Nusantara.
Menurutnya, adanya isu tersebut membuat masyarakat resah, pihaknya tidak ingin NKRI menjadi pecah. "NKRI adalah harga mati," teriak orator.
Usai berorasi perwakilan Panji Nusantara memberikan pernyataan sikap kepada perwakilan TNI yang diterima Kapendam V Brawijaya Kolonel (Arh) Totok Sugiarto.Rencananya setelah menyampaikan aspirasi di depan Kodam, massa akan berkeliling untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada khalayak ramai.

Sumber : Tribun
»»  read more

Friday, October 10, 2014

Jokowi kirim proposal referendum untuk Papua?

JAKARTA – Muncul isu adanya proposal referendum Papua yang dikirim pemerintah Australia dan proposal itu sudah dibahas sebuah konferensi di Melbourne, Australia tak ayal mengagetkan kalanga DPR RI.
Front Pelopor membeberkan fakta bahwa Jokowi telah mengirim proposal referendum Papua ke Australia dalam pemaparan di depan pimpinan DPR RI./*ist

DPR akan mempelajarinya termasuk pernyataan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis yang akan memisahkan diri dengan NKRI.
“Soal isu proposal referendum Papua itu masalah yang sangat sensitif. Kalau benar tentu sangat mengejutkan kita semua. Makanya DPR akan mempelajarinya lebih lanjut,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (09/10/2014) ketika menerima Front Pelopor yang dipimpin Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas serta Progres 98.
Soal isu proposal referendum Papua itu dibeberkan dalam Sri Bintang Pamungkas saat menyampaikan petisi rakyat kepada Wakil Ketua DPR.
Sri Bintang mengatakan pada tanggal 18-19 September 2014 lalu ada rapat atau konferensi di Melbourne, Australia sebagaimana halnya menjelang Timor Timur merdeka dari Indonesia.
“Sebagai pembicara dalam konferensi itu ada Kiki Syahnarki, seorang mayor jenderal, Kin Siburi dari King University Melbourne. Bahwa Jokowi telah mengirim proposal referendum Papua, dan kalau terjadi krisis seperti di Timtim, Australia siap masuk,” kata Sri Bintang.@salsa

Sumber : JURNAL3.COM
»»  read more

Thursday, October 9, 2014

Tuntutan Referendum Catalonia Semakin Kuat

Pemerintah daerah Catalonia akan mengadakan pertemuan pada 15 Oktober mendatang terkait dengan apakah perlu ada langkah referendum untuk berpisah dari Spanyol. Meski permohohan referendum ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol, warga Catalonia masih bermimpi untuk merdeka.

Dikutip dari Reuters, Senin, 6 Oktober 2014, sempat ada rencana untuk mengadakan referendum pada 7 atau 8 November mendatang. Pemimpin Catalonia mendapatkan dorongan dari warga setelah Skotlandia mengajukan kemerdekaan pada Inggris Raya, meski tujuan untuk berpisah tidak disetujui mayoritas warga. (Baca: Catalonia Merdeka, Barcelona Didepak dari La Liga)

"Kami belum bisa memastikan kapan akan melakukan referendum, entah 7 atau 8 November," kata juru bicara pemerintah Catalan, Francesc Homs.

Catalonia adalah wilayah timur laut Spanyol dengan populasi mencapai 7,5 juta orang. Wilayah ini menyumbang sekitar seperlima dari pemasukan ekonomi di Spanyol.

Pemimpin Catalonia, Artus Mas, terus mendapat tekanan dari pendukung pro-kemerdekaan radikal. Mereka meminta agar Mas menentang keputusan pemerintah Madrid dan mendesak pelaksaan refedendum. (Baca: Pemimpin Catalunya Tak Terima Referendum Ditunda)

Sesuai dengan keputusan sidang beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menunda referendum yang awalnya direncanakan pada akhir September lalu. Namun, warga Catalan terus berkampanye untuk mengadakan referendum.
RINDU P. HESTYA | REUTERS

Sumber : Tempo
»»  read more

Thursday, October 2, 2014

Selamat Jalan Kawan

Alm. Oto Parianus Kudiai
Sungguh Tak Menyangka
Mendengar Beritamu Kawan
Kau Telah Pergi Tinggalkan Semua
Semangat Didalam Perjuangan Pembebasan DanCanda Tawamu
Tak Kan Pernah Hilang

Akan Selalu Kami Kenangkan



Selamat Jalan Kawan

Mungkin Sudahlah Takdir

Selamat Jalan Kawan

Pergilah Dengan Tenang

Kembali Kepada-Nya



Lihat video lagu :

Download Mp3 : Selamat Jalan Kawan.Mp3

------------------*******-----------------
»»  read more

Australia Kembali Obok-obok Kedaulatan Hukum Indonesia

Kedaulatan hukum indonesia diobok-obok Australia, bukan hal baru. Sudah sangat sering terjadi. Indonesia pernah menarik Dubesnya dari Australia sebagai reaksi atas ulah Aussie ini. Yang terakhir ini, ada kaitannya dengan dua jurnalis Prancis yaitu Robert Charles Dandois dan Valentina Burrot yang pada Agustus lalu tertangkap di Wamena. Dalam pemeriksaan, mereka ternyata masuk ke Papua secara ilegal.  Karenanya  saat ini mereka sedang menjalani proses hukum di Polda Papua.
1412238191197819892
Jurnalis SBS TV Australia sedang mewawancarai Menlu RI pada Mei 2014. (sumber: Youtube)
Kedua jurnalis Prancis itu ketahuan melakukan peliputan di Papua dengan menggunakan visa turis. Dalam kamera video mereka ditemukan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh OPM. Pada saat ditangkap di Wamena pada tanggal 6 Agustus 2014, kedua wartawan asing tersebut sedang dibonceng motor oleh dua orang anggota OPM yang menjadi DPO Polda Papua.
Pemerintah Prancis sudah mengklarifikasi bahwa kedua jurnalis itu benar-benar berprofesi sebagai jurnalis. Tetapi toh, pelanggaran sudah terjadi sehingga kedua harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Kedua warga negara Prancis itu melanggar UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 122 huruf a tentang penyalahgunaan izin tinggal. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Pemerintah Prancis bisa menerima sanksi hukum itu, dan kedua jurnalis tersebut sudah menyampaikan permohonan maaf tertulis pada pemerintah Indonesia. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya Aristo Pangaribuan. Menurut Aristo, kliennya berjanji tidak menggunakan informasi apapun yang mereka peroleh di Papua dan bahwa mereka tidak melakukan liputan yang berbau propaganda.
Uniknya, Prancis tidak lagi mempermasalahkannya, tetapi malah Australia yang brisik. Media Australia, Sidney Morning Herald hari ini menulis, bahwa Kantor Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop secara ekspilisit mendukung kelompok Senat yang menuding penahanan wartawan Prancis di Papua Barat adalah tindakan yang mengusik kebebasan pers. Bahwa kebebasan pers di Papua Barat telah dibatasi ketat oleh pemerintah Indonesia.
Kelompok senat yang dimaksud adalah kelompoknya Richard Di Natale dan Bob Brown, tokoh dari Green Party yang selama ini gencar mendukung gerakan separatisme di Papua. Tokoh yang satu ini pernah menginisisi pembentukan Kaukus Parlemen untuk Papua Barat (International Parliament for West Papua / IPWP) kawasan Asia Pasifik yang diluncurkan di Canberra tanggal 24 Februari 2011. IPWP menjadi wadah bagi anggota parlemen dari berbagai negara di Asia Pasifik untuk mensuport gerakan Papua merdeka. Anggotanya antara lain Powes Parkop dari PNG, Rahl Regenvanu (Vanuatu), Chaterine Delahunty (New Zeland).
Persoalannya, kebebasan pers dan pelanggaran aturan keimigrasian itu adalah dua hal yang berbeda secara substantif. Kenapa dicampur adukkan? Apakah seorang jurnalis atas nama kebebasan pers boleh menabrak aturan keimigrasian di semua negara? Tentu tidak. Prinsip ini berlaku umum di negara manapun di muka bumi ini. Persoalan ini erat kaitannya dengan kedaulatan hukum sebuah negara yang harus dihormati oleh negara lain. Jika jurnalis dari Indonesia mau melakukan peliputan ke Australia, harus mengajukan visa, mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara itu, dst. Artinya, negara Australia juga punya kedaulatan hukum yang mesti dan harus dihormati oleh oleh bangsa lain. Begitupun sebaliknya.
Contohnya bulan Mei 2014 seorang jurnalis Australia bernama Mark Davis dari SBS TV ingin meliput di Papua. Ia mengajukan visa dan mendapatkannya dari Pemerintah Indonesia. Lalu ia ke Papua selama k.l. seminggu, dan menayangkan hasil liputannya di media yang mengirimkannya ke Papua serta menjamin kebenaran profesinya. Hasil liputan Mark Davis itu berjudul ‘West Papua’s New Dawn’. Suatu bukti bahwa Pemerintah Indonesia menghormati kebebasan pers dan menghargai tugas para jurnalis, termasuk jurnalis asing yang mau ke Papua. Tetapi tolong hormati juga hukum yang berlaku di negeri ini.
Pemerintah Prancis sangat memahami tindakan Pemerintah Indonesia, demi tegaknya kedaulatan hukum negara ini. Apalagi prinsip ‘kedaulatan hukum’ itu pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli kenegaraan berkebangsaan Prancis Jeans Bodin (1539-1596). Ajarannya mengatakan bahwa kedaulatan adalah atribut sebuah negara, dan menjadi ciri khusus dari negara.
Bahwa kelompok senat Australia itu merasa prihatin dengan dua wartawan Prancis yang ditahan, tentu boleh-boleh saja. Bahkan para jurnalis di Indonesia pun lebih prihatin dari kelompok senat Australia atas dasar solidaritas rekan-rekan seprofesi. Tapi soal pelanggaran hukum, ada sanksinya. Tidak bisa diselesaikan dengan aksi solidaritas. Karena Indonesia ini adalah sebuah negara yang berdaulat, tanpa adanya kedaulatan hukum, kata jeans Bodin dari Prancis tadi, Indonesia akan kehilangan atributnya sebagai sebuah negara yang sama dan sejajar dengan negara Australia.

Gerry Setiawan, Internasionalisasi Isu Papua, Aktor, Modus, Motif, Antara Publishing, Jakarta, 2013, hal 209
Yudha Bhakti, Perkembangan Arti Kedaulatan Negara dalam Praktek Internasional, Makalah pada Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 1981, hal 3, sebagaimana dikutip FX. Adji Samekto, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009, hal 49.

Sumber : Kompasiana
»»  read more

www.Youtube.com

www.Youtube.com
Lihat Video Di Youtube