Kita Terbagi Karena Letak Tetapi Satu Dalam Tujuan. Terus Bergerak Sampai Papua Merdeka! Selamat memperingati, 52 Tahun Deklarasi Niat Kemerdekaan Negara Papua Barat. 1 Desember 1961 - 1 Desember 2013
Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Di Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda Pada Perjuangan, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Mari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme

Tuesday, April 22, 2014

PERBATASAN DIBUKA, PNG MINTA WARTAWAN LEBIH SENSITIF

 Aparat keamanan RI dan PNG berkoordinasi (Jubi/Indrayasi)
Aparat keamanan RI dan PNG berkoordinasi (Jubi/Indrayasi)

Jayapura, 20/4 (Jubi) – Kepala Staf Pertahanan Papua New Guinea (PNG) yang berbasis di Vanimo, Peter Waiaki meminta wartawan agar lebih senstif dan berhati-hati memberitakan masalah perbatasan Indonesia dan PNG.
“Isu sensitif tersebut (perbatasan-red) harus dilaporkan dengan hati-hati, karena menempatkan kehidupan masyarakat sipil dalam bahaya.” kata Waiaki, Rabu (16/4) lalu.
Waiaki mendorong para wartawan untuk mengkonfirmasi laporan mereka dengan pihak berwenang, sebelum merilis laporan mereka.
Pernyataan Waiaki ini disampaikan saat pihaknya melarang sekitar 50 warga Vanimo memasuki perbatasan RI-PNG di Wutung, Rabu lalu. Meskipun pada akhirnya menyatakan perbatasan RI-PNG terbuka lagi, setelah ditutup beberapa hari, Waiaki belum bisa menjamin keselamatan warga PNG yang beraktifitas di perbatasan.
Seperti dilansir EMTV, Rabu (16/4) Pejabat Perbatasan RI dan PNG melakukan pertemuan di wilayah netral perbatasan RI-PNG. Pertemuan ini kemudian dilanjutkan di wilayah Indonesia dengan kawalan militer. Masing-masing pihak diwakili oleh delegasi dari kedua provinsi perbatasan, personil militer dan konsul yang mewakili kedua negara. Pertemuan ini tidak membahas insiden kontak tembak yang terjadi antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan Indonesia tanggal 5 April lalu namun difokuskan pada pembukaan kembali perbatasan kedua negara dan keamanan warga sipil.
“Keamanan warga sipil PNG pergi ke batas untuk perdagangan dijamin,” kata Kepala Badan Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri Provinsi Papua, Susana Wanggai.
Susana juga meminta kerjasama aparat keamanan PNG. Jika aparat keamanan PNG menemukan elemen perjuangan kemerdekaan Papua Barat di wilayah PNG, ia minta diserahkan ke pihak Indonesia untuk ditangani sesuai hukum Indonesia.
Pertemuan ini kemudian diakhiri dengan pembukaan perbatasan kedua negara oleh Penjabat Wakil Gubernur Provinsi Sandaun Paul Negai.
“PNG memahami bahwa Papua Barat adalah bagian integral dari Indonesia. Kami ingin Indonesia memperketat militer Indonesia yang ada karena proyek pengembangan Otoritas Perbatasan saat ini sedang dibangun di sisi PNG.” ujar Negai. (Jubi/Victor Mambor)
»»  read more

Friday, April 18, 2014

BUKAN HOAX, FOTO PENYIKSAAN OLEH OKNUM POLISI

 FOTO PENYIKSAAN OLEH OKNUM POLISI YANG BEREDAR DI MEDIA SOSIAL,

Mereka dijajarkan dalam selokan dan ditonton oleh beberapa oknum polisi bersama warga. 

 Menjelang pidato PM Vanuatu, Moana Carcases Kalosil, dalam sidang Dewan HAM PBB awal Maret lalu, beredar sebuah foto yang menggambarkan beberapa warga asli Papua dibaringkan dalam selokan dan ditonton oleh beberapa polisi serta masyarakat lainnya. Foto ini tidak terlalu dihiraukan oleh media massa lokal maupun nasional karena tidak memberikan informasi yang jelas tentang lokasi, waktu kejadian hingga peristiwa apa yang sedang terjadi dalam foto tersebut.
Belakangan, diketahui foto tersebut adalah foto Meki Elosak, Wiki Meage, Obeth Kosay dan Oscar Hilago di Yalengga pada tahun 2010 saat ditangkap oleh polisi atas tuduhan makar.
Anum Siregar, Direktris AlDP, seperti dikutip dari website AlDP (17/4) mengakui bahwa foto yang beredar di jejaring sosial Facebook tersebut adalah foto dari empat orang kliennya, Meki Elosak, Wiki Meage, Obeth Kosay dan Oscar Holago.
“Meki Elosak mengakui kejadian penyiksaan yang mereka alami, dia cerita secara detail,  benar bukan hoax,” jelas Anum Siregar.
“Mereka mengalami penyiksaan namun tidak terungkap.” tambah Anum.
Menurut Anum, Polres Jayawijaya melalui Surat Perintah Tugas nomor : Sprin/01/III/2014/Sipropam telah menugaskan 6 orang anggotanya untuk melakukan Penyelidikan dan Pemeriksaan terhadap Meki Elosak dan Wiki Meage.
“Kita menyambut baik kalau polisi kemudian merespon itu tapi jangan karena gambarnya muncul di media sosial jadi direspon, kalau tidak muncul?” tanya Anum.
Lanjutnya lagi, meskipun pelakunya adalah oknum, kalau terus menerus terjadi bisa merusak citra institusi kepolisian. Walaupun pelakunya cuma satu, tapi terlihat ada beberapa polisi lainnya dan ada yang memotret juga, ini malah mempersulit membedakan antara oknum dan institusi.
Peristiwa ini terjadi di Yalengga pada bulan Oktober tahun 2010. Saat itu, ada sembilan orang warga Jayawijaya yang sedang menuju pemakaman keluarga mereka. Namun mereka ditangkap oleh polisi sebelum mereka mencapai tempat pemakaman tersebut dan dituduh terlibat dengan Tentara Revolusioner Papua Barat. Mereka kemudian dipidana dengan hukuman 8 tahun dengan tuduhan melakukan makar. Selain Meki Elosak, Wiki Meage, Obeth Kosay dan Oscar Hilago lima orang lainnya adalah Meki Tabuni, Ali Jikwa, Peres Tabuni, Wombi Tabuni, Toebaga Kilungga.
Dalam catatan Jubi, November 2010, saat itu I Gede Sumerta Jaya yang menjabat Kapolres Jayawijaya, membenarkan penangkapan tersebut. I Gede mengatakan sembilan orang ini adalah anggota  “Tentara Revolusi Papua Barat”. Penangkapan dilakukan karena ditengah perjalanan sembilan warga tersebut mengibarkan bendera bintang kejora di sekitar Kampung Yalengga. Dengan demikian aparat kemanan (polisi) menyita bendera dan mengamankan mereka.
I Gede juga membantah kalau ada penyiksaan terhadap mereka.
“Tidak ada penyiksaan dari polisi, sebab mereka ditangkap lalu ditahan baik-baik di Polresta Jayawijaya,” ujarnya.
Kepolisian Daerah Papua, melalui Kabidhumas mengatakan belum mengetahui siapa yang memotret dan menyebarkan foto tersebut.
“Kalau yang motret saya tidak tahu. Siapa yang upload juga kita belum tahu. Tapi itu bukan pembantaian tetapi masalah pengibaran bendera. Para tersangkanya sudah di lapas Wamena.” kata Kabidhumas Polda Papua, AKBP. Sulistyo Pudjo saat dikonfirmasi (18/4). (Jubi/Victor Mambor)
»»  read more

Wednesday, April 2, 2014

PEMILU INDONESIA & MASA DEPAN PAPUA (Opini)

Ist/Ft by SCK
Berbagai macam partai yang ada di wilayah Papua terus melakukan berbagai aksi dan kegiatan dalam meraih simpati masyarakat agar dapat memilih mereka pada saat tanggal 9 April nanti. Sekian banyak partai yang ada bahkan dengan terbuka dan berani menyatakan berbagai hal yang menurut mereka lebih baik. Belajar dari pengalaman yang terjadi, jika harus memilih pilihlah yang sesuai. Berbagai poster dan spanduk tertempel didinding-dinding, tembok-tembok, jalan-jalan utama menghiasi berbagai sudut kota. Tiang-tiang bendera berbagai partai yang siap berkompetisi juga ada. Tempat-tempat umum yang mudah dilihat oleh masyarkat yang lalu lalang, seperti contoh meja-meja jualan pasar pun tak luput dari pemasangan stiker-stiker. 
 Yah itulah sedikit suasana pemiliu Indonesia dikota kecil kami. Pemilu republic Indonesia, pemilu legislative dstnya. 

Sesuai hasil Kongres Rakyat Papua-III (KRP-3) yang mana telah secara tegas menyatakan keberadaan dan memulihkan kemerdekaan bangsa dan Negara Papua Barat di negeri Papua Barat. Maka hingga saat ini lapisan basis perjuangan dari masyarakat yang tetap digaris perjuangan itu masih berjalan dengan keyakinan itu. Kami diwilayah bomberay, secara umum menghargai hak demokrasi dan pesta demokrasi dari warga Negara Indonesia yang masih berada diwilayah Negara kami.
Dalam kampanye beberapa partai Indonesia yang saya ikuti, ada beberapa hal kadang disinggung terkait masa depan Papua, bahkan dengan alasan ketertinggalan ekonomi, ketertingalan dibidang pendidikan dan juga tingkat kesehatan yang masih rendah, kemudian menjadi dasar mereka untuk maju dan siap ketika dipilih oleh rakyat mereka akan memperjuangkan hal-hal yang kurang tadi.
Selain itu dalam mengikuti beberapa kampanye ini tak ada yang sedikitpun menyinggung soal masa depan papua dalam bingkai Negara Papua sendiri, malah semua tetap  terpaku pada cara kampanye klasik dimana tetap memberikan janji atau harapan-harapan kepada massa simpatisan yang hadir.

Pilihan Sulit, Boikot atau Memilih
Dibeberapa kampung basis yang sering terlibat dan aktif dalam aksi-aksi jalanan berada pada pilihan yang terasa berat. Secara perjuangan kemerdekaan sudah tentu demi hal itu kita harus abaikan keterlibatan dalam pemilu bahkan tak menggunakan hak suara itu. Tetapi dari sisi lain, calon-calon legislative yang ada, bukan orang lain, mereka juga bagian dari keluarga, ada teman, ada kenalan dan ada juga yang sering menjadi orang-orang dekat dalam beberapa hal lain. Lalu Sikap dan langkah yang tepat dalam situasi ini  apa yang harus dilakukan.
Menyimak kembali dari pernyataan bapak Presiden Forkorus Yaboisembut, Perdana Menteri Edison Waromi  dan juga tokoh perjuangan Fillep Karma tentang pemilu yang direkam oleh salah satu aktivis pendukung Papua Merdeka  dari Penjara Abepura, alangkah baiknya dari awal orang Papua tidak mencalonkan diri sehingga rakyat Papua pun tidak memilih karena ketiadaan calon dari orang Papua. Namun sudah terlambat karena ada sekian banyak calon orang Papua baik ditingkat DPRD, PROPINSI Hingga Pusat.

Masa Depan Papua
Masa depan Papua ada ditangan orang Papua sendiri, masa depan papua tidak terlepas begitu saja dari belenggu penjajahan, bangsa Papua harus bangkit untuk berbuat bagi rakyat dan bangsanya sendiri. Kampanye boleh jalan dengan berbagai slogan tetapi perjuangan kita tetap pada slogan utama kita yang
PAPUA MERDEKA. Yah Papua merdeka merupakan masa depan orang Papua, kesejahteraan yang merata, keadilan, berbagai hal lain dapat diatur sesuai dengan daerah masing-masing, bukan dengan satu pusat yang kemudian mengatur sekian banyak cabang. Masa depan orang Papua tak akan ada selama masih tetap bersama dengan bangsa ini. Lihat saja ketika bicara tentang Papua Merdeka, kita dianggap dan dicap sebagai pemberontak, teroris dan sebagainya, bukankah ini fakta sejarah yang diperjuangkan ?
jika benar Papua itu Indonesia mengapa? indonesia tak berani untuk memulai sebuah perundingan untuk kembali membicarakan dan meluruskan sejarah Papua, agar ada kejelasan pasti untuk masa depan Papua bersama Indonesia.
Bagi kami, hanya satu solusi yang harus diperhatikan dan berani untuk dibuat oleh Indonesia demi terciptanya perdamaian dan juga sebagai penentu masa depan Papua, persoalan Papua yang telah memakan waktu lama ini agar segera diselesaikan. Dan usulan serta tuntutan yang utama adalah Penetuan Nasib Sendiri (PH)



»»  read more

Saturday, February 22, 2014

Utang Tidak Produktif, Lonceng Kematian Bangsa Indonesia


Utang Tidak Produktif, Lonceng Kematian Bangsa Indonesia : aktual.co
Utang Indonesia (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)
Jakarta, Aktual.co — Utang yang dilakukan pemerintah selama ini sangat tidak produktif. Inilah yang membuat Indonesia berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Terlebih di tengah kondisi keseimbangan primer yang selama tahun 2013 mencapai Rp96 triliun. Demikian dikatakan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati.

"Ini kan alarm kematian. Utang Indonesia tidak produktif karena digunakan hanya untuk membiayai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)," ujarnya ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/2).

Selain itu, dia juga memperingatkan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mewaspadai tingginya debt service ratio (DSR) yang pada triwulan IV tahun 2013 angkanya menembus 52,7 persen. Dengan angka sebesar itu, menurutnya sangat rentan terhadap nilai tukar.

"Jika ada fluktuasi nilai tukar sangat berbahaya. Terlebih nilai tukar masih fluktuatif karena masih adanya defisit neraca perdagangan," ungkapnya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatatkan debt service ratio (DSR) pada triwulan IV tahun 2013 sebesar 52,7 persen. Angka ini melonjak  tinggi dibandingkan tahun 2012 yang besarnya mencapai 34,95 persen. 
Ismed Eka Kusuma -
Sumber : Aktual.Co
»»  read more

Monday, February 17, 2014

Students - Rally for Culture and Democracy in Jayapura City

Rally antraksi kebudayaan rakyat Papua Barat di kota Jayapura dilarang pihak kepolisian negara Indonesia. Meskipun beberapa jam sempat terjadi negosiasi diantara para organiser rally dan pihak kepolisian Indonesia namun pada akhirnya tak dijinkan oleh pemerintah Indonesia untuk kelangsungan jalannya rally cinta budaya dan hak berdemokrasi ditempat terbuka. 
Alfred Kapisa, salah satu organiser dari pergerakan gabungan pemuda pelajar mahasiswa/i cinta budaya Melanesia mengatakan bahwa walaupun aksi rally hari ini hanyalah antraksi budaya rakyat Papua Barat namun apa yang terus terjadi dan dialami oleh rakyat Papua Barat setiap saat adalah hak berdemokrasi kami, rakyat Papua Barat terus-menerus dibungkam oleh pihak militer Indonesia dan sangat jelas, ruang demokrasi rakyat Papua Barat terus dibunuh oleh pihak pemerintah Indonesia.Hal ini terbukti dari negosiasi kami dengan pihak kepolisian hari ini, kami rakyat Papua Barat dilarang dan disuruh paksa untuk tidak melanjutkan long march/rally. Tampak photos, pihak kepolisian dengan kelengkapan persenjataan modern TNI POLRI memblokir jalannya rally. 
Laporan photo oleh Marthen Manggaprouw, salah satu aktifist Pro Demokrasi rakyat Papua Barat - Melanesia.
























Sumber : Album Photo's Fb
»»  read more

Friday, February 7, 2014

Izzy Brown : Interview Tapol Di Penjara Abepura

On a recent freedom flotilla reconnaissance mission to West Papua I was blessed to meet a host of staunch Papuans fighting for their independence in a variety of ways. To a background of new year celebrations of fire crackers and feasting on fish and sago, the women and men I interviewed revealed their own experiences under occupation from Indonesia as well as their resolve for freedom.
On my second day in Jayapura after meeting some of the key players in the Federal Republic of West Papua's interim government of which many of its members are exiled or imprisoned, I arranged to meet the political prisoners in jail in Jayapura, these include the Prime Minister Edison Waromi and President Forkorus Yaboisembut and freedom fighter Philip Karma.
I entered the Prison under the guise of being a church rep 'Rev Brown'. Luck was on our side and I made it in with a video camera between my legs.
We then retired to the on site prison church for what looked like a prayer circle to conduct our interviews. Being the festive season the prison was very busy with visitors and we went undetected. I'm excited to bring to you these interviews with the political prisoners in Abepura Prison Jayapura. Mandela maybe dead but his patience and determination lives on in the prisons of West Papua.

Izzy Brown -
http://freedomflotillawestpapua.org

Dibawah ini videonya :

Interview with President Fokorus Yaboisembut 

Interview with Edison Waromi in Abepura Prison


Interview with freedom fighter Philip Karma in Abepura Prison

»»  read more

Sikap Politik KNPB Untuk Pemilu 2014



Kegiatan politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua merupakan aktivitas illegal dan asing. West Papua yang melingkupi Numbai sampai ke Merauke, dari Raja Ampat sampai ke Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi adalah sebuah wilayah koloni baru dari Indonesia, yang keabsaannya belum final dibawah hukum internasional.
Demokrasi (prosedural) ala neo-kolonialisme Indonesia hanya mampu menghipnotis rakyat West Papua dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu), tetapi tidak berhasil menjamin kebebasan politik rakyat West Papua dalam menentukan nasibnya sendiri. Jargon “Pesta Demokrasi” Indonesia di West Papua, sangat jelas bertujuan untuk:
 (a) Melahirkan agen-agen kolonialisme;
(b) Memperkokoh sistem kolonialisme Indonesia;
(c) dan hegemoni neo-kolonialisme Indonesia.

Sistem Demokrasi kolonial yang demikian telah menciptakan tatanan hidup rakyat Papua yang  tercerai-berai, tata kehidupan yang diskriminatif, Gaya hidup yang Konsumeristik, Kesehatan dan Pendidikan yang Materialistik, Sosial yang Individualistik, Budaya yang Hedonistik, Politik yang Oportunistik, Ekonomi yang Liberalistik, Agama yang exploitatif.
Dalam kondisi yang tidak menentu itu, rakyat West Papua digiring dalam perspektif demokrasi kolonial yang menghendaki -dan praktis membuat rakyat West Papua  sebagian, khususnya para elit politik partai menjadi budak yang tunduk menerima praktek kolonialisme. Mereka hanya menjadi – dan dijadikan – boneka kolonial yang tidak berdaya dan pasrah menerima semua paket politisasi kebijakan Jakarta.
Kita sedang menyaksikan Otonomi Khusus (Otsus) yang dipaksakan sebagai solusi, lalu dibenturkan dan digagalkan Jakarta dengan kebijakan lain, lalu saat ini mencoba “ditambal sulam” lagi dengan Otsus Plus (Pemerintahan Papua). Pada saat yang sama, harga diri orang Papua dipermainkan ketika MRP, DPRP, dan Gubernur di Papua tidak memiliki kewenangan apapun, tidak berdaya, tidak dihiraukan, atau kasarnya hanya dijadikan boneka penguasa yang tunduk pada perintah Jakarta.
Mental “nurut” dan  mental “budak” tidak ada dalam sejarah dan budaya orang Papua. Itu hanya ada dalam sejarah Indonesia vs Belanda dan kini praktek kolonialisme ini diterapkan di West Papua sebagai wilayah koloninya. Pemerintahan sipil di Papua hanya menjadi boneka Jakarta dan tata kendali diambil oleh pemerintahan militer Indonesia di Papua.
Pemilu 2014 akan menjadi ajang perburuan neo-kolonialisme dan kapitalisme di West Papua. Kepentingan neokolim akan menempatkan agen-agen penguasa lokal dan nasional dalam mengamankan kepentingnya. Yang tersisa dari agenda kolonial hanya konflik berdarah demi keutuhan kolonialisme dan kapitalisme. Rakyat hanya puas dengan janji utopis dari para kandidat caleg dan capres Kolonial. Selanjutnya penjajahan berlanjut, penindasan berlanjut, pemusnahan berlanjut.
Kolonialisme Indonesia tidak akan peduli pada hak berdemokrasi, yaitu hak memilih dan dipilih. Sebab, cara-cara represif, rekayasa dan manipulasi hak suara sudah pernah dimulai sejak pelaksanaan Pepera 1969 di West Papua, dan praktek berdemokrasi yang bobrok itulah yang masih terus diterapkan. Oligarki kekuasaan menjadi nyata tatkala resim kolonialisme Indonesia dipegang oleh para Jendral militer yang punya record pelanggaran HAM di Papua nanti.
Hak politik bangsa Papua dalam Pemilu kolonialisme Indonesia tidak berarti untuk melegitimasi Penguasa Kolonial Indonesia diatas tanah West Papua. Keterlibatan rakyat dalam pemilu bukan merupakan kesadaran kolektif rakyat Papua. Tetapi secara real, merupakan manifestasi dari hegemoni Kolonial yang memaksa rakyat Papua untuk, mau tidak mau, suka tidak suka, ikut meramaikan dalam ketidakpastian harapan.
Cita-cita bangsa Papua harus diuji dalam suatu proses demokrasi yang umum dan tuntas, khusus terhadap bangsa West Papua lewat referendum. Hal itu untuk menguji ideologi dan nasionalisme kebangsaan Papua dan Indonesia. Sebab legitimasi politik tanpa dilandasi nilai nasionalisme dan ideologi pada kakekatnya mubazir alias tiada arti. Artinya, orang Papua yang ikut Pemilu tetapi tidak berlandaskan pada cita-cita ideologi dan nasionalisme Indonesia itu percuma. Itu justru merupakan simbolisme demokrasi.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan para elit lokal Papua yang sedang bergeming dalam Pemilu Indonesia harus berhenti memberikan harapan utopis, karena tidak mungkin penjajah dan yang terjajah hidup sejahtera bersama membangun wilayah koloni. Yang terjajah harus diberikan ruang dan hak untuk memilih nasibnya sendiri. Praktek demokrasi dalam negara-bangsa yang merdeka akan bermakna bila rakyat bangkit menentukan pilihan berlandaskan ideologi dan nasionalismenya sendiri.
Referendum bagi West Papua adalah satu-satunya jalur demokrasi tertinggi yang harus digelar. Indonesia harus paham dan dewasa untuk melakukan kehendak dekolonisasi terhadap wilayah koloni West Papua. Kolonialisme sudah harus ditinggalkan. Inggris membuktikan itu terhadap referendum di Skotlandia pada September 2014 nanti. Sudah bukan jamannya lagi untuk mempertahankan status quo ala kolonialisme barat abad-18.
- Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah pesta kepentingan kolonialisme, kapitalisme dan militerisme Indonesia di West Papua.
- Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah ilegal sebelum hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua dilakukan lewat referendum.
- Pemilu Indonesia 2014, bagi rakyat West Papua adalah sandiwara politik, dan simbolisme demokrasi yang tidak berarti bagi jaminan kehidupan bangsa Papua kedepan.
 
Boikot Pemilu adalah hak universal yang dijamin oleh hukum internasional. Referendum adalah mekanisme demokrasi yang universal dalam praktek hak penentuan nasib sendiri yang dijamin oleh hukum internasional.
“Kita Harus Mengakhiri”
Jayapura, 4 Februari 2014

Victor Yeimo
Ketua Umum KNPB
-----------
Sumber : KNPBnews
»»  read more

:) My Video On Youtube (y)

Loading...

Follow by Email

Popular Posts