Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Di Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda Pada Perjuangan, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Mari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme
Memuat...
Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Di Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda Pada Perjuangan, Sadari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme Anda Memasuki Wilayah Blogger Anak Papua Merdeka | Dengan Berkunjung Ke Mini Blog Ini Telah Menunjukan Simpati Anda, Mari Bangkit Dan Lawan, Bebaskan Papua Dari Jajahan Kolonialisme

HUT PAPUA 1 DESEMBER

HUT PAPUA 1 DESEMBER

Wednesday, November 19, 2014

PERAYAAN HUT KNPB KE 6 DI MERAUKE BERLANGSUNG AMAN


MERAUKE,SPIDER - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan media rakyat  Papua yang terbentuk enam tahun yang lalu.Enam tahun adalah waktu yang tidak terlau lama,namun demikian KNPB telah menghasilkan sesuatu yang baik bagi internal  Papua Barat walau organisasi ini mulai berdiri banyak sekali menghadapi kendala para petingginya harus mati karena telah tertembak dan juga deretan pengurusnya kena siksa serta hingga berujung diseret ke terali besi penjara.Tujuan berdirinya KNPB tidak lain adalah supaya warga masyarakat Papua Barat dan sekitarnya berhenti atas perbuatan dan kelakuan kesewena-wenangan,terlebih diskriminasi yang berujung pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).



Keterangan foto:Para ketua dan pengurus KNPB saat berpose di depan sekretariat

Rabu,19/11/2014 Komite Nasional Papua Barat telah melakukan sekaligus merayakan hari ulang tahunnya yang ke – 6 yang digelar secara terbuka di Kantor Sekretariat Jalan Bupul Nomor 1 Kelurahan Kelapa Lima Distrik Merauke dengan Thema kegiatan dalam perayaan HUT KNPB adalah lawan,sub thema “Melalui HUT KNPB yang ke –VI kita kobarkan semangat perlawanan” KNPB dan Parleman Rakyat Daerah (PRD) wilayah merauke mendukung pertemuan dan peluncuran Internasional Lawyers for West Papua (ILWP) yang dilaksanakan di belanda tepatnya di Den haag Belanda pada tanggal 19 -21 November 2014.

Sekretaris PRD wilayah Merauke Petrus Katem dalam orasi politiknya menyampaikan di hadapan seluruh warga masyarakat Papua yang hadir dalam perayaan ulang tahun KNPB tersebut,”Bahwa perjuangan kami adalah dengan mekanisme yang sudah di tentukan. Oleh sebab itu, orang Papua tidak harus membenci orang non Papua atau melakukan tindakan-tindakan brutal,pengrusakan ,pembakaran terhadap orang pendatang atau militer Indonesia .karena melakukan tindakan brutal,melakukan tindakan anarkis terhadap orang non Papua atau militer Indonesia yang ada diatas tanah Anim-ha ini tidak begitu penting.Lebih penting lagi adalah berjuang dengan mekanisme hukum yang sudah ditetapkan baik nasional maupun internasional. Perjuangan kami adalah dengan cara—cara damai.

Ditambahkan dengan tegas oleh Ketua KNPB Merauke Gento Emerikus Dop mengatakan bahwa kalau tidak ada Indonesia maka disini tidak ada pembunuhan teror,intimidasi seperti yang kita alami sekarang .Dan terror ,intimidasi dan pembunuhan yang terjadi Perjuangan dan aspirasi orang papua tidak pernah akan kamu padamkan.aspirasi untuk merdeka akan terus menerus bergulir dari masa ke masa sampai Papua Merdeka.
Pada kesempatan yang sama Ketua parlemen wilayah Merauke Pangrasia Yeem mengatakan bahwa “KNPB tetap lawan sampai papua merdeka”.Kami lawan bukan dengan senjata,kami lawan bukan dengan kekerasan,tetapi kami akan melawan dengan fakta sejarah di masa lalu.Karena fakta sejarah adalah senjata kami.

Pangrasia Yeem juga menyampaikan bahwa hari ini masyarakat mau datang tetapi dihalang-halangi bahkan juga ada yang diancam oleh anggota TNI dan Polisi,warga dipaksa untuk pulang kerumahnya masing-masing .Dan selama ini hal yang sama juga terus menerus terjadi,sebenarnya yang perlu adalah memeriksa apakah yang bersangkutan ada bawa alat atau tidak.Kalau tidak bawa alat maka suruh dia masuk,tambah Pangrasia,karena pada kesempatan ini kami memberikan dukungan atas peluncuran Internasional Lawyer for West Papua (ILWP) di Den Haag Belanda.Semoga dengan peluncuran ILWP tersebut nantinya dapat mempercepat proses hukum kaitan dengan persoalan papua. (Selestinus Boi Jupjo)
»»  read more

Penangkapan Aktivis KNPB Kembali Terjadi

NABIRE KNPBNews: hari rabu tanggal, 19 november 2014 jam. 80.30 wpb. 

Saat berlangsung HUT KNPB ke 6 wilayah Nabire terjadi penangkapan terhadap para aktifis KNPB dan parlemen, yqng ditangkap oleh pihak aparat kepolisian and TNI gabungan. Yang ditangkap diantaranya: 


1. Sadrak Kudiai Ketua KNPB Nabire, 
2. Alex Pigai Sekertaris KNPB Nabire, 
3. Yafet Keiya PRDN 
4. Agus Tebai Kepala Komisariat Diplomasi, 
5. Mekii Kadepa Anggota KNPB
6. Kristina Yeimo Anggota KNPB
7. Hans Edowai Anggota KNPB
8. Stevanus Edowai Anggota KNPB
9. Elia Tebai Anggota KNPB
10. Natan Pgai Anggota KNPB
11.Niko Mote Anggota KNPB
12. Albian Kadepa Anggota KNPB
13 Deserius Goo Aktifis.


Sampai saat ini mereka ada ditahanan polres nabire.]



Hal yang sama juga, KNPB wilayah dogiyai saat perayaan HUT KNPB KE 6 Saat berlangsung kegiatan terjadi penembakan dan penangkapan terhadapa para aktifis KNPB antaranya; 
1. Yupius dogomo, 
2. Eneas Anow, 
3. Edowai,
 4. Ketua sektor knpb kamu utara, 5. Perempuan 1
.
Penangkapan ini dilakukan oleh BRIMOB POLDA PAPUA yang bertugas di kab. Dogiyai, mereka dapat pukul, disiksa dan rendam didalam kolam, sampai saat ini ada dipihak aparat.

Yang dapat tembak saat belum diketahui

Info selengkap akan dimenyusul.
»»  read more

Tuesday, November 18, 2014

PATRIOT KNPB DIMANAPUN ANDA BERADA,

Selama penderitaan bangsa kita belum kita akhiri, kita tidak akan berbangga merayakan eksistensi kita di jalan-jalan penderitaan kemarin. Di usia perlawanan kita yang ke-6, kita harus sejenak merenung sambil memandang kekuatan massa rakyat kita yang kian dirongrong secara bengis oleh kekuatan kolonial dan kapitalis.

Sebelum mereka menghancurkan kedaulatan rakyat dan wilayah West Papua, kita harus tetap merapatkan barisan perlawanan bersama massa rakyat kita. Kita juga tetap mewaspai setiap upaya musuh yang terus melakukan pembusukan, adu domba, provokasi dan hasutan antar sesama pejuang dan rakyat. Kita harus setia di jalur perlawanan ini. Jangan membiarkan jiwamu dirayu oleh kenikmatan penjajah dan kapitalis.

Kawan pejuang,
Kita akan tetap berdiri pada jalur yang telah kita torehkan 6 tahun lalu bahwa KNPB akan terus memediasi rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri melalui jalur yang legal, bermartabat, dan final, yakni melalui proses politik dan hukum.

Internasionalisasi perjuangan kita adalah satu-satunya jalan untuk membuka mata dunia pada sebuah kecurangan dan kejahatan yang melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum internasional. Bahwa, Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia sesunghuhnya adalah pelaku yang harus diadili oleh dunia. Itu sebabnya, solidaritas pengacara-pengacara internasional di seluruh dunia akan terus bergabung dalam ILWP.

Kegiatan Peluncuran ILWP untuk Belanda hari ini, tanggal 19 November 2014 merupakan upaya solidaritas pengacara dalam mencari solusi dan langkah hukum bagi persoalan West Papua. Kita akan terus mendukung dan mengawal proses ini hingga hak penentuan nasib kita dipenuhi.

Kawanku,
Akhirnya, sambil mengenang setiap kawan sejalur kita yang telah gugur mendahului kita, kami pengurus pusat KNPB mengaturkan salam perlawanan kepada semua patriot KNPB. Jiwa kita tetap satu untuk satu tujuan.

Kita Harus Mengakhiri

Victor Yeimo
Ketua KNPB
»»  read more

Menjawab Ancaman Transmigrasi di Papua

Program transmigrasi ke Papua telah dihentikan pemerintah. Apakah benar demikian?

Transmigrasi merupakan hal sensitif di Papua. Semakin banyak pendatang menetap, baik melalui program resmi yang disponsori pemerintah maupun ilegal, telah memberi ancaman tersendiri. Dampaknya adalah meningkatnya populasi warga yang bukan merupakan masyarakat adat Papua. Riset baru-baru ini mengindikasikan, jumlah transmigran ternyata sudah melebihi penduduk asli pada tahun 2010. Ironisnya, angka non Papua cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan warga pribumi.
Program transmigrasi awalnya bertujuan untuk memindahkan jutaan warga desa dari Jawa, Bali dan Madura ke ‘pulau-pulau luar’ yang kurang padat penduduknya. Program ini gencar dilaksanakan sejak tahun 1960an.
Di Papua, sama seperti di daerah perbatasan lainnya, transmigrasi dimaksudkan untuk memperkuat kendali dan pertahanan teritorial serta mengembangkan kekayaan alam daerah itu. Ada pula tujuan untuk ‘mengajarkan warga Papua bagaimana bertani’ selain usaha yang disengaja untuk mendorong penambahan penduduk guna ‘mempercepat pembangunan’.

Dalam konteks politik yang lebih luas, kekhawatiran terkait populasi ini berhubungan dengan pertanyaan mengenai status politik Papua dan bagaimana identitas Papua didefinisikan. Jika, pada akhirnya, terlaksana penentuan nasib sendiri di Papua, seperti apakah hasilnya, tentu akan diperdebatkan mengingat bahwa lebih dari setengah penduduknya adalah bukan merupakan orang asli. Selanjutnya, jika kriteria pemberian suara dikaitkan dengan identitas Papua, bagaimana identitas itu akan ditentukan? Siapa yang akan memiliki kewenangan untuk menjawab pertanyaan tersebut?
“Pemerintah provinsi lain di Indonesia masih menganggap (ada) program transmigrasi. Tapi tidak untuk Papua,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Yan Piet Rawar.
Untuk pengendalian penduduk di Papua, kata Yan, pemerintah sudah memiliki Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengendalian penduduk. “Sehingga jumlah penduduk Papua mestinya 20 juta, baru bisa ada program transmigrasi.”
Ditambahkannya, Perdasi Nomor 11 Tahun 2013 bisa berhasil jika ada kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten/kota se-Papua. Sebab, pemerintah provinsi hanya bisa membuat regulasi, sementara implementasi di lapangan adalah Pemda Kabupaten/Kota. “Dengan adanya penerapan e-KTP, data penduduk bisa diketahui akurat. Karena memang penduduk yang masuk ke Papua tidak bisa terdeteksi dengan baik,” katanya.


Daerah Transmigrasi Merauke 

Salah satu contoh kawasan transmigrasi yang berada relatif cukup dekat dengan perbatasan negara lain adalah Salor, sebuah Kota Terpadu Mandiri (KTM) berada di Kabupaten Merauke. Penempatan transmigrasi di Merauke sebelum pelaksanaan reformasi memberikan kontribusi dalam perkembangan pembangunan Papua saat ini.
“Terjadi perubahan pendekatan pembangunan transmigrasi dari pendekatan perpindahan penduduk menjadi pengembangan kawasan, dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan mendorong peran serta masyarakat,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2KTrans) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jamaluddin Malik.
Sebelumnya, Jamaluddin Malik melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, pada tahun lalu. Kunjungan dilakukan dalam rangka pembinaan program pembangunan kawasan transmigrasi
Ia mengatakan, diperlukan dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan, sehingga tercipta pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah.
Kawasan KTM Salor dibangun sejak 2009 dengan luas wilayah kurang lebih 96.340 Ha. Terdiri dari areal pembangunan dan pengembangan permukiman; 36.500 Ha serta areal untuk investasi perkebunan; 59.840 Ha.
Komoditas yang dikembangkan dengan skala ekonomis adalah padi, tebu dan palawija. Dalam pelaksanaannya, kawasan KTM Salor diintegrasikan bersama program MIFEE (Merauke Integrated Food dan Energy State) yang merupakan program pemerintah untuk memenuhi swasembada pangan nasional.
Menurutnya, permukiman transmigrasi yang sebagian besar ditempatkan di distrik Merauke, Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malind, dan Jagebob telah berkembang menjadi desa-desa swasembada. Dari jumlah penduduk Merauke 246.852 jiwa atau 60.406 KK, kontribusi melalui program transmigrasi sebanyak 26.451 KK (43,79%).
Terlepas dari berbagai persoalan yang ada, jelasnya, program transmigrasi di Papua telah mampu memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. “Bahkan hasil-hasil pertanian maupun jasa para transmigran telah mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, sebagai contoh transmigran Timika bisa memasok kebutuhan pangan, sayur mayur, telur dan bahkan daging sapi untuk konsumsi perusahaan-perusahaan besar,” kata Malik.
Program Transmigrasi, lanjut dia, dalam kiprahnya mendukung pembangunan nasional, menjadi solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi dalam kurun waktu lebih dari 60 tahun pelaksanaan transmigrasi. “Melalui transmigrasi, telah dibangun dan dikembangkan 3.325 desa baru. Terdapat 89 desa diantaranya berhasil dibangun menjadi ibu kota kabupaten. Sementara 235 desa lainnya berkembang menjadi ibu kota kecamatan.”


Catatan Penting Transmigran ke Papua

Meski mendatangkan manfaat tidak sedikit, transmigrasi (entah legal maupun ilegal) ke Papua, menuai banyak kecaman. Program transmigrasi disebut mengancam populasi antara orang asli Papua (OAP) dan pendatang.
Dalam keadaan seperti itu, usaha kecil dan menengah pun makin dikuasai oleh warga non asli, sementara OAP hanya bisa gigit jari. Berikut catatan penting masuknya transmigran ke Papua sejak tahun 1990.
Pada tahun 1990, target lima tahun pemerintah saat itu adalah, mengirim sebanyak 29.905 keluarga ke Papua. Alhasil, meskipun disetujui, banyak diantara transmigran tidak dapat menghuni rumah-rumah di sejumlah kawasan permukiman. Pada 1992, di Merauke misalnya, 163 keluarga meninggalkan lokasi transmigrasi karena kurangnya persiapan dan kondisi kekeringan.
Angka resmi transmigrasi ke Merauke sejak tahun 1964 adalah 12.064 keluarga plus 1.712 keluarga lokal yang menetap di lokasi baru. Walaupun terdapat masalah, Departemen Transmigrasi memperkirakan bahwa Merauke masih memiliki potensi untuk mengakomodasi 100.000 keluarga dalam ‘kawasan segitiga transmigrasi’ seluas 1,2 juta hektare. Terdapat rencana untuk membangun waduk besar di Sungai Digul untuk menyediakan irigasi, yang akan selesai dalam waktu 25 tahun.
Pada 1996, diturunkan sebuah kebijakan baru untuk Papua. Bahwa masyarakat adat Papua tak lagi tinggal bersama transmigran. Warga asli tetap menempati kampung mereka. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan. Setahun setelah itu, Menteri Transmigrasi Siswono menyatakan, Papua memiliki “terlalu sedikit penduduk”. Pernyataan ini memicu protes besar. WALHI memperingatkan bahwa warga Papua akan menjadi minoritas di tanah mereka dan mendesak agar program transmigrasi dihentikan.
Program transmigrasi yang terus berjalan, kemudian mulai dikurangi pada pertengahan dekade lalu. Salah satu faktor penting pengurangan itu adalah, adanya desakan dari Pemerintah Papua agar program pengiriman transmigran ke Bumi Cenderawasih dihentikan. Pasca ajuan itu, jumlah penduduk asli dan non asli, telah berimbang, yang tentu saja tak lagi bisa dikurangi.

(Jerry Omona/Jerat Media)
»»  read more

Sunday, November 9, 2014

4 KAKI TANGAN NKRI KUNJUNGI KEDIAMANKETUA KNPB NABIRE.

kaki tangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal ini Kaporles Nabire membayar
Masyarakat dan memerinta mengunjungi Kediaman Ketua KNPB Sadrak Kudiai.
Saptu 1 Novembar 2014 pada jam 03;00 sore Wpb, Ketua KNPB Nabire Sadrak Kudiai dikunjungi oleh
tamu-tamu yang tidak diundang ke kediamannya. Yulianus Nawipa yang sebagai tamu di kediaman
Ketua KNPB mengatakan "Kamu tidak usah bicara Papua Merdeka lagi", "Nanti besok ke Kantor Porles
Nabire Buat Pernyataan Tidak Bicara Papua Merdeka".
Ketua KNPB dengan Keras membanta Tamu tampa undangan tersebut dan menanyakan "Siapa saja
yang tergabung dalam kalian Punya Tim". Menanggapi Pernyataan itu Yulianus Nawipa
Memberitau Nama-nama yang dalam Tim Mereka  Yakni: 
1). Yakobus Muyapa, 
2). Yulianus Nawipa.
3). Edi tebai. 
4). Daut Kadepa. 
Kata Yulianus kepada Ketua KNPB Nabire Sadrak Kudiai.
Kata Yulianus Nawipa, Kami diperintakan dari Kaporles Baru Yang dilantik Kemarin. Mereka ini Penjual Rakyat Papua di Nabire, Pembunuh Rakyat Papua di Nebire, Mereka inilah yang Pengacau dinabire, mereka ini penjual Rakyat Papua di Nabire, Kata Ketua KNPB Nabirem Sadrak
Kudiai. 
Yakobus Muyapa adalah sala satu Pelaku PEPERA 1969 yang menandatangani PEPERA 1969 dan
ditahun yang sama pernah membawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) Masuk ke Paniai dan
membantai Rakyat di Paniai, demikian Juga Yulianus Nawipa. Keempat orang tersebut mengaku sebagai Kepala suku Nabire yang hanya untuk menutupi kelakuan kejahatan dan pemusnahan terhadap Rakyat Papua Barat di Nabire. Ketua KNPB Nabire Sadrak Kudiai, Menghimbau Kepada Rakyat Papua di Nabire, Keempat Orang ini adalah Musuh dalam selimut bagi rakyat papua batat dan lebih Khusu Rakyat Papua Barat Di Nabire, Maka Jangan Mengakui sebagai Kepala Suku.
(By_Dego)
»»  read more

Saturday, November 8, 2014

Hamas Bentuk Tentara Baru

GAZA - Brigade Izzudin Al Qassam yang merupakan sayap militer Hamas mewisuda angkatan pertama " Tentara Rakyat"  yang berjumlah 2500 pemuda, pada hari Jum'at 7 November di wilayah utara jalur gaza
Pasukan khusus ini mempunyai tema angkatan para kesatria pembebas . Sekira 2.500 pemuda berbaris di sepanjang area halaman pemakaman faluja hingga halaman Masjid Al Khulafa Arrasyidin di Perkemahan Jabaliya sambil melakukan pertunjukan berbagai macam seni militer.
Hamas Bentuk Tentara Baru
Acara kelulusan tersebut dihadiri oleh para petinggi Hamas dan ratusan keluarga. salah seorang petinggi Hamas Muhammad Abu Askari mengatakan, acara kelulusan ini di adakan pada waktu yang bersamaan dengan insiden penyerangan yang di alami oleh Masjidil Aqsa.
"Kami meyakini bahwa pertempuran pembebasan Al Quds akan segera tiba" ungkap Muhammad Abu Askari.
Belum ada tanggapan dari Pemerintah Israel atas acara ini, saat ini ketegangan di sekitar Masjidil Aqsa sedang memuncak, polisi dan tentara Israel menjaga ketat masjid suci itu dan hanya orang tertentu saja yang boleh masuk.
(ful)
 
Sumber : Okezone
»»  read more

Aktivis, Pengabdian & Inspiratif

BERBICARA tentang kampus maka objek sasaran kita adalah seorang mahasiswa. Ya, mahasiswa adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Status sebagai mahasiswa menjadi sebuah pemisah tersendiri di dalam masyarakat. Orang akan menganggap bahwa mahasiswa adalah kaum intelektual yang tahu akan segala hal. Padahal apa yang dipelajari di kampus hanya segelintir ilmu yang kemudian diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Maka, tak heran ada mahasiswa yang ketika diminta untuk mengatasi masalah tertentu ternyata dia tidak mampu untuk menyelesaikannya.
 
Jika dikerucutkan, maka kita dapat membedakan mahasiswa menjadi tiga golongan. Pertama, golongan mahasiswa yang sangat aktif atau sering disebut aktivis. Kedua, golongan mahasiswa yang istilahnya study oriented atau akademisi. Dan ketiga, golongan yang terakhir adalah mahasiswa hedonis/apatis. Dari ketiga golongan mahasiswa ini, ciri dan karakteristik yang melekat berbeda-beda. Namun, tulisan ini akan lebih memfokuskan pembahasan pada golongan mahasiswa yang pertama yaitu aktivis. Ada beberapa yang menjadi pertimbangan penulis mengambil pembahasan tentang aktivis. Pertama, dunia aktivis mempunyai daya tarik tersendiri karena mereka adalah orang-orang yang sangat gila terhadap organisasi. Kedua, banyak orang yang menilai bahwa potret manusia yang ideal ditunjukkan oleh para aktivis.
 
 
Pengabdian penuh keikhlasan
 
Pembicaraan tentang aktivis memang sangat menarik, terutama aktivis mahasiswa. Mungkin kita pernah mendengar perkataan seperti ini “Perubahan yang terjadi pada bangsa ini, yaitu reformasi, merupakan hasil perlawanan dari aktivis mahasiswa.”
 
Saat kita mencoba mendefinisikan makna aktivis, maka setiap orang mempunyai subjektivitas dalam mendefinisikannya. Banyak orang menilai bahwa seorang aktivis adalah orang yang sangat aktif di banyak organisasi. Di sisi lain juga, banyak orang yang mendefinisikan aktivis sebagai mereka yang sering melakukan demonstrasi, mengkritik dan menghujat pemerintah.
 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi Aktivis adalah orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan di organisasinya. Dari definisi di atas kita bisa menjabarkan lebih lanjut bahwa aktivis adalah sang pelopor dan sang penggerak berbagai hal untuk kepentingan organisasinya atau masyarakat. Jadi aktivis bukan saja mereka yang aktif di satu organisasi, namun juga mereka yang mampu menjadi pelopor dan penggerak suatu perubahan.
 
Aktivis adalah orang yang sangat loyal kepada organisasi yang mereka ikuti. Hal ini terbukti dari keikhlasan mereka untuk mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mewujudkan cita-cita bersama. Sehingga, tidak sedikit dari mereka yang merelakan waktu kuliah demi memastikan bahwa organisasi yang diikutinya berjalan dengan baik.
 
Hal lain yang tidak lepas dari aktivis adalah sebuah pengabdian terhadap bangsa dan negaranya. Mereka berjuang mati-matian di sebuah lembaga bukan untuk mencari kedudukan ataupun pujian. Namun mereka melakukan itu sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara. Maka tidak heran, kita dapat melihat semangat mereka yang tidak kenal lelah untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Para aktivis ini yakin, apa yang mereka perjuangkan di lembaga akan memberikan perubahan dan bisa menjadi inspirasi orang-orang di sekitarnya.
 
 
Mereka hadir untuk menginspirasi
 
Tak heran banyak orang menggambarkan sosok mahasiswa berkarakter dan mempunyai idealisme tinggi sebagai aktivis mahasiswa. Bukan suatu yang berlebihan karena memang mereka adalah orang yang mempunyai ketulusan hati untuk mengabdi, dedikasi yang tinggi, dan mampu menjadi sang pelopor perubahan.
 
Aktivis, Pengabdian & Inspiratif Orang-orang yang berada di sekelilingnya akan terasa terpantik semangatnya untuk berkontribusi menyelesaikan permasalahan yang ada. Mereka akan senantiasa optimistis meskipun lingkungannya di sekitarnya membentenginya. Ibaratnya, para aktivis adalah nyala api yang tidak pernah padam. Dan mereka lebih memilih menjadi lilin yang hidup di antara lilin yang mati. Karena mereka ada dan hadir untuk menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya.
 
Siswandi
Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
(rfa)
 
SumberOkezone
»»  read more

Friday, November 7, 2014

Jaga Keamanan Jelang HUT NEGARA PAPUA

PNWP DAN DNP Ajak Jaga Keamanan Jelang 1 Desember

Abepura, Jubi – Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) menyeruhkan warga Indonesia dan warga Papua di seluruh tanah Papua menjaga keamanan tanah Papua dari tindakan kriminal menjelang peraayaan lahirnya embrio kemerdekaan Papua pada 1 Desember nanti.

“Semua orang yang di West Papua harus memperingatinya sebagai hari lahirnya embrio negara West Papua yang digagas oleh Nieuw Guinea Raad,”ajak Buchtar Tabuni, melalui releasenya kepada Jubi, Jumat (7/10).
Ajakan peryaan ini, Tabuni sertakan ajakan menjaga keamanan bersama. “Semua orang yang ada di teritori West Papua, baik orang Papua mupun non Papua, harus ikut serta berjuang dengan damai dan bermartabat. Kami harus menghindari cara berjuang yang membawa pengorbanan sia-sia,” kata Tabuni.
Kalau tidak menjaga keamanan, Tabuni kuatir akan terjadi pembungkaman ruang demokrasi, penangkapan dan penembakan terhadap masyarakat sipil dan aktivis Papua yang hendak mengeskpresikan kebebasan politiknya. Penangkapan pendemo hingga aktivis yang sebenarnya hanya aksi damai yang tidak menghalanggi kebebasan orang.
Tabuni mengatakan, perlu sampaikan itu karena masyarakat sipil tidak jarang menjadi korban penangkapan dan penembakan. Aparat yang melakukan kekereasan terhadap warga sipil selalu berdalil yang bersangkutan berhubungan dengan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).
“Korban sipil terjadi setiap tahun, menjelang 1 Desember selalu saja ada korban sipil dengan tuduhan OPM,” tegas Tabuni yang kini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Papua atas tuduhan sebagai pihak yang betanggungjawab dalam demontrasi pada 26 November 2013 silam.
Ketua Dewan Nasional Papua (DNP), Negara Republik federal Papua Barat (NRFPB), Enggelbertus Surabut mengatakan, merayakan peringatan 1 Desember itu sejarah peting bagi orang Papua. Perjuangan panjang orang Papua harus direnungkan dengan tenang dan damai.”Peringatan itu hari wajib orang Papua,”katanya.
Peringatan wajib itu, menurut Surabut, orang Papua harus merayakannya dengan satu situasi yang aman dan damai. “Keamanan itu suatu kewajiban dan kebtuhan bersama. Orang yang tidak ingin Papua damai yang bikin kacau jadi kami waspadai,” ujarnya. (Benny Mawel)
Sumber : Jubi
»»  read more

Wednesday, November 5, 2014

OAP: Perjuangkan Kebebasanmu, Sekarang!

Dalam tulisan pertamaku berjudul "Tugasmu OAP: Berjuang Hingga Papua Merdeka!" kita telah mengenali siapa kita di atas tanah air kita. Kita telah mengetahui di sana bahwa kebebasan bangsa kita dikekang sistem negara iblis Indonesia yang menjajah. Maka kini tersisalah pada kita satu tanggungjawab. Kita harus berjuang merebut kebebasan kita!
Di atas puing-puing kehancuran tanah air Papua kita ini, setelah lelah melewati 50 tahun lebih masa berjuang, sampailah kita pada kenyataan ini. Pertama: kita masih dijajah negara Indonesia, kapitalis dan imperialis global. Koalisi mereka menjajah dan menjarah setiap inci dari kekuatan kita.
Kedua: dahulu, penjajahan jelas terlihat karena yang menjalankan sistem yang menjajah adalah kita sendiri. Saat ini, banyak dari antara kita sendiri menjadi budak penjajah, digaji untuk menjalankan sistem yang menjajah itu pada kita. Kita dilatih untuk menjadi penjajah atas kita sendiri. Ada aroma devide et impera di sana. Ketiga: dulu, organisasi-organisasi perjuangan jelas. Organisasi apa yang menjalankan fungsi diplomatik, organisasi apa yang menjadi sayap militer, organisasi apa yang bertugas memobilisasi massa dan seterusnya. Kini, banyak muncul organisasi-organisasi tandingan bentukan si Indonesia penjajah itu.  Keempat: dahulu, kita kenal tokoh-tokoh intelektual kita yang menjadi simbol perjuangan rakyat Papua membebaskan diri dari penjajahan. Saat ini, banyak tokoh yang melacurkan diri dengan mengangkat dirinya sebagai tokoh perjuangan. Maka ini jadi celah bagi penjajah untuk menyisipkan tokoh-tokoh mereka sehingga arah gerakan perjuangan menjadi makin kabur.
Kelima: kenyataan bahwa saat ini, orang yang asli Papua, yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan dengan sungguh-sungguh, sedikit jumlahnya. Walaupun kita tahu bahwa dalam hati, semua orang asli Papua ingin kemerdekaan bangsa Papua Barat terwujud.
Keenam: banyaknya putera-puteri asli Papua yang menjadi pelayan (atau lebih tepatnya disebut penjilat) penjajah dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka hidup enak dengan fasilitas milik penjajah. Mereka cenderung membuat diri pura-pura lupa akan tangisan dalam hati mereka untuk Papua Merdeka. Ini melemahkan psikolgis yang berjuang menuntut kemerdekaan, karena notabene kita semua adalah orang asli Papua. Maka dari kenyataan ini, kita lihat cara penjajah mematikan setiap upaya kita menggapai kemerdekaan.
Pertama: penjajah Indonesia, orang-orang yang menjadi otak sistem kapitalisme dan imperialisme di atas tanah Papua sadar, persatuan menjadi kunci orang Papua menggapai kemerdekaan. Maka diluncurkanlah alat dan media, berupa produk sistem, undang-undang, kebijakan, dan yang lain- lain untuk memecah belah. Tugas kita orang asli Papua adalah menolak dan tidak menjalankan (boikot) terhadap semua sistem, desain undang-undang, atau produk hukum apa pun dari penjajah yang selalu punya motif politik! ingat itu. Kedua: penjajah membentuk organisasi-organisasi tandingan. Mereka juga menyisipkan orang-orang (baik yang non Papua dan Papua) yang berpikir seperti penjajah, berwatak penjajah. Mereka bertugas menjadi informen. Menjadi aktor pengacau segala agenda. Maka mereka harus
merebut posisi-posisi pending dalam struktur perjuangan. Dan itu sudah terjadi. Tugas kita orang asli Papua adalah mendata orang-orang asli Papua yang bergabung menjadi penjilat penjajah, dan memberdayakan mereka agar memanfaatkan sumberdaya yang disediakan demi cepat tercapainya Papua Merdeka. Bila tidak memungkinkan, kita sudah tahu apa yang layak bagi penghianat!
Ketiga: penjajah Indonesia mengadu domba. Pendapat tokoh perjuangan diadu dengan pendapat
lain. Ini juga termasuk upaya menghancurkan harga diri para pemimpin perjuangan dan yang
berpotensi menjadi pemimpin yang baik di hadapan rakyatnya sendiri.
Poin ini juga menyangkut adu domba terhadap para pimpinan organisasi perjuangan. Masing-masing ego ada karena ada 'oknum' yang menguatkan dan mendukung. Disana pasti ada orang-orang titipan. Tugas kita adalah menganalisis faktor-faktor yang membuat keterpecahbelahan antar kita. Temukan aktor-aktor lapangan dan aktor-aktor perancang. Lebih baik kita jadi penghapus yang menghapus coretan tak beraturan mereka, sebelum pensil perpecahan mulai nakal menggores memecah belah.
Keempat: Penjajah memanfaatkan kenyataan bahwa banyak orang asli Papua yang diam saja dan menikmati hidup dalam himpitan sistem penjajah sebagai dalih untuk mengatan, orang asli Papua tidak semua menginginkan kemerdekaan. Ini hanya dapat dilawan dengan persatuan. Cobalah buktikan. Bila anda merasa diri orang asli Papua yang terpanggil oleh tanah air Papua tempatmu berpijak untuk berjuang, tunjukkan kepada Indonesia dan dunia bahwa anda benar-benar ingin lepas dari penjajahan Indonesia dan kapitalis/imperialis global. Kerelaan anda untuk dengan sadar membuat barisan pendemo semakin panjang akan membuat ketakutan di pihak penjajah satu inci bertambah. Dan untuk hal itu saja, telah menjadi kemenangan di pihak kita.  Tugas kita orang asli Papua adalah turun jalan. Buat barisan jadi panjang dan gemuk. Beritahu kepada setiap orang asli Papua bahwa sudah menjadi kewajibannya, dan tak ada tawar menawar lagi, bahwa kita dalam posisi tersudut oleh sistem yang menjajah, dan kita harus turun. Bergerak  Serentak. 
Kelima: banyaknya kelompok PNS asli Papua membuat keuntungan di pihak penjajah. Pertama, penjajah Indonesia untung untuk menjadikan anda sebagai obyek kampanye di dunia internasional, bahwa orang Papua sudah sejahtera. Kedua, anda digunakan sebagai media atau alat yang menjalankan sistem yang menjajah. 
Tugas kita adalah mendata semua orang asli Papua yang jadi PNS. Tugas mereka adalah  menyumbangkan sebagian dari penghasilan mereka untuk laskar rakyat yang turun jalan, bergerilya,  bekerja demi Papua Merdeka. Sumbangkan terang- terang, jangan sembunyi-sembunyi. Ini di atas tanah kita, untuk kepentingan kita, kepentingan kebebasan bangsa dan tanah air Papua.  Kau yang tamanan S2, S3, yang magister dan doktor. Anda adalah manusia-manusia paling luar biasa. Ketahuilah, Penjajah Indonesia takut dan menawarimu pekerjaan, ini dan itu. Itu cara penjajah mengalihkan perhatianmu sehingga anda tidak menerapkan keahlianmu untuk mempercepat langkah bangsa ini menuju kemerdekaan Papua  Barat. Biarkan dunia yang akan bercerita tentang anda bahwa seorang magister dan doktor lulusan universitas terbaik Indonesia memimpin ribuan orang Papua menuntut kemerdekaan dan berhasil menggapainya. Warga Indonesia akan mencibir anda, itu pasti. Penjajah akan berusaha sekuat tenaga menghilangkan anda, itu pasti. Tapi sebagian warga dunia akan menghormati anda. Apalagi orang-orang anda, warga bangsa Papua  Barat, kehadiranmu di tengah mereka membuat semangat berlipat ganda. Air mata yang berlinang  di mata mereka kala kau para sarjana dan magister mengangkat pengeras suara di jalanan  adalah bukti kebanggaan mereka: seorang doktor di antara mereka dengan gentelmen menjadi  penguat barisan perjuangan. Kehadiranmu membuat rakyat anda berpikir, garis  finish sudah dekat! Maka ini yang harus kita perhatikan bersama. Ini
menyangkut beberapa rekomendasi yang dapat direfleksikan oleh segenap rakyat Papua, terutama
orang asli Papua.
 Pertama: ketika ada demonstrasi damai menuntut  kemerdekaan Papua Barat, cobalah, liburkan semua
aktivitas anda. Yang PNS, saat itu buka baju dinas anda, sebagai  simbol bebasnya kau dari kepatuhanmu pada tuan sementaramu (Indonesia) dan ikutlah hati  nuranimu untuk berteriak Papua Merdeka di lorong- lorang jalan bersama laskar rakyat. Yang petani,  tidak usalah anda ke kebun hari itu. Yang nelayan,  tak usalah melaut anda hari itu.  Yang di pelosok-pelosok, datanglah berbondong- bondong ke pusat kota. Buatlah satu barisan  panjang massa pendemo. Tunjukan pada Indonesia  dan dunia, bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan  adalah keinginan bersama rakyat Papua Barat,  bukan seperti propaganda rekayasa mereka! 
Kedua: generasi muda Papua saat ini, janganlah  mencita-citakan diri menjadi PNS. Jadilah intelek di jurusan anda, bidang keahlian anda. Dan abdikan hidupmu sesuai dengan dukungan bidang keahlianmu untuk membercepat jalan ini menuju kemerdekaan Bangsa Papua.
Ketiga: orang-orang tua asli Papua, didiklah anak- anak anda sejak dini bahwa kita hidup dalam zaman penjajahan. Zaman dimana hidup kita diperhamba. Jelaskan secara detail menurut apa yang anda ketahui, bahwa tugas anak muda Papua bukan untuk hidup bahagia, tetapi berjuang melahirkan generasi bahagia, penikmat kemerdekaan Papua. 
Keempat: bersatu padulah organisasi-organisasi perjuangan dan para pemimpinnya. Satu-satunya yang dapat menyatukan kita adalah tujuan bersama kita bahwa Papua harus merdeka! Rakyat tanah ini menggantungkan harapan kepada anda, wahai para pemimpin pergerakan. Bersatulah bukan karena argumen anda, tetapi
karena kita punya visi bangsa bersama, Papua Harus Merdeka!
Kelima: kau orang asli Papua yang berada di organisasi-organisasi bentukan penjajah Indonesia, manfaatkanlah fasilitas yang mereka beri untuk dukung kemerdekaan Papua. Ingat, kau bukan siapa-siapa di tanah ini. Walau kau intel, anggota BIN, anggota TNI, anggota marinir RI, semua orang tahu, kau putera Papua. Kulit gepmu dan rambut keritingmu sudah cukup jelas bagi dunia untuk menyebutmu anak bangsa Papua. Maka tanah Papua juga memanggilmu menjadi pelopor kemerdekaan. Bersiaplah! Setiap orang asli Papua, jangan terlena dengan janji-janji manis penjajah. Uang, jabatan, kedudukan, wanita, semua itu akan ditawari padamu. Itu agar kau beralih perhatian dan meninggalkan tanggungjawabmu menjadi barisan terdepan gerakan perjuangan ini. Maka berhati- hatilah. Mari, setiap OAP, mulai saat ini, kita memasuki babak bekerja! Kita bekerja 24 jam dalam sehari- semalam demi Papua Merdeka. Relakan pikiran, jiwa, tenaga, waktu dan segala yang ada padamu saat ini demi senyum manis cucu-cicit kita di bawah kibaran Sang Bintang Kejora, esok hari. Ingat satu hal lagi: bila Indonesia berpikir bagaimana menjajah kita selama 12 jam dalam sehari, maka kita OAP mutlak menghabiskan waktu minimal 13 jam untuk berpikir bagaimana kita keluar dari penjajahan dan menegakkan tiang kemerdekaan bangsa kita. Hanya kesadaran dan persatuan menuju pergerakan kemerdekaan bangsa Papua yang lebih terorganisirlah yang akan menjadi jembatan menuju gerbang pemulihan kemerdekaan bangsa Papua. Kita harus bekerja mengakhirinya, mulai saat ini. Mulai saat ini. Mulai saat ini. Lebih serius lagi. Kitalah yang harus melahirkan generasi penikmat
kemerdekaan bangsa Papua. Kitalah yang harus mengakhiri sejarah derita ini.

Patrick Yakobus adalah Aktivis Papua.
»»  read more

Monday, November 3, 2014

KNPB Ajak Gubernur “Lepas Garuda"


Belum sebulan Kepemimpinan Jokowi, Program Pemekaran dan Transmigrasi di Papua bakal dilancarkan dengan dukungan kekuatan militer. Papua sudah tentu berada di ambang kehancuran. Pemerintahan Otsus yang lumpuh sudah tentu tidak akan mampu menghentikannya. Euforia pendukung Jokowi yang “menggila di Papua, entah sadar atau tidak, akan ikut menuai penderitaan atas kehancuran Papua.

Sudah sejak awal kami dengungkan dengan penuh keyakinan melalui Kampanye boikot Pilpres di West Papua bahwa siapapun rezimnya, memusnahkan orang Papua dan menguasai Papua merupakan “grand design kolonialisme Indonesia di West Papua. Tidak akan ada satu kekuatan, baik secara politik maupun hukum Indonesia, yang akan menghentikannya.
Karena itu, orang Papua yang menjadi pejabat kolonial Indonesia, yakni Gubernur, MRP, DPRP dan sebagainya tidak perlu berkicau di rimba raya untuk menolak program Jakarta. Tidak perlu mencari harga diri bangsa Papua di dalam kekuasaan kolonial. Anda harus tetap menerima posisi anda sebagai “budak” dan “boneka” kolonialisme diatas teritori West Papua.
Sudah terlalu banyak pengalaman penderitaan di dalam penguasa kolonial Indonesia, juga sudah sangat jelas ancaman kehancuran Papua di depan mata, yang semestinya membuat orang Papua sadar bahwa tidak akan pernah ada harapan perbaikan Papua dalam penguasa kolonial Indonesia.
Jika anda mau terus berpacu dengan dan atau dalam system dan kebijakan koloniallisme, anda salah. Sangat sangat salah. Dan itu tontonan yang tidak menarik. Itu memalukan dan memilukan. Itu justru membuat Papua menjadi puing-puing kehancuran yang tak pantas dikenang dalam peradaban dunia ini.
Solusinya, Papua Harus Merdeka. Selamatkan bangsa Papua harus dimulai dari pemikiran bahwa Indonesia adalah penjajah (kolonial) dan Papua adalah wilayah jajahannya (koloni). Selamatkan bangsa Papua harus dimulai dari keyakinan bahwa bersama Indonesia Papua hancur, dan Papua akan selamat tanpa Indonesia yakni Papua yang berdiri sendiri sebagai sebuah negara. Dan, menyelamatkan Papua harus dimatrialkan dalam perlawanan real.

Kita Harus Mengakhiri

Port Numbay, 3 November 2014


Victor F. Yeimo
Ketua Umum

Sumber : KNPB
»»  read more

Kebijakan Transmigrasi dan Pemekaran: Air Susu di Balas Air Tuba?

Seperti pepatah lama "air susu di balas air tuba" barangkali itu yang bisa kita bilang ketika kabinet kerja Jokowi-JK mengeluarkan statement bahwa untuk Papua akan ada kebijakan pemekaran propinsi dan transmigrasi. Mungkin terlalu prematur penilaian saya, tapi dalam bulan Juni lalu saya sempat menulis bahwa siapa pun yang jadi presiden jika pendekatan kesejateraan masih diprioritaskan maka tak akan ada perubahan di Papua.
Mengapa saya mengangkat pepatah dia tas? Saya pikir, ketika mayoritas orang asli Papua memberikan suara kepada Jokowi-Jk  kala Pilpres lalu, mereka punya harapan dan Impian bahwa Jokowi akan menyelesaikan kompleksitas permasalahan yang masih melilit orang Papua, terutama penyelesaian status politik Papua melalui mekanisme dialog yang dimediasi Pihak ketiga yang netral. Namun apa yang terjadi kini?

Ketika Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyatakan menolak rencana kebijakan itu, saya sepakat dengan beliau. Soal penolakan pemekaran, Enembe bilang; “Di Papua ada Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengerti itu, dimana kewenangan ada di pemerintah provinsi dan lembaga-lembaga seperti DPRP, MRP. Jadi pemekaran harus mendapat persetujuan dari lembaga-lembaga ini dulu, pusat jangan proses sembarang,” kata Enembe kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Minggu (2/11). Lanjutnya lagi; “Masyarakat siapa yang dimaksud, kalau disuruh referendum untuk menguji masyarakat atau tidak ya tidak. Pasti mereka katakan tidak. Itu pasti elit-elit politik dan kelompok-kelompok yang kalah politik yang berjuang ke Jakarta untuk membicarakan pemekaran agar bisa jadi kepala daerah di situ. Jadi Mendagri jangan bicara sembarang, yang dimaksud masyarakat itu siapa?,” katanya[1].

Sementara soal transmigrasi, Enembe katakan; “Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigrasi datang, imigran masuk dari berbagai pulau. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri,” kata Enembe kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Minggu (2/11). Ia juga berkata bahwa “Papua yang jumlah penduduknya kecil saja pemerintah belum mampu membuat mereka lebih baik, kenapa lagi harus didatangkan dari Pulau Jawa. Itulah sebabnya memang belum bisa didatangkan transmigrasi,” katanya. Lanjutnya lagi, “Kalau memang harus ada program transmigrasi di Papua, sebaiknya dibuat program transmigrasi lokal. Artinya masyarakat yang hidup di tempat terpencil lebih baik mereka diperhatikan dengan dibuatkan rumah, dibukakan lapangan pekerjaan, ajar mereka untuk bercocok tanam, kasih honor, siapakan lahan pertanian yang dibeli oleh pemerintah Pusat itu yang harus dibuat. Jangan lagi datangkan orang lagi dari Jawa,” kata Enembe[2].
Komentar penolakan kebijakan transmigrasi dan pemekaran oleh Gubernur Papua diatas boleh kita bilang sebagai suara orang asli Papua yang miskin, yang termarginalkan, yang dianggap separatis, dll tapi bagaimana orang asli Papua mendukung pikiran gubernur itu, adalah pertanyaan yang mesti dijawab.

Pernyataan Marwan Jafar[3] dan Tjahjo Kumolo[4] memperlihat bagaimana Jakarta melihat Papua. Perbaikan atau peningkatan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua masih menghiasi pikiran Jakarta. Mereka masih berpikir bahwa dengan pemekaran dan transmigrasi kesejahteraan orang Papua akan semakin baik. Kirim transmigrasi agar orang Papua bisa belajar dari orang Jawa yang katanya maju dalam bercocok tanam dan beternak. Buat pemekaran supaya banyak orang Papua bisa jadi PNS dan ada lapangan kerja baru untuk menyerap mereka.

Rencana transmigrasi yang menggandeng TNI/Polri[5] justru akan mengorek luka lama yang hingga hari ini belum diselesaikan negara. Ketika TNI/Polri dilibatkan dalam kebijakan ini, otomatis kita berpikir bahwa; 1) Jakarta terus saja melabeli Orang Asli Papua sebagai OPM/Separatis. 2) Jakarta hendak merampas tanah-tanah ulayat Orang Asli Papua dengan kekuatan militernya seperti pada masa Pemerintahan Orde Baru.

Program transmigrasi telah dilakukan oleh pemerintah Orde Lama, hasilnya orang asli Papua tidak sejahtera malah tersingkir dari tanah ulayatnya. Pemekaran telah dilakukan oleh Megawati dan Susilo Bambang Yudoyono dalam pemerintahan mereka, namun rakyat Papua masih belum sejahtera baik dari sisi ekonomi maupun batin.  

Pertanyaannya, telah hilangkah akal sehat pemerintah Indonesia sehingga terus saja buat kebijakan yang justru akan melahirkan masalah baru di tanah Papua? Ataukah kebijakan ini lahir dari akal sehat untuk menghancurkan orang Asli Papua di atas tanah ulayat mereka? Masukkan kepada Jokowi melalui Surat dari Forum Kerja Oikumenis Gereja Papua[6] dan Gerakan Perempuan Papua waktu lalu, kiranya menjadi bahan oleh pemerintahan Jokowi-JK dalam berkebijakan di Papua. Agar pepatah tua di atas tidak mencapi pemerintahan Jokowi-JK. Semoga!


[1] http://tabloidjubi.com/2014/11/02/pusat-jangan-sembarang-mekarkan-daerah-di-papua/
[2] http://tabloidjubi.com/2014/11/02/gubernur-papua-tolak-program-transmigrasi/
[3] http://suarapapua.com/read/2014/11/02/1983/menteri-marwan-ingin-buat-orang-jawa-tertarik-transmigrasi-ke-papua
[4] http://suarapapua.com/read/2014/11/03/1985/mendagri-pemekaran-propinsi-akan-dipusatkan-di-papua
[5] http://suarapapua.com/read/2014/11/02/1984/buka-lahan-transmigrasi-di-papua-menteri-marwan-gandeng-tnipolri
[6] http://majalahselangkah.com/content/-ini-surat-dari-forum-kerja-oikumenis-gereja-papua-untuk-jokowi

Sumber : Catatan FB - Naftali Edoway
»»  read more

SEJARAH INDONESIA YANG MANIPULATIF DAN PENUH REKAYASA

Sumber Foto : http://khilafahtrooper.wordpress.com
Sejarah Indonesia harus diluruskan karena banyak Manipulasi dan Rekayasa yang tanpa disadari, sudah menipu banyak anak-anak sekolah, khusus-nya anak-anak di sekolah dasar.
Berikut itu beberapa hal yang harus diluruskan dan dikritisi:

1). Indonesia dijajah 3,5 Abad. Sementara, Indonesia menjadi Negara 1949;

2). Kemerdekaan Indonesia 1945, Sementara kemerdekaan sesungguhnya 1949;

3). Kemerdekaan Indonesia karena perang memakai Bambu RUncing. Sementara, mana ada Bambu runcing yang bisa bersaing dengan senjata modern. dan kemerdekaan Indonesia sesungguhnya adalah Hadiah dari Amerika Serikat;

4). Kesepakatan Awal mendirikan Negara hanya bersifat Sementara, kemudian dikembalikan pada kemerdekaan daerah-daerah sendiri;

5). Soekarno membohongi beberapa Daerah dan bahkan menipu Amerika;
6). Proses Kudeta Soekarno 1965, sebagai Deal Freeport;

7). Lahir-nya G-30-SPKI hanya sebagai trik peralihan kekuasaan;

8). Pembohongan Resim Soeharto agar rakyat tetap memilih GOlkar;

9). Bangsa Indonesia itu rumpun melayu. Sementara, ada beberapa rumpun di Indonesia dan bahkan beberapa Bangsa. Saya waktu SD, saya dibilang kalau kamu itu rumpun melayu, pada hal, saya ini hitam dan kriting. Heheheheheheeee;

10). dan banyak hal lain-nya.

Jika hal-hal seperti di atas dibiarkan, tanpa tersadari, jutaan orang akan korban dengan pemahaman dan pandangan yang sangat salah.

Saat saya berdiskusi banyak dengan beberapa penjual Buku di Pasar Senen, dan beberapa masyarakat di Kompleks tempat saya tinggal di sudut kota tua-Jakarta, Mereka sangat kaget kalau sejarah ternyata salah.
Entahlah....!
_____________________(by: Marthen Goo)
»»  read more

Tuesday, October 28, 2014

MIMBAR PENDIDIKAN POLITIK BERBASIS HUKUM

jacob-rumbiak-foreign-affairs-minister-federated-republic-of-west-papua
Oleh: Jacob Rumbiak 

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

Saudara/i sebangsa dan setanah air Papua Barat, berunding dengan penguasa NKRI tententunya rakyat Papua Barat membutuhkan organisasi setingkat negera yang dalam prinsip ketatanegaraan disebut dengan PEMERINTAH.

Selama 52 tahun rakyat Papua Barat berjuang namun tak kunjung mencapai tujuan kemerdekaan. Pihak penguasa Indonesia dan internasional selalu beralasan bahwa mereka harus berunding dengan siapa? Dengan organisasi yang mana?

Itulah sebabnya para arsitek pejuang Papua Barat yang melahirkan kongres Rakyat Papua III paham benar bahwa tuntutan rakyat Papua untuk memperoleh tujuan kemerdekaan berarti rakyat Papua Barat menghendaki terbentuknya Negara Papua yang berdaulat berarti pilihannya hanya satu yakni HARUS memenuhi ELEMEN/ UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA PAPUA. Bukan organisasi perjuangan besar atau kecil seperti yang diperdebatkan saat ini. Sekali lagi tidak dan tidak. Lalu apa teori terbentuknya negara?

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA
Suatu organisasi atau masyarakat politik dapat dikatakan sebagai negara apabila memenuhi unsur-unsur pokok yang harus ada dalam negara. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam negara menurut Oppenheim Lauterpact adalah: (a) rakyat, (b) daerah, dan (c) pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur itu disebut sebagai unsur KONSTITUTIF atau PEMBENTUK. Disamping ketiga unsur pokok tersebut masih ada unsur tambahan yang disebut unsur DEKLARATIF yaitu berupa pengakuan dari negara lain. Unsur negara tersebut diatas merupakan unsur negara dari segi hukum tata negara atau organisasi negara.

Selain itu juga ada unsur negara ditinjau dari negara sebagai subyek dalam hukum internasional yaitu suatu negara yang akan mengadakan hubungan dengan negara lain, maka negara harus memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 yaitu: (a) daerah tertentu, (b) penduduk yang tetap, (c) pemerintah, (d) kesanggupan berhubungan dengan negara lain, dan (e) pengakuan.

Akan bersambung unsur rakyat, unsur wilayah, unsur pemerintah, unsur hubungan luar negeri dan pengakuan.
A UNSUR .RAKYAT
Rakyat adalah semua orang yang berdiam dalam negara yang menjadi penghuni negara. Rakyat merupakan unsur terpenting dari negara karena rakyatlah pengendali dan pelaksanaan pembangunan negara yang menjadi cita-cita mereka.

Bangsa dan negara adalah sama-sama sebagai penghuni negara, namun terdapat perbedaan dimana bangsa merupakan penghuni negara dalam arti politis, sedangkan rakyat merupakan penghuni dalam arti sosiologis.

Rakyat suatu negara dapat dibedakan yakni:
Mereka yang berstatus Penduduk yaitu: orang-orang yang bertempat tinggal dan menetap di dalam wilayah negara.
Mereka yang berstatus Bukan Penduduk yaitu: semua orang yang berada di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu.

Warga negara yaitu: mereka yang berdasarkan hukum menjadi suatu negara dan mengakui pemerintahan negaranya sebagai pemerintahnya.
Bukan warga negara yaitu : mereka yang tidak mempunyai ikatan hukum dengan negara dan mereka tidak mengakui pemerintahan negara sebagai pemerintahnya.

B. UNSUR WILAYAH
Wilayah adalah tempat menetap rakyat dan tempat dimana pemerintah melaksanakan kegiatan pemerintahan, maka negara memerlukan adanya wilayah.

Wilayah negara meliputi:
1.WILAYAH DARATAN
.Wilayah daratan yakni tempat dimana segala sesuatu nampak diatas permukaan bumi seperti sungai, rawa, gunung dsb. Untuk menentukan batas wilayah daratan pada umumnya ditentukan melalui perjanjian antar negara yang bertentangga. Batas wilayah daratan negara dapat berupa:
- Batas alam, seperti gunung, sungai, lautan dan dsb.
- Batas buatan, seperti pagar kawat, pagar tembok, tugu atau monument dsb.

2.WILAYAH LAUTAN
Wilayah lautan suatu negara disebut Teritorial Laut. Sedangkan laut yang berada diluar territorial laut disebut laut terbuka/bebas. Suatu negara belum tentu memiliki wilayah lautan, seperti negara yang terletak di tengah-tengah benua dan dikelilingi negara lain, contohnya Swiss di Benua Eropa dan Mongolia di benua Asia.

Laut memiliki 2 (dua) konsep pokok yang saling bertentangan yaitu:

1.Res Nulius: menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya, karena itu laut dapat diambil dan dimiliki sebagai wilayah setiap negara.
2.Res Communis: menyatakan bahwa laut merupakan milik bersama masyarakat internasional, karena itu laut tidak dapat diambil dan dimiliki sebagai wilayah oleh setiap negara.

Kenyataan dalam praktek sejak dulu hingga sekarang menunjukkan bahwa laut dapat dimiliki dan dijadikan sebagai wilayah kedaulatan suatu negara, walaupun kepemilikannya harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat internasional dalam bentuk kebebasan pelayaran.

Untuk menentukan batas wilayah lautan tidak semudah menetapkan batas wilayah daratan sebab batas wilayah lautan lebih banyak permasalahan dan bermacam-macam peraturannya. Dalam hukum internasional belum terbentuk adanya keseragaman ketentuan mengenai lebar laut territorial setiap negara dan kebanyakan negara menentukan sendiri-sendiri batas laut teritorialnya, yakni ada yang sejauh 3 mill (Indonesia sebelum Deklarasi Juanda), 12 mill (seperti Saudi Arabia, RRC, Chile, dsb), 200 mil (seperti El Salvador), dan 600 mill (sperti negara Brazilia).

Pada dewasa ini masalah yang berhubungan dengan lautan diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional yang diadakan di Mentengo Bay Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982 menentukan:

Batas Laut Internasional sejauh 12 mil laut.
1. Batas zone bersebelahan sejauh 24 mil laut.
2. Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut.
3. Batas Landas Kontinen ditetapkan sejauh 200 mil atau lebih dalam wilayah ini negara pantai dapat mengadakan eksploitasi dan eksplorasi dengan mebagi keuntungan yang diperolehnya kepada masyarakat internasional.

3. WILAYAH UDARA
Meliputi ruang angkasa/udara yang berada diatas wilayah daratan dan laut territorial negara. Kekuasaan atas wilayah udara diatur dalam perjanjian Paris tahun 1919 tentang Navigasi Udara yang kemudian diganti dengan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, yang antara lain menyebutkan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif diruang udara yang ada diatas wilayah negaranya dan jarak ketinggian kedaulatan negara di udara ditentukan oleh kesanggupan pesawat udara mencapai ketinggian tertentu, yang selalu berubah, tergantung kepada kemajuan teknologi penerbangan negara bersangkutan.

4. Daerah Ekstrateritorial (daerah konvensional).
Wilayah ini merupakan wilayah atau tempat yang menurut kebiasaan hukum internasional diakui sebagai wilayah/daerah kekuasaan negara tertentu, meskipun sebenarnya wilayah atau tempat itu berada di wilayah negara lain, seperti, (a) Tempat perwakilan diplomat/kedutaan, (b) Kapal laut berbendera negara tertentu berlayar di laut terbuka


C. UNSUR PEMERINTAH
Pemerintah yang berdaulat menurut Utrecht, memiliki gabungan tiga kekuasaan kelengkapan negara yakni, legislative, eksekutif dan yudikatif.

Montesqiueau yang mempunyai nama panjang Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu yang lahir pada tanggal 18 January 1689 di Bordeaux Perancis membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga bagian yang terkenal dengan nama TRIAS POLITIKA. Trias Politika berasal dari bahasa Yunani (Tri=tiga; As=poros/pusat; Politika=kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politika membagi ketiga kekuasaan politik negara (legislative, eksekutif dan yudikatif)) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Legislatif bertugas pembuat undang-undang, eksekutif bertugas pelaksana undang-udang, dan yudikatif bertugas pelaksana peradilan dapat saling mengawasi dan mengontrol agar jalannya kehidupan berdemokrasi dapat berlangsung dengan tertib, adil, aman dan damai.

Berdasarkan pengertian diatas, yang merupakan pemerintah sebagai unsur negara adalah pemerintah dalam arti luas yakni gabungan seluruh alat-alat perlengkapan negara. Dan pemerintah itu harus berdaulat. Pemerintah yang berdaulat artinya kedalam dapat mengatur kehidupan rakyatnya dan ditaati oleh rakyatnya, sedangkan keluar dapat mempertahankan kemerdekaannya dan mengadakan hubungan dengan negara lain.

D. UNSUR KEDAULATAN
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Istilah kedaulatan pertama kali diperkenalkan oleh Jean Bodin yang berkebangsaan Perancis (1530 – 1593). Menurutnya keadulatan itu sebagai kekuasaan mutlak, abadi dan asli dari suatu negara.

Terdapat 5 sifat pokok kedaulatan dalam teori kedaulatan, dimana penulis memilih “Sifat Pokok Permanen” yakni,kedaulatan akan tetap ada selama negara itu masih ada, yang cocok diterapkan diera abad 20)

Teori kedaulatan rakyat dinilai cocok oleh masyarakat dunia diera abad ini, yakni, rakyatlah yang berdaulat dalam negara dan mewakilkan kekuasaannya kepada suatu badan yaitu Pemerintah. Apabila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak menggati pemerintah tersebut dengan pemerintah yang baru. Penganjur teori ini adalah: Jean Jacques Rousseau berkebangsaan Swiss, John Lacke berkebangsaan Inggris, dan Montesquieu berkebangsaan Perancis.

E UNSUR.PENGAKUAN
Pengakuan negara lain bukanlah merupakan syarat mutlak berdirinya negara, kerena pengakuan bukan merupakan unsur pembentuk negara melainkan hanyalah bersifat menerangkan saja adanya negara baru. Suatu negara akan tetap tegak berdiri walaupun negara itu tidak mendapat pengakuan dari negara lain, contohnya:

- Amerika Serikat mendeklarisikan kemerdekaannya pada tahun 1776, tujuh tahun kemudian yakni di tahun 1783 baru mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial Ingris pada tahun 1783.

- Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1945, empat tahun kemudian, yakni ditahun 1949 baru mendapat pengakuan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda

Ada 2(dua) teori tentang pengakuan:
1.Teori Deklaratif (Declaratory theory).
Teori ini mengatakan bahwa, apabila semua unsur-unsur negara telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka dengan sendirinya telah merupakan sebuah negara dan harus diperlakukan sama seperti negara-negara yang lebih dulu ada oleh negara-negara lain. Sehingga pengakuan hanyalah bersifat pencatatan belaka pada pihak negara lain bahwa negara baru itu telah mengambil tempat disamping negara lain yang telah lebih dahulu ada.

2.Teori Konstitutif (Constitutive theory).
Menurut teori ini, walaupun suatu masyarakat politik telah memiliki semua unsur-unsur kenegaraan, akan tetapi tidaklah secara otomatis dapat diterima sebagai negara ditengah-tengah pergaulan masyarakat internasional. Suatu negara baru dapat diterima dingah-tengah pergaulan internasional harus mendapat pengakuan dari negara lain terlebih dahulu atau dengan kata lain suatu negara baru dianggap ada setelah mendapat pengakuan dari negara-negara lain.

Dua Macam Pengakuan:
a. Pengakuan defacto, suatu pengakuan terhadap negara baru yang didasarkan pada suatu fakta atau kenyataan bahwa negara itu telah mempunyai pokok berdirinya negara. Pengakuan ini bersifat sementara, dan pengakuan dapat menimbulkan akibat antara negara yang mengakui dan yang diakui dapat mengadakan hubungan yang bersifat terbatas, misalnya membuka kantor dagang, kantor penghubung, dsb.

b. Pengakuan dejure, suatu pengakuan terhadap negara baru secara resmi menurut hukum. Pengakuan ini biasanya diberikan apabila negara yang mengakui sudah merasa yakin bahwa negara yang diakui itu benar-benar telah mampu mempertahankan kedaulatannya, sehingga negara baru itu dianggap telah mampu dan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban internasional.

Pengakauan de jure bersifat tetap, dan pengakuan ini dapat menimbulkan akibat antara negara yang mengakui dan yang diakui dapat mengadakan hubungan secara luas di segala bidang, misalnya hubungan diplomatik, hubungan konsuler dsb.

Sumber J. Rumbiak
»»  read more

Follow by Email