Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Di Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda Pada Perjuangan, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Mari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme
Memuat...
Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Di Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda Pada Perjuangan, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Mari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme

Tuesday, October 28, 2014

MIMBAR PENDIDIKAN POLITIK BERBASIS HUKUM

jacob-rumbiak-foreign-affairs-minister-federated-republic-of-west-papua
Oleh: Jacob Rumbiak 

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

Saudara/i sebangsa dan setanah air Papua Barat, berunding dengan penguasa NKRI tententunya rakyat Papua Barat membutuhkan organisasi setingkat negera yang dalam prinsip ketatanegaraan disebut dengan PEMERINTAH.

Selama 52 tahun rakyat Papua Barat berjuang namun tak kunjung mencapai tujuan kemerdekaan. Pihak penguasa Indonesia dan internasional selalu beralasan bahwa mereka harus berunding dengan siapa? Dengan organisasi yang mana?

Itulah sebabnya para arsitek pejuang Papua Barat yang melahirkan kongres Rakyat Papua III paham benar bahwa tuntutan rakyat Papua untuk memperoleh tujuan kemerdekaan berarti rakyat Papua Barat menghendaki terbentuknya Negara Papua yang berdaulat berarti pilihannya hanya satu yakni HARUS memenuhi ELEMEN/ UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA PAPUA. Bukan organisasi perjuangan besar atau kecil seperti yang diperdebatkan saat ini. Sekali lagi tidak dan tidak. Lalu apa teori terbentuknya negara?

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA
Suatu organisasi atau masyarakat politik dapat dikatakan sebagai negara apabila memenuhi unsur-unsur pokok yang harus ada dalam negara. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam negara menurut Oppenheim Lauterpact adalah: (a) rakyat, (b) daerah, dan (c) pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur itu disebut sebagai unsur KONSTITUTIF atau PEMBENTUK. Disamping ketiga unsur pokok tersebut masih ada unsur tambahan yang disebut unsur DEKLARATIF yaitu berupa pengakuan dari negara lain. Unsur negara tersebut diatas merupakan unsur negara dari segi hukum tata negara atau organisasi negara.

Selain itu juga ada unsur negara ditinjau dari negara sebagai subyek dalam hukum internasional yaitu suatu negara yang akan mengadakan hubungan dengan negara lain, maka negara harus memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 yaitu: (a) daerah tertentu, (b) penduduk yang tetap, (c) pemerintah, (d) kesanggupan berhubungan dengan negara lain, dan (e) pengakuan.

Akan bersambung unsur rakyat, unsur wilayah, unsur pemerintah, unsur hubungan luar negeri dan pengakuan.
A UNSUR .RAKYAT
Rakyat adalah semua orang yang berdiam dalam negara yang menjadi penghuni negara. Rakyat merupakan unsur terpenting dari negara karena rakyatlah pengendali dan pelaksanaan pembangunan negara yang menjadi cita-cita mereka.

Bangsa dan negara adalah sama-sama sebagai penghuni negara, namun terdapat perbedaan dimana bangsa merupakan penghuni negara dalam arti politis, sedangkan rakyat merupakan penghuni dalam arti sosiologis.

Rakyat suatu negara dapat dibedakan yakni:
Mereka yang berstatus Penduduk yaitu: orang-orang yang bertempat tinggal dan menetap di dalam wilayah negara.
Mereka yang berstatus Bukan Penduduk yaitu: semua orang yang berada di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu.

Warga negara yaitu: mereka yang berdasarkan hukum menjadi suatu negara dan mengakui pemerintahan negaranya sebagai pemerintahnya.
Bukan warga negara yaitu : mereka yang tidak mempunyai ikatan hukum dengan negara dan mereka tidak mengakui pemerintahan negara sebagai pemerintahnya.

B. UNSUR WILAYAH
Wilayah adalah tempat menetap rakyat dan tempat dimana pemerintah melaksanakan kegiatan pemerintahan, maka negara memerlukan adanya wilayah.

Wilayah negara meliputi:
1.WILAYAH DARATAN
.Wilayah daratan yakni tempat dimana segala sesuatu nampak diatas permukaan bumi seperti sungai, rawa, gunung dsb. Untuk menentukan batas wilayah daratan pada umumnya ditentukan melalui perjanjian antar negara yang bertentangga. Batas wilayah daratan negara dapat berupa:
- Batas alam, seperti gunung, sungai, lautan dan dsb.
- Batas buatan, seperti pagar kawat, pagar tembok, tugu atau monument dsb.

2.WILAYAH LAUTAN
Wilayah lautan suatu negara disebut Teritorial Laut. Sedangkan laut yang berada diluar territorial laut disebut laut terbuka/bebas. Suatu negara belum tentu memiliki wilayah lautan, seperti negara yang terletak di tengah-tengah benua dan dikelilingi negara lain, contohnya Swiss di Benua Eropa dan Mongolia di benua Asia.

Laut memiliki 2 (dua) konsep pokok yang saling bertentangan yaitu:

1.Res Nulius: menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya, karena itu laut dapat diambil dan dimiliki sebagai wilayah setiap negara.
2.Res Communis: menyatakan bahwa laut merupakan milik bersama masyarakat internasional, karena itu laut tidak dapat diambil dan dimiliki sebagai wilayah oleh setiap negara.

Kenyataan dalam praktek sejak dulu hingga sekarang menunjukkan bahwa laut dapat dimiliki dan dijadikan sebagai wilayah kedaulatan suatu negara, walaupun kepemilikannya harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat internasional dalam bentuk kebebasan pelayaran.

Untuk menentukan batas wilayah lautan tidak semudah menetapkan batas wilayah daratan sebab batas wilayah lautan lebih banyak permasalahan dan bermacam-macam peraturannya. Dalam hukum internasional belum terbentuk adanya keseragaman ketentuan mengenai lebar laut territorial setiap negara dan kebanyakan negara menentukan sendiri-sendiri batas laut teritorialnya, yakni ada yang sejauh 3 mill (Indonesia sebelum Deklarasi Juanda), 12 mill (seperti Saudi Arabia, RRC, Chile, dsb), 200 mil (seperti El Salvador), dan 600 mill (sperti negara Brazilia).

Pada dewasa ini masalah yang berhubungan dengan lautan diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional yang diadakan di Mentengo Bay Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982 menentukan:

Batas Laut Internasional sejauh 12 mil laut.
1. Batas zone bersebelahan sejauh 24 mil laut.
2. Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut.
3. Batas Landas Kontinen ditetapkan sejauh 200 mil atau lebih dalam wilayah ini negara pantai dapat mengadakan eksploitasi dan eksplorasi dengan mebagi keuntungan yang diperolehnya kepada masyarakat internasional.

3. WILAYAH UDARA
Meliputi ruang angkasa/udara yang berada diatas wilayah daratan dan laut territorial negara. Kekuasaan atas wilayah udara diatur dalam perjanjian Paris tahun 1919 tentang Navigasi Udara yang kemudian diganti dengan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, yang antara lain menyebutkan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif diruang udara yang ada diatas wilayah negaranya dan jarak ketinggian kedaulatan negara di udara ditentukan oleh kesanggupan pesawat udara mencapai ketinggian tertentu, yang selalu berubah, tergantung kepada kemajuan teknologi penerbangan negara bersangkutan.

4. Daerah Ekstrateritorial (daerah konvensional).
Wilayah ini merupakan wilayah atau tempat yang menurut kebiasaan hukum internasional diakui sebagai wilayah/daerah kekuasaan negara tertentu, meskipun sebenarnya wilayah atau tempat itu berada di wilayah negara lain, seperti, (a) Tempat perwakilan diplomat/kedutaan, (b) Kapal laut berbendera negara tertentu berlayar di laut terbuka


C. UNSUR PEMERINTAH
Pemerintah yang berdaulat menurut Utrecht, memiliki gabungan tiga kekuasaan kelengkapan negara yakni, legislative, eksekutif dan yudikatif.

Montesqiueau yang mempunyai nama panjang Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu yang lahir pada tanggal 18 January 1689 di Bordeaux Perancis membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga bagian yang terkenal dengan nama TRIAS POLITIKA. Trias Politika berasal dari bahasa Yunani (Tri=tiga; As=poros/pusat; Politika=kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politika membagi ketiga kekuasaan politik negara (legislative, eksekutif dan yudikatif)) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Legislatif bertugas pembuat undang-undang, eksekutif bertugas pelaksana undang-udang, dan yudikatif bertugas pelaksana peradilan dapat saling mengawasi dan mengontrol agar jalannya kehidupan berdemokrasi dapat berlangsung dengan tertib, adil, aman dan damai.

Berdasarkan pengertian diatas, yang merupakan pemerintah sebagai unsur negara adalah pemerintah dalam arti luas yakni gabungan seluruh alat-alat perlengkapan negara. Dan pemerintah itu harus berdaulat. Pemerintah yang berdaulat artinya kedalam dapat mengatur kehidupan rakyatnya dan ditaati oleh rakyatnya, sedangkan keluar dapat mempertahankan kemerdekaannya dan mengadakan hubungan dengan negara lain.

D. UNSUR KEDAULATAN
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Istilah kedaulatan pertama kali diperkenalkan oleh Jean Bodin yang berkebangsaan Perancis (1530 – 1593). Menurutnya keadulatan itu sebagai kekuasaan mutlak, abadi dan asli dari suatu negara.

Terdapat 5 sifat pokok kedaulatan dalam teori kedaulatan, dimana penulis memilih “Sifat Pokok Permanen” yakni,kedaulatan akan tetap ada selama negara itu masih ada, yang cocok diterapkan diera abad 20)

Teori kedaulatan rakyat dinilai cocok oleh masyarakat dunia diera abad ini, yakni, rakyatlah yang berdaulat dalam negara dan mewakilkan kekuasaannya kepada suatu badan yaitu Pemerintah. Apabila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak menggati pemerintah tersebut dengan pemerintah yang baru. Penganjur teori ini adalah: Jean Jacques Rousseau berkebangsaan Swiss, John Lacke berkebangsaan Inggris, dan Montesquieu berkebangsaan Perancis.

E UNSUR.PENGAKUAN
Pengakuan negara lain bukanlah merupakan syarat mutlak berdirinya negara, kerena pengakuan bukan merupakan unsur pembentuk negara melainkan hanyalah bersifat menerangkan saja adanya negara baru. Suatu negara akan tetap tegak berdiri walaupun negara itu tidak mendapat pengakuan dari negara lain, contohnya:

- Amerika Serikat mendeklarisikan kemerdekaannya pada tahun 1776, tujuh tahun kemudian yakni di tahun 1783 baru mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial Ingris pada tahun 1783.

- Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1945, empat tahun kemudian, yakni ditahun 1949 baru mendapat pengakuan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda

Ada 2(dua) teori tentang pengakuan:
1.Teori Deklaratif (Declaratory theory).
Teori ini mengatakan bahwa, apabila semua unsur-unsur negara telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka dengan sendirinya telah merupakan sebuah negara dan harus diperlakukan sama seperti negara-negara yang lebih dulu ada oleh negara-negara lain. Sehingga pengakuan hanyalah bersifat pencatatan belaka pada pihak negara lain bahwa negara baru itu telah mengambil tempat disamping negara lain yang telah lebih dahulu ada.

2.Teori Konstitutif (Constitutive theory).
Menurut teori ini, walaupun suatu masyarakat politik telah memiliki semua unsur-unsur kenegaraan, akan tetapi tidaklah secara otomatis dapat diterima sebagai negara ditengah-tengah pergaulan masyarakat internasional. Suatu negara baru dapat diterima dingah-tengah pergaulan internasional harus mendapat pengakuan dari negara lain terlebih dahulu atau dengan kata lain suatu negara baru dianggap ada setelah mendapat pengakuan dari negara-negara lain.

Dua Macam Pengakuan:
a. Pengakuan defacto, suatu pengakuan terhadap negara baru yang didasarkan pada suatu fakta atau kenyataan bahwa negara itu telah mempunyai pokok berdirinya negara. Pengakuan ini bersifat sementara, dan pengakuan dapat menimbulkan akibat antara negara yang mengakui dan yang diakui dapat mengadakan hubungan yang bersifat terbatas, misalnya membuka kantor dagang, kantor penghubung, dsb.

b. Pengakuan dejure, suatu pengakuan terhadap negara baru secara resmi menurut hukum. Pengakuan ini biasanya diberikan apabila negara yang mengakui sudah merasa yakin bahwa negara yang diakui itu benar-benar telah mampu mempertahankan kedaulatannya, sehingga negara baru itu dianggap telah mampu dan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban internasional.

Pengakauan de jure bersifat tetap, dan pengakuan ini dapat menimbulkan akibat antara negara yang mengakui dan yang diakui dapat mengadakan hubungan secara luas di segala bidang, misalnya hubungan diplomatik, hubungan konsuler dsb.

Sumber J. Rumbiak
»»  read more

Saturday, October 25, 2014

Pandangan Keliru Pada NRFPB

Hingga saat ini masih ada organ dan juga lapisan masyarakat pendukung Papua Merdeka yang belum memahami dengan baik apa yang telah dihasilkan pada Kongres Rakyat Papua III pada Oktober 2011 silam tentang sebuah negara, forum tertinggi rakyat papua ada pada kongres, sehingga kongres 3 pun mendapat legitimasi dari rakyat Papua lalu  pada kongres inilah dideklarasikan  Negara Republik Federal Papua Barat.

Lantas apakah NRFPB adalah Negara Baru?

Kita salah jika menilai demikian, karena NRFPB adalah hasil dari apa yang telah diperjuangkan sejak lama. Lihat dari sejarah dimana kita tahu tentang apa yang terjadi pada 19 Oktober 1961 kemudian 1 Desember 1961 yang terus berlanjut dengan Proklamasi Sepihak pada 1 Juli 1971 hingga kongres rakyat Papua-II lalu Pemulihan dari perjuangan itu terlaksana sesuai dengan cita-cita berbangsa dan bernegara pada Kongres Rakyat Papua III. Sehingga Negara Republik Federal Papua Barat sudah sesuai dan patut diperjuangkan bersama untuk menggapai cita-cita berdaulat diatas wilayah tanah air Papua Barat.

Mengapa Berbentuk Federal?


Hal ini karena sesuai dengan 7 wilayah yang ada, didalam wilayah-wilayah tersebut mempunya peran dan fungsi sesuai wilayah masing-masing; tanpa adanya pembauran wilayah. Setiap pemerintahan dari wilayah 1-7 harus dipimpin susuai wilayahnya. Contohnya:  Gubernur Wilayah 3 Doberai itu berasal dari wilayah Doberai, bukan dari Bomberay atau wilayah lainnya. Selain itu aturan adat istiadat diatur sesuai wilayah adat masing-masing.
Jika kita pakai KESATUAN bagaimana dengan adat istiadat yang berbeda ditiap wilayah? Tentunya kita tak bisa memaksa semua untuk memakai SATU makanya dipakailah FEDERAL.
Penjelasan lebih lengkap dapat dibaca dilink : NRFPB

Dilihat dari situasi hari ini :
Menurut apa yang saya lihat dan saksikan, ikuti bahkan melangkah adalah bahwa sesungguhnya kita sudah harus melengkapi apa yang masih kurang didalam struktur negara tersebut.
Jika sebelumnya pergerakan secara organ kemudian kekuatan militer kita dan kekuatan massa kita yang ada bergerak dengan masing-masing sikap walaupun tujuan akhir tetap sama yaitu pembebasan nasional namun mau sampai kapan bergerak terus seperti ini? Apakah kita harus terus menjadikan generasi berikut menikmati penjajahan? Apakah demo dijalan harus terus berjalan sementara konsep negara yang dipakai untuk melawan sistem diabaikan?

Menurut saya, silahkan semua berjalan sesuai ranahnya masing-masing tetapi marilah kita saling mengisi untuk mempercepat proses perjuangan menuju Pengakuan atau Penentuan Nasib sendiri itu tergantung dari strategi pergerakan kita.

Hari ini kita sudah punya tokoh utama sebagai Presiden, ada juga perdana menteri bahkan gubernur wilayah/negara bagian. Lalu sesuai syarat berdirinya sebuah negara, punya wilayah, punya rakyat dan lain sebagainya sudah terpenuhi, walau memang ada beberapa yang belum terisi, mari kita sama-sama benahi demi mempercepat proses.

Menurut pandangan saya, pergerakan didalam tanah air semakin sulit, ruang penyampian aspirasi semakin dibungkam, bahkan trauma sudah melanda barisan rakyat. Belum lagi kerja-kerja licik dari lawan yang mengadu-domba menambah bahayanya jika ada yang berani untuk melawan. Namun ini bukan sebuah alasan untuk tidak beraksi menuntut Papua Merdeka tetapi situasi ini membutuhkan strategi yang berjalan sesuai, bukan terkesan asal-asalan sehingga korban terus dipihak kita.(PH)

»»  read more

Friday, October 24, 2014

NRFPB SATU KEPUTUSAN POLITIK & HUKUM

Negara Federal Republik Papua Barat adalah satu KEPUTUSAN POLITIK dan HUKUM berdasarkan KONGRES RAKYAT PAPUA BARAT, 16-19 OKTOBER 2011.
Negara Federal Republik Papua Barat lahir untuk memposisikan STATUS HUKUM dan POLITIK kepada Perserikatan-Bangsa-Bangsa bahwa tanah Papua, tanah Melanesia adalah NAMA SEBUAH NEGARA di abad modern ini dengan menganut political system dalam satu system Federal memperhatikan Social Kultur Budaya orang Papua Barat Melanesia dan BUKAN sebuah Propinsi seperti yang diklaim oleh Indonesia dan orang-orangnya.

 Menggunakan nama Negara untuk menjawab PEPERA yang cacat hukum di tahun 1969. Menggunakan nama Negara menjawab Perjanjian Canberra February 1947 bahwa tanah Melanesia Papua Barat dipersiapkan untuk merdeka dalam jenjang waktu tertentu untuk memiliki sebuah pemerintahan merdeka sendiri, terpisah dari negara Indonesia. Sehingga negara Indonesia hanyalah dipercayakan sebagai MANDATARIS PBB untuk satu proses dimaksud selama 25 tahun (Perjanjian Roma, September 30, 1962).
Realitasnya terbalik, Indonesia adalah negara Kolonialisme dengan political system GENOCIDE, DISKRIMINATION, RASISME yang terjadi selama ini dan political penjajahan itu terus terjadi dan dirasakan di semua sektor kehidupan rakyat Papua Barat.
Memperhatikan Political Status Papua Barat yang masih terus kita perjuangkan hingga hari ini maka menimbulkan pertanyaan dalam satu argumen hukum dengan memperhatikan Tahun Milenium PBB itu sendiri pada abad ini.

SIKAP POLITIK ORANG PAPUA ORANG MELANESIA
50 tahun kita berjuang, silahkan kita memilih ingin menggunakan nama sebuah NEGARA yang ada didepan mata kita semua melalui satu KEPUTUSAN KONGRES (satu perspektif internasional) diera modern ini, atau nama PROPINSI atau masih ingin pakai nama organisasi biasa sehingga kita sendirilah orang Papua yang masih memberikan signal kepada pemerintah Jakarta bahwa orang PAPUA BARAT belum siap merdeka; Dengan demikian pemerintah Jakarta menggunakan kalimat pembangunan dan dipakai orang Jakarta sebagai alasan bahwa tanah Papua - tanah Melanesia adalah masalah domestiknya Indonesia.
AKHIRNYA, Bagaimana sikap politik dan hukum saudara/i dan saya ?
Ingin bikin organisasi biasa ataukah memposisikan nama sebuah negara untuk menjadi alasan status hukum tanah Melanesia Papua Barat untuk diperdebatkan kedalam UN SYSTEM/PBB.
 

Sumber : Herman Wainggai
»»  read more

Siapa Wakil Papua Di Sumpah Pemuda Indonesia II ?

Pada tanggal 28 Oktober 2014, tepat  86 tahun Sumpah Pemuda Indonesia. 
Sejarah Sumpah Pemuda ini sendiri hingga saat ini masih menjadi sebuah PERTANYAAN BESAR dikalangan Pemuda  Papua. 
Mengapa demikian karena pada 28 Oktober 1928 
Siapakah wakil dari papua yang hadir dan mewakili bangsa papua untuk ambil bagian didalam sumpah itu.
Siapakah wakil atau utusan Papua, perlu diketahui bahwa pada tahun 1928 apakah sudah ada nama Papua atau Irian, atau apalah, 
bukankah pada tahun 1920-an masih dikenal dengan nama lain; ada beberapa catatan sejarah yaitu pada tahun 1545, Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinee. Dan ada pelaut lain yang memberi nama Isla Del Oro, yang artinya Pulau Emas.
Nama Nueva Guinee kemudian di-Belanda-kan menjadi Nieuw Guinea. Pada tahun 1956, Belanda merubah nama Niew Guinea menjadi Nederlands Nieuw Guinea.

Dari nama dan tahun yang diatas dapat disimpulkan bahwa ada hal yang tak masuk diakal jika dikatakan bahwa ada utusan dari papua, seperti yang ditulis oleh :

Romi Asri,S.Psi,M.M;
{ Berangkat dari proses pembelajaran peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dimana hal tersebut merupakan ikrar suci bersatunya para pemuda seluruh tanah air Indonesia, tanpa terkecuali termasuk pemuda Papua yang saat itu diwakili oleh tokoh pemudanya antaralain Aitai Karubaba dan Poreu Ohee dan puluhan pemuda Papua lainnya,mereka semua adalah saksi hidup dan pelaku sejarah yang saat itu hadir diantara ribuan pemuda seluruh Tanah Air. Namun, sejarah telah dibelokkan oleh oknum atau suatu kelompok pemuda Papua saat ini yang sengaja melakukan pembohongan publik bahkan penyesatan. Mereka mengatakan tidak ada pemuda Papua yang saat itu hadir dalam kongres sumpah Pemuda. Inilah bentuk pemuda saat ini yang sudah teracuni oleh politik adu domba dan penyesatan oleh kelompok kepentingan yang sengaja merubah alam psikologi dan karakteristik pemuda Papua yang sebenarnya. Tujuan oknum pemuda tersebut adalah disintegrasi bangsa dengan mengorbankan jutaan masyarakat Papua yang ingin tetap berada dalam bingkai keutuhan Bangsa Indonesia } lihat lengkap di www.mindsoulpapua.com


Menurut saya jika benar keduanya hadir mewakili Pemuda Papua, lalu dimanakah nama mereka tercatatat, sedangkan pada nama peserta tidak ada atau tidak tercantum nama mereka.

Ini jelas sebuah pembelokan sejarah, silahkan lihat isi sumpah pemuda dan susunan panitia serta daftar nama peserta dibawah ini.


SOEMPAH PEMOEDA
Pertama :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA
Kedua :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA
Ketiga :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGJOENJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA
Djakarta, 28 Oktober 1928

Teks Soempah Pemoeda dibacakan pada waktu Kongres Pemoeda yang diadakan di Waltervreden (sekarang Jakarta) pada tanggal 27 - 28 Oktober 1928 1928.

Panitia Kongres Pemoeda terdiri dari :
Ketua.............. : Soegondo Djojopoespito (PPPI)
Wakil Ketua..... : R.M. Djoko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris......... : Mohammad Jamin (Jong Sumateranen Bond)
Bendahara........ : Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I....... : Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II....... : R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia)
Pembantu III..... : Senduk (Jong Celebes)
Pembantu IV...... : Johanes Leimena (yong Ambon)
Pembantu V........ : Rochjani Soe'oed (Pemoeda Kaoem Betawi)
Peserta :

  1. Abdul Muthalib Sangadji       
  2. Purnama Wulan
  3. Abdul Rachman
  4. Raden Soeharto
  5. Abu Hanifah
  6. Raden Soekamso
  7. Adnan Kapau Gani
  8. Ramelan
  9. Amir (Dienaren van Indie)
  10. Saerun (Keng Po)
  11. Anta Permana
  12. Sahardjo
  13. Anwari
  14. Sarbini
  15. Arnold Manonutu
  16. Sarmidi Mangunsarkoro
  17. Assaat
  18. Sartono
  19. Bahder Djohan
  20. S.M. Kartosoewirjo
  21. Dali
  22. Setiawan
  23. Darsa
  24. Sigit (Indonesische Studieclub)
  25. Dien Pantouw
  26. Siti Sundari
  27. Djuanda
  28. Sjahpuddin Latif
  29. Dr.Pijper
  30. Sjahrial (Adviseur voor inlandsch Zaken)
  31. Emma Puradiredja
  32. Soejono Djoenoed Poeponegoro
  33. Halim
  34. R.M. Djoko Marsaid
  35. Hamami
  36. Soekamto
  37. Jo Tumbuhan
  38. Soekmono
  39. Joesoepadi
  40. Soekowati (Volksraad)
  41. Jos Masdani
  42. Soemanang
  43. Kadir
  44. Soemarto
  45. Karto Menggolo
  46. Soenario (PAPI & INPO)
  47. Kasman Singodimedjo
  48. Soerjadi
  49. Koentjoro Poerbopranoto
  50. Soewadji Prawirohardjo
  51. Martakusuma
  52. Soewirjo
  53. Masmoen Rasid
  54. Soeworo
  55. Mohammad Ali Hanafiah
  56. Suhara
  57. Mohammad Nazif
  58. Sujono (Volksraad)
  59. Mohammad Roem
  60. Sulaeman
  61. Mohammad Tabrani
  62. Suwarni
  63. Mohammad Tamzil
  64. Tjahija
  65. Muhidin (Pasundan)
  66. Van der Plaas (Pemerintah Belanda)
  67. Mukarno
  68. Wilopo
  69. Muwardi
  70. Wage Rudolf Soepratman
  71. Nona Tumbel
Catatan :
Sebelum pembacaan teks Soempah Pemoeda diperdengarkan lagu"Indonesia Raya"
gubahan W.R. Soepratman dengan gesekan biolanya.
  1. Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertempat
    di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat sekarang menjadi Museum Sumpah
    Pemuda, pada waktu itu adalah milik dari seorang Tionghoa yang bernama Sie
    Kong Liong.
  2. 2. Golongan Timur Asing Tionghoa yang turut hadir sebagai peninjau
    Kongres Pemuda pada waktu pembacaan teks Sumpah Pemuda ada 4 (empat) orang
    yaitu :
    a. Kwee Thiam Hong
    b. Oey Kay Siang
    c. John Lauw Tjoan Hok
    d. Tjio Djien kwie
Sumber dari : http://sumpahpemuda.org/
»»  read more

Thursday, October 23, 2014

West Papua Activists Celebrates 3rd Anniversary of Congress Day.

In 2011, five-thousand academics, politicians, church leaders, and senior tribal leaders established the FRWP on 19 October during the 3rd Papua Congress with its determined objective to elect a president and a prime minister.
The Indonesian government immediately charged President Forkorus Yaboisembut, Prime Minister Edison Waromi, and three organizers of the Congress, with subversion, and they were incarcerated for three years.
In July 2014, they were released from prison and currently building a political house for the carriage and distillation of the nation’s tribal, traditional, and modern ways of thinking and being.





























 Sumber :  Album Foto

»»  read more

Wednesday, October 22, 2014

Larangan Penjualan Pinang di PNG, Timbulkan Banyak Korban

Jayapura, Jubi – Pemerintah Papua Nugini (PNG) melarang penjualan buah pinang termasuk sirih dan kapur. Larangan ini diterapkan di Ibukota PNG, Port Moresby sejak Januari 2014. Ia bertujuan mewujudkan lingkungan yang bersih dari ludah kunyah pinang.

Target larangan ini lebih dititikberatkan kepada para pedagang buah pinang. Sejak resmi diberlakukan pada Januari tahun ini, pedagang pinang menjadi bulan-bulanan razia aparat pemerintah. Aksi tersebut bahkan memakan korban jiwa.
Laporan media pngfact.com mengatakan, seorang nenek, Veronica Memi Onne ditemukan tewas karena hantaman ketika dirinya berusaha melarikan diri dari pihak berwenang yang sedang melakukan razia disebuah warung pinang di Hohola, Port Moresby.
Selain itu, beberapa orang dinyatakan tenggelam saat mencoba melarikan diri dari kejaran pihak berwenang. Mereka berusaha berenang di Sungai Laloki dengan membawa tas berisi banyak pinang dan barang lainnya.
Kendati larangan tersebut telah memakan banyak korban, namun pemegang otoritas yakni Wakil Manajer Komisi Distrik Ibu Kota Nasional, Honk Kiap menegaskan, pihaknya tetap akan melanjutkan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang larangan penjualan pinang.
“Saya menyesal atas hilangnya nyawa, termasuk yang terbaru, seorang nenek (Veronica Memi Onne)  secara tragis di Hohola. Hukum larangan penjualan pinang memang mengandung percobaan dan ada kesalahan tetapi otoritas telah koreksi. Program larangan pinang tetap dilanjutkan,” kata Honk Kiap seperti di kutip pngfacts.com, Rabu (22/10).
Menurut Gubernur Port Moresby, Powes Parkop, larangan tersebut mendapat respon baik dari masyarakat, terlihat dari berkurangnya para pedagang yang menjual buah pinang. Namun, ia juga mengaku, peraturan tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh warganya, khususnya di Port Moresby. Hal tersebut nampak dari masih ditemukannya ludah pinang dibeberapa tempat seperti pasar.
“Saya sangat senang dengan hasilnya, orang telah merespon dengan baik,” katanya. “Tapi masih ada beberapa bagian dari penduduk yang terus menjadi gangguan bagi orang lain. Pasar sementara yang kita biarkan, kita harus menutupnya sekarang karena menimbulkan beberapa tantangan yang mengandung dampak negatif dari mengunyah dan meludah pinang,” ucap Parkop.
Selain larangan penjualan pinang, Pemerintah PNG juga melarang penyalahgunaan minuman beralkhol. Honk Kiap mengatakan, kedua program tersebut merupakan program pemerintah untuk membersihkan kota dan menekan kejahatan yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. (Yuliana Lantipo)

Sumber : Jubi

»»  read more

Tugu Pepera 1969 di Kota Jayapura

Jayapura, Jubi- Monumen Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dibangun di samping  Jayapura Mall. Pertama kali dibangun pada 1969 usai pelaksanaan Pepera 1969, berdampingan dengan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Jayapura. Setelah Kabupaten Jayapura dimekarkan dan bangunan DPRD Kabupaten Jayapura dibongkar,  hanya Monumen Pepera 1969 yang bertahan sampai sekarang ini.


Saat Jubi mengunjungi Monumen, Rabu(22/10), di sana tertulis bahwa  Tugu Pepera diresmikan pada 16 September 1969 oleh Presiden Republik Indonesia kedua Jenderal Besar Soeharto.
Monumen ini sudah menjadi bagian dari benda cagar budaya  yang harus dilindungi, langsung  di bawah pengawasan  Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Papua. Hanya saja, tidak semua warga mengetahui sejarah Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera 1969 yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan panjang.
Socratez Sofyan Yoman dari Lembaga Rekonsiliasi Hak-hak Asasi Masyarakat Koteka(Lerhamkot) Papua Barat dalam buku berjudul PEPERA 1969 di Papua Barat Tidak Demokratis menyebutkan, tiga dokumen penting terkait Papua dan PEPERA.
Pertama,  hasil PEPERA 1969 yang terdapat pada dokumen PBB di New York dan Geneva(Swiss) dengan kode Annex I dan Annex II, A/7723. Kedua, hasil-hasil perdebatan sengit yang terjadi dalam sidang Umum PBB, karena hasil PEPERA 1969 di Papua yang dilaprokan perwakilan PBB Dr Fernando Ortiz Sanz sangat berlawanan dengan laporan pemerintah Indonesia. Ketiga,  draf Resolusi Sidang Umum PBB berkaitan laporan hasil PEPERA 1969 yang dilaporkan perwakilan PBB.
Hal itu berbeda dengan laporang Pemerintah Indonesia dalam buku Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat, 1969, yang menulis bahwa misi Ortiz Sanz adalah untuk membantu pemerintah RI dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan New York dan dengan participationt diartikan to be present atau menyaksikan pelaksanaan tersebut. Tetapi, yang berwenang memutuskan ialah Pemerintah RI yang memegang sole responsibilty, tanggung jawab tunggal dalam pelaksanaan itu.
Dalam proses pelaksanaan PEPERA misi Ortiz Sanz dapat ikut hadir atau menyaksikan baik dalam komunikasi dengan DPRD Kabupaten maupun dalam proses pembentukan Dewan Musyawarah PEPERA dan akhirnya dalam Musyawarah PEPERA itu sendiri.(Dominggus A Mampioper)

Sumber : Jubi

»»  read more

Sunday, October 19, 2014

11 Pakar Tulis Naskah Pidato Jokowi

Jakarta,  - Pidato rakyat Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah selesai dibuat. Penulis naskah pidato Jokowi disusun oleh sebuah tim. Tim tersebut beranggotakan 11 orang. Di antaranya Arya Dwipayana pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada dan sejumlah deputi dari tim transisi.
Rencananya pidato itu akan berisi gagasan, harapan, serta program ke depan Jokowi sebagai presiden Indonesia ke tujuh.

Deputi Tim Transisi Eko Sandjojo membenarkan bahwa tim transisi juga bertugas menyusun pidato Jokowi saat pelantikan. Namun dia tidak bisa berkomentar lebih. ”Memang ada tim sendiri. Ada 11 orang,” jelasnya.

Eko mengatakan, koordinator tim 11 itu adalah salah satu deputi tim transisi Andi Widjajanto. Andi bertugas menjabarkan pemikiran Jokowi. ”Tapi hanya sebatas itu yang saya tahu,” ucapnya.

Salah satu anggota tim 11, Arya Dwipayana. Arya selama ini dikenal sebagai konseptor pidato Jokowi. Dia sudah bekerjasama dengan calon presiden ketujuh Indonesia itu sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Naskah pidato itu, kini sudah berada di tangan Jokowi.

Usai geladi kotor pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Jokowi mengaku belum selesai menuntaskan penyusunan naskah pidato perdana di hadapan MPR-DPR. Jokowi berjanji menuntaskan penulisan naskah pidato pada Sabtu (18/10/2014) malam.

Sebagaimana diketahui, Presiden terpilih Jokowi akan menyampaikan pidato rakyat di hadapan publik di monumen nasional (Monas), Senin (20/10/2014). Pidato ini akan disampaikan Jokowi tak lama setelah upacara penyambutan militer Presiden baru, di istana merdeka.

[Ksr]
»»  read more

Papua Masih Tertutup Bagi Jurnalis Asing

Tertangkapnya dua wartawan Prancis, Valentine Bourrat dan Thomas Dandois, sekali lagi memberi alasan, Papua masih tertutup bagi jurnalis asing. Kecaman atas ditahannya dua pekerja pers tersebut terus saja mengalir.
Wartawan Prancis, Valentine Bourrat dan Thomas Dandois. Foto majalahselangkah.com

Salah satunya datang dari lembaga pegiat hak-hak jurnalis yang memonitor kebebasan media; Reporters Without Borders. Menurut mereka, kasus ini telah mencoreng wajah Indonesia sebagai negara demokrasi modern. Reporters Without Borders bahkan meminta agar masyarakat mengisi petisi yang menuntut pembebasan Bourrat dan Dandois.
Di Indonesia, kasus wartawan asing yang ditahan karena pelanggaran visa jarang terjadi. Kalaupun ada, wartawan yang melanggar umumnya dideportasi. “Wartawan asing yang meliput di Papua memang harus mendapat izin khusus karena kebijakan keamanan di Papua sebagai wilayah otonomi,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan.
Kekhawatiran pemerintah terhadap keamanan di Papua, tak terelakan. Hal ini diakui oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti. “Ya karena Indonesia khawatir, bahwa kemudian persoalan Papua itu dapat menjadi persoalan internasional seperti dalam kasus Timor-Timur,” ungkap Ikrar.
Di tempat lain, Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta dua jurnalis Prancis yang diduga terlibat dengan kelompok separatis di Papua untuk dideportasi. “Memang ada ketentuan untuk visa, penyalahgunaan visa ditindak wilayah hukum administrasi saja. Dewan Pers membatasi ini hanya permasalahan keimigrasian,” katanya.
Menurut Bagir, keduanya perlu dibebaskan karena kepolisian tidak memiliki cukup bukti atas keterlibatan mereka dengan kelompok kriminal bersenjata. Setelah dibebaskan, langkah yang perlu diambil pemerintah adalah mendeportasi mereka lantaran tidak menggunakan visa semestinya. “Bagi kami, setiap wartawan berhak mendapatkan perlakuan sebagai jurnalis sesuai perundang-undangan di Indonesia.”
Sebelumnya, dua jurnalis media televisi ArteTV asal Prancis, Thomas Charles Dandois dan Marie Valentine Bourrat, ditangkap atas dugaan memiliki keterlibatan dengan kelompok bersenjata di Papua pada 6 Agustus 2014. Thomas dan Valentine diduga memiliki keterkaitan dengan penembakan di Lanny Jaya, Papua, karena sempat menemui masyarakat lokal sebelum peristiwa terjadi. Polisi juga mendapatkan fakta bahwa keduanya hanya berbekal visa turis dalam menjalankan tugas peliputan di Papua.
Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) turut mengecam penahanan Dandois dan Bourrat. Ketua AJI Eko Maryadi dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pers di Jakarta mengatakan penahanan kedua jurnalis itu tidak sesuai dengan iklim kebebasan pers yang didengungkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“AJI menilai aktivitas jurnalistik yang dilakukan Thomas dan Valentine tidak salah karena Indonesia adalah wilayah bebas, dan Papua tidak pernah dideklarasikan oleh pemerintah Indonesia sebagai wilayah dengan kondisi tertentu,” kata Eko.
Menurut Eko, terdapat inkonsistensi penanganan oleh otoritas Indonesia terkait kasus Thomas dan Valentine. Karena sepanjang 2012-2013, ada tujuh jurnalis asing yang ditangkap di Papua, namun mereka segera dibebaskan dan dideportasi.
Thomas dan Valentine ditangkap atas dasar Pasal 122 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Imigrasi. “AJI menggarisbawahi bahwa satu-satunya hal yang bisa dianggap kesalahan adalah mereka masuk ke Papua dengan visa turis, bukan visa jurnalis.”
AJI juga menuntut pemerintah Indonesia agar memperjelas proses pemberian izin peliputan jurnalistik secara bebas di wilayah Indonesia, khususnya Papua. “Ini penting karena peran media adalah untuk mendapatkan cerita yang tidak `one-sided story` (cerita dari satu pihak),” kata Eko.
Kuasa hukum Thomas dan Valentine, Aristo Pangaribuan dari Firma Hukum Lubis, Santosa dan Maramis, mengatakan, tempat kedua jurnalis itu bekerja telah memberikan jaminan tidak akan memproduksi dan mendistribusikan materi-materi yang sekiranya dapat mendiskreditkan reputasi Indonesia di dunia internasional.
Kedutaan Besar Prancis di Indonesia juga telah memberikan jaminan bahwa Thomas dan Valentine adalah jurnalis dan tidak terlibat organisasi makar manapun, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wartawan Prancis, Valentine Bourrat dan Thomas Dandois. Foto www.bbc.co.uk
Wartawan Prancis, Valentine Bourrat dan Thomas Dandois. Foto www.bbc.co.uk
Dandois dan Valentine sebelum ditangkap, disebut sedang melakukan tugas liputan yang diberikan rumah produksi Memento dan kantor berita Arte TV, Perancis. Keduanya sedang membuat film dokumenter berjudul ‘Papua New Guinea’ yang terkait dengan pengambilan kondisi sosial dan budaya di Papua.
“Liputan ini akan menceritakan tentang keadaan soasial dan kebudayaan masyarakat Papua secara umum. Film dokumenter ini direncanakan akan ditayangkan dalam program mingguan Arte Tv,” kata Aristo.
Untuk tujuannya tersebut, keduanya meliput situasi dan pemandangan Kota Raja Ampat, Papua Barat. Kemudian, melanjutkan peliputan mengenai situasi dan pemandangan di Kota Jayapura.
Mereka, lanjut Aristo, seharusnya melakukan peliputan di wilayah Wamena dan sekitarnya. Termasuk mengenai kejadian baku tembak yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Pirime. Namun, mereka justru ditangkap oleh Kepolisian tidak lama setelah menemui masyarakat lokal atas dugaan keterlibatan dengan kegiatan kelompok kriminal bersenjata.
“Kita sudah kirimkan bukti-bukti yang menyatakan dia adalah jurnalis kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya. Walau demikian, kedua wartawan asing tersebut dikenakan dugaan penyalahgunaan fungsi visa.   

Dilimpahkan ke Kejaksaan
Meskipun dikecam oleh berbagai pihak, pihak berwenang Indonesia tetap memproses berkas perkara Thomas dan Valentine. Berkasnya, kini sudah P21 alias dinyatakan lengkap. Keduanya tinggal menunggu jadwal sidang.
Kepala Imigrasi Kelas 1 Jayapura, Gardu D. Tampubolon,  mengatakan setelah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan, selanjutnya tinggal menunggu persidangan. “Barang bukti sudah lengkap,” kata Gardu.
Namun, sambil menunggu jadwal sidang, untuk sementara kedua jurnalis Prancis tersebut akan dibawa kembali ke Kantor Imigrasi dengan status sebagai tahanan titipan jaksa.   
Dalam berkas tersebut, Thomas dan Valentine didakwa melanggar Undang-Undang Imigrasi dengan ancaman kurungan lima tahun dan denda Rp500 juta. Barang bukti yang telah diserahkan ke JPU antara lain rekaman audio, video, laptop,  dan telepon genggam.
Juru Bicara Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Pudjo Sulistyo, mengatakan kedua jurnalis asing itu telah melanggar ketentuan dan perundang-undangan di Indonesia. “Warga asing tidak boleh melakukan kegiatan tanpa izin di Indonesia, karena setiap negara memiliki aturan sendiri. Apalagi ini berhubungan dengan pemberontak yang mengancam kedaulatan negara, tentu salah.”
Mengenai desakan deportasi, Pudjo mengaku tidak setuju. Menurut dia, deportasi hanya berlaku kepada warga wasing yang habis izin tinggal. “Nah, ini kesalahannya bukan seperti itu, tapi berhubungan dengan pemberontak. Jelas diproses hukum sesuai yang berlaku di Indonesia,” katanya.

Minta Maaf
Thomas dan Valentine akhirnya meminta maaf secara tertulis pada pemerintah Indonesia. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya Aristo Pangaribuan. “Mereka berjanji untuk tidak menggunakan informasi apapun yang mereka peroleh di Papua dan tidak akan melakukan liputan yang berbau propaganda,” kata Aristo.
Dikatakan Aristo, liputan Thomas dan Valentine, intinya seputar keindahan di Raja Ampat, Papua Barat dan Festival Lembah Baliem di Wamena. Selanjutnya, mereka juga meliput baku tembak di Distrik Pirime yang melibatkan kelompok separatis. “Dalam kasus ini, masih ada sanksi administratif, yakni memulangkan kedua jurnalis tersebut,” kata Aristo.

(Jerry Omona/dari berbagai sumber)

Sumber : JeratPapua
»»  read more

Saturday, October 18, 2014

Selesaikan Persoalan Papua? Ini 14 Rekomendasi Masyarakat Sipil Untuk Jokowi-JK

Presiden terpilih Jokowi saat berkunjung ke Kota Jayapura, Papua, Kamis (5/6) lalu – Jubi/Indrayadi TH

Jayapura, Jubi – Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua terus berulang, pola kekerasan cenderung sama dan berulang; penggunaan pendekatan keamanan yang militeristik, seperti pembakaran, penyisiran ke rumah – rumah warga dengan cara yang intimidatif, diikuti dengan penangkapan, penahanan sewenang – wenang, penyiksaan dan penembakan kilat [diluar prosedur hukum], penggunaan kekuatan [senjata api] secara berlebihan, pembubaran aksi damai disertai kekerasan, penangkapan dan penahananan. Selain itu, masih terjadi stigmatisasi terhadap masyarakat Papua sebagai “separatis” atau “pengacau” dan sebagainya, sehingga dianggap layak untuk dikriminalisasikan.

Peristiwa dan pola kekerasan diatas, diantaranya terjadi di kepulauan Yapen, pada Februari 2014, kontak senjata antara TNI/Polri dengan TNPB [Tentara Nasional Pembebasan Papua] yang mengakibatkan 3 anggota TNI/Polri dan warga sipil mengalami luka tembak. Peristiwa ini menjadi alasan bagi TNI/Polri untuk melakukan penyisiran, sehingga membuat warga ketakutan, dan membuat warga di 7 [tujuh] kampung harus mengungsi ke dalam hutan. Selain penyisiran, TNI/Polri juga melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap sejumlah warga yang diduga merupakan anggota TNPB, dan melakukan pembunuhan diluar proses hukum terhadap Rudi Orarei. Pendekatan serupa juga terjadi dalam peristiwa di Pasar Yosefa, pembubaran tindak pidana perjudian di Pasar Yosefa pada 2 Juni 2014 yang mengakibatkan kematian 2 orang anggota polisi, berujung dengan penyisiran disekitar pasar dan pemukiman warga, yang mengakibatkan 3 [tiga] orang meninggal dunia. Peristiwa penyisiran dan pembakaran serupa juga terjadi di Kabupaten Lani Jaya pada Juli 2014.
Dalam catatan KontraS, sepanjang tahun 2014 [Januari - Agustus], setidaknya telah terjadi 66 [enam puluh enam] peristiwa kekerasan; 26 [dua puluh enam] peristiwa dilakukan oleh anggota POLRI, 6 [enam] peristiwa oleh pihak TNI, dan 21 [dua puluh satu] peristiwa dilakukan oleh OTK. Pada Januari – Desember 2013, setidaknya terjadi 110 [seratus sepuluh] peristiwa kekerasan dengan jumlah korban sebanyak 518 [lima ratus delapan belas] orang; 28 [dua puluh delapan] peristiwa dilakukan oleh anggota POLRI, 16 [enam belas] peristiwa dilakukan oleh anggota TNI, dan 33 [tiga puluh tiga] peristiwa dilakukan oleh orang tak dikenal [OTK].
Terus berlangsungnya praktik-praktik kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, khususnya yang dilakukan oleh pihak TNI/POLRI, harus menjadi catatan penting Pemerintahan  Jokowi – JK untuk segera mencari solusinya. Upaya mendorong dialog damai Papua yang telah digagas oleh Pemerintahan sebelumnya harus dijadikan prioritas utama Pemerintahan Jokowi – JK dalam 100 [seratus] hari pertama masa kerjanya, termasuk dengan memilih Menkopolhukam ataupun pejabat publik yang kompeten, mengerti masalah dan solusi penyelesaian Papua, dan bebas dari rekam jejak pelanggaran HAM, yang nantinya akan bertanggungjawab dalam menangani persoalan Papua.
Sebelumnya LIPI dan sejumlah organisasi sipil yang concern terhadap persoalan Papua telah merekomendasikan pemerintahan Jokowi – JK untuk melakukan penyelesaian Papua melalui pendekatan dialog damai.
Berdasarkan pada hal – hal tersebut diatas, kami mendesak pemerintahan Jokowi – JK untuk memprioritaskan penyelesaian persoalan di Papua, dengan melakukan agenda agenda prioritas sebagai berikut:
1.    Permintaan maaf dari pemerintahan Jokowi – JK terhadap masyarakat Papua, mengingat bahwa konflik yang terjadi di Papua sudah berlangsung cukup lama, mengakibatkan banyaknya hak–hak masyarakat Papua yang dilanggar, dan tidak sedikit korban jiwa dari masyarakat sipil akibat dari konflik yang berkepanjangan di Papua;
2.    Pemerintah secara aktif bersama masyarakat Papua membangun komunikasi untuk melakukan dialog dan solusi damai untuk Papua;
3.    Memastikan tindak lanjut penyidikan Pelanggaran HAM berat Wasior – Wamena di Kejaksaan Agung, mengimplementasikan pembentukan Pengadilan HAM dan KKR, sebagaimana dimandatkan dalam UU No 21 Tahun 2001 Tentang  Otsus Papua.
4.    Penghapusan stigma separatis terhadap orang Papua dan stigma penjajah terhadap pemerintah;
5.    Pemberian amnesti untuk semua tahanan atau narapidana politik [Tapol/Napol] sebagai tanda itikad baik dari pemerintah;
6.    Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh anggota TNI/POLRI maupun kelompok sipil bersenjata;
7.    Membuka ruang yang seluas–luasnya bagi jurnalis, peneliti, aktivis dan organisasi internasional untuk masuk ke Papua;
8.    Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh Papua;
9.    Penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah;
10.    Pemerataan dan perbaikan sektor pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu – ibu hamil di daerah – daerah terpencil di Papua;
11.    Perbaikan dan pemerataan sektor pendidikan, terutama pendidikan dasar di seluruh Papua;
12.    Pengakuan terhadap hutan adat sebagai milik rakyat di tanah Papua.
13.    Memberikan Jaminan akan hak demokratik rakyat Papua yang seluas-luasnya untuk berkumpul, berorganisasi, berekspresi, berideologi seperti yang dijamin oleh konstitusi”
14.    Memastikan adanya akuntabilitas dan kordinasi operasi keamanan di Papua

Jakarta, 17 Oktober 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia [ELSHAM] Papua, Nasional Papua Solidaritas [Napas], Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], Komite Persiapan Federasi Mahasiswa Kerakyatan (KP-FMK)  dan Biro Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan [KPKC] Sinode GKI di Tanah Papua, Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM di Papua.

Sumber : Jubi

»»  read more

Si Miskin Pencuri Emas Papua

Ilustrasi Emas Batangan. (Doc.Jubi)
Abepura, Jubi—“Surga kecil yang jatuh ke bumi….,”tulis Frangky Syahilatua dalam syair lagunya yang berjudul ‘Aku Papua’ yang dipopulerkan Edo Kondologit, penyanyi asli Papua dari wilayah kepala burung, Sorong, Papua.

Julukan Frangky itu memang satu gambaran komplet realitas Papua. Papua penuh susu dan madu yang memberikan kehidupan. Alam yang indah, hutan dan biota laut yang kaya, budaya dan bahasa yang beragam menjadi satu, milik manusia “Hitam kulit, keriting rambut,” tulis Frangky, ras Melanesia.
Surga kecil tidak hanya menggambarkan kekayaan alam dan budaya yang terlihat, melainkan juga satu gambaran kecil dari yang tidak terlihat. Banyak yang terkubur dalam daratan luas dari Sorong (West Papua) sampai Samarai (Papua New Guinea). Batuan bahan tambang dan mineral tersimpang di perut bumi Papua.
Kata para ahli, yang pasti Papua mengandung emas, tembaga, uranium, gas bumi dan minyak bumi triliunan barel. Masa habisnya mencapai puluhan tahun atau bisa mencapai ratusan tahun nanti. Orang awam sulit memprediksinya.
Kita memang sulit mematok waktu masa ekplorasi kekyaan alam Papua. Namun,  kontrak karya Freeport bisa menjadi ukuran masa habisnya. Kita ingat kontrak karya pertama 1967 hingga 2022,  namun Freeport telah memperpajang kontrak dengan pemerintah Indonesia hingga 2042.
Kekayaan alam Papua yang berlimpah telah menjadi pengetahuan publik. Ahmad Dhani, musisi Indonesia dan kawan-kawan tim juri, menjuluki suara Nowela Auparay, kontestan Indonesia Idol 2014  sebagai  “Suara Uranium dari Papua, dan Suara Emas dari Jayapura”. Begitulah para selebrita Indonesaia mengagumi alam Papua.
Nilai emas Papua itu tidak akan pernah lenyap kecuali barang habis pakai. Gas bumi, minyak bumi dan barang mudah karat atau habis pakai, misalnya. Di mana pun dan sampai kapan pun, emas Papua tetaplah emas Papua.  Walaupun terkubur dalam lumpur, air dan feses sekalipun tetaplah nilai emas. Emas adalah emas.
A.Riawan Amin dalam bukunya yang berjudul Satanic Finance True Conpirancies menulis “Ia (emas) tidak bisa diubah dengan bahan kimia lain, emas tidak berpengaruh dengan air dan udara. Emas tidak berkarat,”ungkapnya tegas.
Nilai emas yang tidak akan pernah lenyap itu menjadi incaran para pencuri dan perampok kekayaan alam kaum pribumi di seluruh dunia. Orang yang tidak memilik harta karun emas, alias pencuri sangat iri melihat emas, uranium, tembaga, minyak dan gas alam orang-orang pribumi yang lemah. Mereka menemukan diri mereka tidak mampu masuk ke dalam batasan-batasan wilayah orang-orang pribumi, termasuk di Papua.
Karena itu, Fredrik Nietzhe, dalam buku Genealogi Moral mengungkapkan, orang-orang yang tamak itu menciptakan bedil, hukum dan uang yang mampu menghipnotis, mengikis kekuasaan dan mengelabui pemilik harta karung emas dan uranium. Itulah yang dilakukan negara-negara besar di dunia.
Kita lihat saja, negara-negara membangun kekuatan hukum, finansial dan militer. Kita lihat mereka menciptakan uang kertas dengan alasan gampang dan budah dibawa-bawa dalam urusan pasar. Negara-negara Eropa meciptakan Euro. Amerika dengan kekuatannya menciptakan dolarnya yang menjadi ukuran pasar hampir seluruh negera di dunia, dan Indonesia menciptakan rupiah.
Uang yang mereka ciptakan itu lambat laut menjadi bukti penipuan dalam pencurian kekayaan alam masyarakat yang mereka datangi dan jajahi. “Lambat laun kami jadikan (uang) alat untuk explorasi….kami hanya datang dengan modal mensin cetak uang tapi akhirnya bisa menguasai hampir semua property dan kekayaan masyarakat,”Riawan Amin menguraikan manfaat finansial.
Belanda, Amerika dan Indonesia masuk ke Papua hanya dengan modal kekuatan militer, mesin dan sistem.Mereka menerapkan sistem demokrasi dan keadilan dan mengkampanyekan Hak Asasi Manusia. Mereka menerikan HAM tetapi pelanggaran hak orang Papua mereka abaikan. Mereka malah tawarkan solusi perang dan kematian menyebabkan bangsa-bangsa pribumi pemilik harta karung takluk dan mengakui penipuan.
Ketika warga pribumi tunduk dibawa kekuatan militer, alat manipulasi kepemilikan mereka hamburkan. Mereka menghamburkan potongan kertas yang tidak bernilai kepada pemilik emas. Orang Papua gengngam kertas Amerika, Eropa, Indonesia dan melepaskan ribuan lahan harta karung, emas dan tembaga dari genggaman.
Penipu masuk membabat habis hutan, membawa kayu dan mengeruk isi perut bumi dan biota laut. Ribuan ton Emas, tembaga, ribuan barel minyak dan gas tiap hari, penipu bawa ke negerinya, kepada koleganya. Mereka menimbun kekayaan dan membangun gedung-gedung pencakar langit. Simbol kekuasaan dan kekayaan mereka bangun.
Penipu menari-nari, berpesta pora dan menunjukan kekuasaan kepada dunia. Amerika menjadi negara adikuasa atau polusi dunia dengan peralatan cangih dibangun dari hasil pengerukan harta karung bangsa-bangsa di dunia. Indonesia membangun Jakarta, membangun satu kerja sama dengan Amerika berkat kontrak Freeport.
Amerika dan Indonesaia saling mengamankan kepentingan dengan mengadaikan alam Papua. Kita menyaksikan sendiri, di sela-sela itu, orang Papua, pemilik harta karung emas, tidak menerima yang baik, menikmati kebahagiaan dan kedamaian. Orang Papua hanya tertipu dan menerima remah-remahhasil kekayaan alamnya, menerima penderitaan. Simbol penindasan dan penjajahan.
Orang Papua yang menjadi karyawan sekalipun menerima siksaan dan membangun gubuk-gubuk penderitaan. Mereka mengabiskan waktu dan tenaga menghasilkan ribuan ton emas, ribuan dolar dan kebahagiaan pencuri yang penipu. Demi itu, mereka merelakan waktu rekreasi, meninggalkan keluarga berminggu-minggu hingga berbulan-bulan lamanya.
Orang Papua, yang berdiam di lokasi sekitar, yang bukan karyawan pun, menjadi bagian dari korban. Mereka hanya membangun gubuk, penderitaan, pikir dan pikir atas tuduhan yang dilimpahkan kepada mereka, seperti Organisasi Papua Merdeka hingga separatis. Mereka memikirkan perusakan alam, pencemaran tanah dan air akibat limbah perusahaan. Hidup mereka makin terancam. Pikiran menguras energi habis hanya untuk berpikir bagaimana harus keluar dari ancaman itu.
Mereka pikir mungkin pemberontakan bersenjata. “Saya memberontak maka saya ada,”kata Albert Camus, jurnalis dan filsuf Prancis. Mereka melakukan pemberontakan dengan emosia merebut kembali kekayaan alamnya, namun, pemberontakan mereka hanyalah sarana kebahagian, menguntungkan yang mengamankan lokasi perusahaan. Dana pengamanan makin menumpuk, korban terus berjatuhan. Penghabisan warga pemilik dan penguasan wilayah harta karung terus bertambah dari waktu ke waktu.
Masa penghabisan manusia. Orang Papua, mungkin, kini, ada dalam posisi frustrasi, gila-gilaan dalam permainan kepentingan penipu profesional dunia, menanti kematian yang menjemput di dusun-dusun dan gubuk-gubuk di pingiran kota dan di kampung-kampung. Kalau pasrah, tidak sadar dengan penipuan, memikirkan kebenaran adalah penipuan hari ini, hilang sudah harapan hidup orang Papua di negeri sendiri.
Apakah memang harus menerima penipuan dan pencurian? Ataukah lebih baik memilih perlawanan bermartabat, dialog, menghindari penipuan, penguasaan, pencurian dan penghabisan? (Mawel Benny)

Sumber: Jubi
»»  read more

Warga Long Apari: Jika Indonesia Terus Kucilkan, Kami akan Pasang Bendera Malaysia

Mahakam Ulu – Sepuluh desa di Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim), mengancam akan bergabung dengan Negara Malaysia. Pasalnya, sepuluh desa yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia itu, merasa dikucilkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Pusat.
Dikatakan Batoq Laga, Kepala Desa Long Penaneh I, Long Apari, masyarakat Long Apari tidak pernah mendapat keadilan dari pemerintah Indonesia. Sehingga, dalam waktu dekat pihaknya akan memasang bendera Malaysia di Kecamatan Long Apari.
Long Penaneh

“Kami akan memasang bendera Malaysia, jika kami terus dikucilkan oleh Pemerintah Indonesia. Kami tidak pernah diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia, jangankan insfratruktur, komunikasi saja kami tidak bisa. Kami punya HP, tapi gunanya hanya untuk pamer, dan mendengar lagu,” kata dia, (17/10/2014).
Dijelaskan Batoq, perekonomian di Long Apari tidak berputar. Batoq juga mengeluhkan masalah bahan pangan di Long Apari. Menurut dia, satu karung beras seberat 25 Kg, dibandrol seharga Rp 600 ribu.
“Beras sudah Rp 600 ribu, bensin sudah Rp 25 ribu. Semua serba mahal, semua karena insfratruktur yang menghambat perekomian kami,” ujarnya. Karena keterbatasan itu, semua Kepala Desa di Kecamatan Long Apari, berulang kali meminta keadilan dari Pemerintah. Tidak hanya Pemerintah Provinsi Kaltim, tapi juga Pemerintah Indonesia.
“Kami sudah ke mana-mana, mulai dari pembicaraan dengan Pemprov Kaltim hingga ke Pemerintah Pusat. Tapi hasilnya nihil, kami masih saja dikucilkan,” ketusnya. Sehingga, kata dia, jika Pemerintah Indonesia tidak memberi keadilan dan kesejahteraan, dipastikan 10 desa di Kecamatan Long Apari akan memasang Bendera Malaysia.
“Terutama di salah satu tower yang dibangun pemerintah, ada tower tapi tidak ada fungsinya. Tower telekomunikasi dibangun sejak tahun 2012, tapi hingga sekarang, Hp kami tidak bisa dipakai menelpon. Jika kami bergabung dengan Malaysia, pasti bukan hanya telekomunikasi saja yang akan dipasang, tapi insfrastruktur pun akan lancar, selancar perekonomian Malaysia,” pungkasnya.

Sumber : Tribunnews.com,
»»  read more

Panji Nusantara Demi Minta Pelantikan Jokowi - JK Ditunda

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA -Meski pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla tinggal menunggu waktu, tapi masih ada sebagian elemen masyarakat yang meminta penundaan pelantikan tersebut.
surya/wiwit purwanto
TUNDA PELANTIKAN - Majelis Kebangsaan Jiwa Nusantara (Panji Nusantara) memakai kaos hitam hitam berunjuk rasa di depan Makodam V Brawijaya, Jumat (17/10/2014).

Mereka adalah massa yang tergabung dalam Majelis Kebangsaan Jiwa Nusantara (Panji Nusantara). Memakai kaos hitam hitam, massa berunjuk rasa di depan Makodam V Brawijaya, dengan penjagaan ketat aparat gabungan TNI - Polri, mereka menyampaikan aspirasi di lapangan sisi Selatan Makodam.
"Kami sebagai elemen Bangsa Indonesia meminta kepada yang terhormat MPR RI, untuk menunda sidang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla," teriak seorang pengunjuk rasa.
Sejumlah alasan penundaan pelantikan Presiden ini dikemukakan oleh Panji Nusantara, diantaranya terkait isu proposal Jokowi, yang diduga sebagai bentuk komitmen Jokowi kepada rakyat Papua mengadakan referendum dan keluar dari NKRI.
"Kami meminta kepada TNI untuk menjaga NKRI, NKRI harga mati," kata M Zahdi, Korlap Panji Nusantara.
Menurutnya, adanya isu tersebut membuat masyarakat resah, pihaknya tidak ingin NKRI menjadi pecah. "NKRI adalah harga mati," teriak orator.
Usai berorasi perwakilan Panji Nusantara memberikan pernyataan sikap kepada perwakilan TNI yang diterima Kapendam V Brawijaya Kolonel (Arh) Totok Sugiarto.Rencananya setelah menyampaikan aspirasi di depan Kodam, massa akan berkeliling untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada khalayak ramai.

Sumber : Tribun
»»  read more